.webp)
Sejumlah massa mengatasnamakan Garda MBG (Gerakan Pemuda Menggugat Prabowo Gibran) demo di depan DPRD Kalteng. Mereka menyampaikan evaluasi setahun kepemimpinan Prabowo-Gibran, program MBG jadi sorotan.
Demo saat ini telah berakhir dan massa membubarkan diri sekitar pukul 17.30 WIB. Ditemui usai demo, Jayez Veva, selaku Kordinator Lapangan menyampaikan bahwa aksi kali ini sebagai penyampaian aspirasi dan evaluasi atas kepemimpinan Presiden Prabowo.
"Jadi terkait aksi hari ini kami mengevaluasi kinerja pemerintahan Prabowo Gibran dalam satu tahun. Serta mengevaluasi kementerian-kementerian dibawahnya. Secara garis besar kami mengkritisi program MBG, dan menolak Soeharto sebagai pahlawan nasional," ujarnya pada awak media, Kamis (30/10/2025).
ADVERTISEMENT
SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT
Jayez menyampaikan contoh kasus keracunan yang menimpa siswa di Kota Palangka Raya sebanyak 27 orang merupakan masalah yang tak boleh diabaikan. Hal tersebut lantaran menyangkut nyawa seseorang.
"Untuk keresahan kami sekarang datanya sudah ada 27 anak yang keracunan MBG di Kota Palangka Raya. Kita gak tahu apakah ada korban lagi atau tidak, ini kan menyangkut nyawa orang" ungkap Jayez.
Selain itu, Jayez juga menyampaikan perlu adanya perombakan struktural pada pihak-pihak yang menangani program MBG. Massa meminta agar 50% pejabat struktural yang menangani MBG diisi oleh ahli gizi, kesehatan masyarakat, dan akademisi jajaran kepemimpinan.
"Jadi kami ingin ada perombakan 50% pada badan struktural yang menangani MBG ini. Hal ini sangat penting untuk diperhatikan pemerintah," terang nya.
Jayez berharap agar evaluasi tersebut dapat disampaikan kepada DPR RI. Serta disampaikan pada Presiden Prabowo dan Wakil Presiden Gibran Rakabuming yang menerima evaluasi.
"Kami tunggu, jika tidak ada update kami akan demo lagi," tegas Jayez.
Sementara itu, pihak DPRD Kalteng melalui Sekretaris DPRD, Pajarudinnoor menyampaikan usulan tersebut akan disampaikan pada pihak DPRD yang berwenang, menurutnya posisinya hanya sebagai penerima dan perantara.
"Saya pada intinya disini mengapresiasi aspirasi para mahasiswa. Saya mohon maaf jika ada sesuatu yang kurang mengenakan. Disini saya sebagai penerima saja, nantinya akan disampaikan pada pihak DPRD," pungkas Pajarudinnoor.
Adapun point-point tuntutan di antaranya:
1. Menuntut Janji Presiden Prabowo Subianto untuk segera melaksanakan reformasi Polri secepatnya dengan melibatkan masyarakat sipil dan pakar hukum yang ahli dibidangnya.
2. Menuntut Presiden Prabowo untuk menata ulang Badan Gizi Nasional agar melibatkan minimal 50% ahli gizi, kesehatan masyarakat, dan akademisi jajaran kepemimpinan.
3. Menuntut Presiden Prabowo mencopot dan mengevaluasi purnawirawan atau yang sedang menjabat sebagai TNI/Polri dari jabatan TNI/ Polri Struktural dari satuan pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) maupun BGN yang tidak sesuai dengan kompetisi bidang.
4. Menuntut agar Presiden Prabowo segera mencopot Nasaruddin Umar dari jabatannya karena tidak melaksanakan tugasnya dengan benar dan tidak adanya netralitas terhadap umat beragama di Indonesia.
5. Menuntut Presiden Prabowo untuk segera mencopot Menteri Kebudayaan Fadli Zon dan segera merevisi kembali buku sejarah Indonesia versi baru produksi Fadli Zon serta menulis ulang sesuai fakta lapangan.
6. Menuntut pemerintah untuk menjamin dan melindungi kebebasan pers di Indonesia serta menghentikan bentuk intimidasi dan kriminalisasi terhadap jurnalis dalam menjalankan tugasnya.
7. Menolak usulan Suharto jadi pahlawan nasional.
(aau/aau)
