Jelang HUT Ke-69 Kalimantan Barat, Kenali Sejarah dan Ikonnya

Provinsi Kalimantan Barat merayakan hari jadinya setiap tanggal 28 Januari. Tahun ini, Kalimantan Barat berulang tahun yang ke-69.

Momentum ini menjadi waktu yang tepat untuk mengenal kembali sejarah berdirinya Kalimantan Barat beserta ikon-ikon khasnya. Provinsi ini memiliki ruang sejarah yang kaya akan jejak peradaban.

Sekilas Sejarah Kalimantan Barat

Kepulauan Karimata, Kalimantan Barat Foto: (Randy/detikTravel)

Dirangkum dari berbagai sumber, diketahui awalnya, Kalimantan Barat (Kalbar) sempat dikenal dengan sebutan Borneo Barat. Wilayah ini menjadi salah satu jalur perdagangan strategis yang diperebutkan oleh berbagai kekuatan Eropa seperti Belanda, Portugis, Spanyol, dan Inggris.

Namun jauh sebelum bangsa-bangsa Barat datang, para pedagang dari Arab dan Tiongkok telah lebih dulu singgah dan melakukan aktivitas niaga di sejumlah kawasan pesisir barat Pulau Borneo.

Pulau Kalimantan terbagi ke dalam tiga wilayah kerajaan induk, yakni Borneo yang berpusat di Brunei, Sukadana atau Tanjungpura, serta Banjarmasin yang dikenal sebagai Bumi Kencana. Tanjung Dato menjadi batas antara mandala Borneo (Brunei) dan mandala Sukadana (Tanjungpura), sedangkan Tanjung Sambar menandai perbatasan antara mandala Sukadana dengan mandala Banjarmasin di wilayah Kotawaringin.

Pada masa lalu, sejumlah daerah di Kalimantan Barat dikenal luas, di antaranya Tanjungpura dan Batang Lawai. Lawai digambarkan oleh Tomé Pires sebagai kawasan penghasil intan, dengan jarak tempuh sekitar empat hari pelayaran dari Tanjungpura.

Kalimantan Barat memiliki setidaknya 13 kerajaan yang diakui sebagai daerah berpemerintahan sendiri. Kehadiran Belanda di Kalbar mulai tercatat pada tahun 1598, meskipun pengaruh kolonialisme baru benar-benar menguat pada abad ke-17.

Wilayah Sambas, Sukadana, serta negeri-negeri di Batang Lawai (Sungai Kapuas) pernah berada di bawah pengaruh Kerajaan Banjar. Hubungan dengan bangsa Eropa mulai terjalin pada tahun 1604, ketika Belanda untuk pertama kalinya berdagang dengan Sukadana.

Puluhan wisatawan domestik menaiki kapal wisata di Sungai Kapuas, Pontianak, Kalimantan Barat. ANTARA FOTO/Jessica Helena Wuysang/rwa. Foto: ANTARA FOTO/JESSICA HELENA WUYSANG

Penguasa setempat, Pangeran Adipati Sambas, menjalin persekutuan dengan VOC Belanda pada 1 Oktober 1609 guna memperkuat pertahanan. Serangan tersebut gagal terlaksana akibat badai yang memaksa pasukannya mundur. Selanjutnya, pada tahun 1672, Sultan Banjar secara resmi mengesahkan Raja Sintang sebagai seorang sultan.

Melalui perjanjian 20 Oktober 1756, VOC Belanda berjanji membantu Sultan Banjar Tamjidullah I untuk menaklukkan kembali wilayah-wilayah yang memisahkan diri, seperti Sanggau, Sintang, dan Lawai (kini Kabupaten Melawi). Sementara itu, wilayah lain berada di bawah kekuasaan Kesultanan Banten, kecuali Sambas.

Pada 26 Maret 1778, Kesultanan Banten menyerahkan Landak dan Sukadana yang mencakup sebagian besar Kalimantan Barat kepada VOC Belanda. Wilayah inilah yang menjadi daerah pertama milik VOC di luar protektorat Sambas.

Pada tahun yang sama, Syarif Abdurrahman Alkadrie yang sebelumnya dilantik di Banjarmasin diakui VOC sebagai Sultan Pontianak pertama. Kemudian pada 1789, Sultan Pontianak dengan dukungan Kongsi Lan Fang atas perintah VOC menduduki Mempawah dan menaklukkan Sanggau.

Peralihan kekuasaan semakin menguat ketika pada 4 Mei 1826 Sultan Adam dari Banjar menyerahkan wilayah Jelai, Sintang, dan Lawai kepada pemerintahan kolonial Hindia Belanda. Tahun 1846, daerah jajahan Belanda di Kalimantan memperoleh pemerintahan tersendiri dengan nama Dependensi Borneo.

Pantai barat Borneo dibagi menjadi dua wilayah administratif, yakni Asisten Residen Sambas dan Asisten Residen Pontianak. Divisi Sambas mencakup wilayah dari Tanjung Dato hingga muara Sungai Doeri, sedangkan Divisi Pontianak meliputi daerah Pontianak, Mempawah, Landak, Kubu, Simpang, Sukadana, Matan, Tayan, Meliau, Sanggau, Sekadau, Sintang, Melawi, hingga wilayah pedalaman lainnya.

Sebelumnya, berdasarkan Staatsblad van Nederlandisch-Indië tahun 1849 Nomor 40, terdapat 14 daerah di wilayah tersebut yang dimasukkan ke dalam Westerafdeeling van Borneo. Pada tahun 1855, wilayah Sambas secara resmi dijadikan bagian dari Hindia Belanda dengan status sebagai Keresidenan Sambas.

Memasuki abad ke-19, Belanda semakin agresif menerapkan monopoli perdagangan di berbagai kesultanan serta menyebarkan agama Kristen. Situasi ini berubah pada tahun 1942 ketika Jepang memasuki Kalimantan Barat dengan merebut Kota Pelabuhan Pemangkat tanpa perlawanan berarti dari pihak Belanda.

Pada mulanya, masyarakat Kalbar menyambut kedatangan Jepang karena sikap baik yang ditunjukkan pada masa malaise. Namun, seiring berjalannya waktu, pemerintahan Jepang mulai menguasai seluruh aspek kehidupan masyarakat, disertai tindakan kekerasan dan penindasan. Kondisi tersebut mendorong sejumlah tokoh pergerakan untuk menyusun upaya perlawanan terhadap pendudukan Jepang.

Singkat cerita, Indonesia akhirnya dapat merdeka. Pada 24 Mei 1950, Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Serikat menetapkan Kalimantan Barat berada di bawah pemerintahan RIS, sehingga status Daerah Istimewa Kalimantan Barat menjadi bagian dari federasi.

Status ini berlangsung hingga pembubaran RIS pada 19 Agustus 1950. Kemudian, melalui Undang-Undang Darurat Nomor 2 Tahun 1953, Kalimantan Barat ditetapkan sebagai provinsi administratif yang bersifat otonom.

Akhirnya, pada 1 Januari 1957, Kalimantan Barat resmi berdiri sebagai provinsi tersendiri di Pulau Kalimantan berdasarkan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1956 tertanggal 7 Desember 1956. Undang-Undang ini secara resmi membentuk tiga daerah otonom provinsi di Pulau Kalimantan, yaitu Kalimantan Barat, Kalimantan Selatan, dan Kalimantan Timur.