.webp)
Mahasiswa dan kalangan muda di Palangka Raya, Kalimantan Tengah (Kalteng) menggelar aksi di depan DPRD Kalteng pada Kamis (30/10). Agenda utama mereka yakni evaluasi kepemimpinan Prabowo Subianto-Gibran Rakabuming Raka.
Dua kritik utamanya yakni program Makan Bergizi Gratis (MBG) yang sempat memicu keracunan 27 siswa di Palangka Raya hingga penolakan Soeharto sebagai pahlawan nasional. Hal itu disampaikan koordinator lapangan aksi Gerakan Pemuda Menggugat Prabowo-Gibran, Jayez Veva.
"Jadi terkait aksi hari ini kami mengevaluasi kinerja pemerintahan Prabowo Gibran dalam satu tahun. Serta mengevaluasi kementerian-kementerian di bawahnya. Secara garis besar kami mengkritisi program MBG dan menolak Soeharto sebagai pahlawan nasional," tegasnya.
ADVERTISEMENT
SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT
Jayez menegaskan kasus-kasus keracunan yang terjadi usai menyantap MBG menunjukkan adanya kebutuhan evaluasi menyeluruh terhadap program ini. Massa mendorong adanya perombakan program MBG karena menyangkut keselamatan anak-anak.
"Kita gak tahu apakah ada korban lagi atau tidak, ini kan menyangkut nyawa orang. Jadi kami ingin ada perombakan 50% pada badan struktural yang menangani MBG ini. Hal ini sangat penting untuk diperhatikan pemerintah," tegasnya.
Diterima Sekretaris, Pimpinan DPRD Tak Ada
Aksi ini sempat ricuh karena mahasiswa berang tak ada pimpinan DPRD yang keluar. Massa kemudian ditemui oleh Sekretaris DPRD Kalteng Pajarudinnoor.
Mewakili pihak DPRD, Pajarudinnor mengatakan usulan tersebut akan disampaikan pada pihak DPRD yang berwenang, menurutnya posisinya hanya sebagai penerima dan perantara.
"Saya pada intinya disini mengapresiasi aspirasi para mahasiswa. Saya mohon maaf jika ada sesuatu yang kurang mengenakan. Disini saya sebagai penerima saja, nantinya akan disampaikan pada pihak DPRD," ujarnya.
Sempat Diwarnai Rasisme
Rasisme juga sempat terjadi di tengah aksi. Salah seorang peserta, Aris (21), menuturkan kejadian ketika salah satu rekannya mendapat komentar terkait suku dari oknum petugas keamanan.
"Jadi tadi ada kawan-kawan kita di sana (gerbang samping) mendapatkan perlakuan rasis. Pemicunya tadi mungkin karena amarah kita masing-masing pihak," ujar Aris pada awak media, Kamis (30/10/2025).
"Nah tetapi persoalannya tadi ketika ada salah satu kawan kita yang sedang berbicara menggunakan bahasa Dayak dicampur dengan bahasa Indonesia, direspons berbeda dari pihak keamanan. Dia malah memancing-memancing dengan kata-kata kamu orang mana? Ini Kalimantan, Suku Dayak. Kamu bukan orang Dayak, jangan macam-macam kamu sama orang Dayak. Ini tanah Kalimantan," cerita Aris mengingat peristiwa tersebut.
Pajarudinnoor menengahi permasalahan tersebut dan meminta maaf apabila ada tindakan petugas keamanan DPRD Kalteng yang kurang menyenangkan terhadap peserta aksi.
"Karena memang situasinya tadi itu agak panas. Ya saya memohon maaf. Mohon permaklumannya. Ini menjadi evaluasi kami ke depan," katanya.
7 Tuntutan Garda Menggugat Prabowo-Gibran
1. Menuntut Janji Presiden Prabowo Subianto untuk segera melaksanakan reformasi Polri secepatnya dengan melibatkan masyarakat sipil dan pakar hukum yang ahli di bidangnya.
2. Menuntut Presiden Prabowo untuk menata ulang Badan Gizi Nasional agar melibatkan minimal 50% ahli gizi, kesehatan masyarakat, dan akademisi jajaran kepemimpinan.
3. Menuntut Presiden Prabowo mencopot dan mengevaluasi purnawirawan atau yang sedang menjabat sebagai TNI/Polri dari jabatan TNI/ Polri Struktural dari satuan pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) maupun BGN yang tidak sesuai dengan kompetisi bidang.
4. Menuntut agar Presiden Prabowo segera mencopot Nasaruddin Umar dari jabatannya karena tidak melaksanakan tugasnya dengan benar dan tidak adanya netralitas terhadap umat beragama di Indonesia.
5. Menuntut Presiden Prabowo untuk segera mencopot Menteri Kebudayaan Fadli Zon dan segera merevisi kembali buku sejarah Indonesia versi baru produksi Fadli Zon serta menulis ulang sesuai fakta lapangan.
6. Menuntut pemerintah untuk menjamin dan melindungi kebebasan pers di Indonesia serta menghentikan bentuk intimidasi dan kriminalisasi terhadap jurnalis dalam menjalankan tugasnya.
7. Menolak usulan Suharto jadi pahlawan nasional.
