Warga Palestina di Jalur Gaza mulai kembali ke tempat tinggal masing-masing setelah gencatan senjata dimulai pada 10 Oktober 2025 lalu. Namun, organisasi non-pemerintah memperkirakan masih ada banyak bom dan ranjau di tanah Gaza yang belum meledak, mengancam keselamatan warga.
Dikutip detikNews dari AFP, Handicap Internasional menyebut ada puluhan ribu bom dan ranjau yang dijatuhkan di Gaza sejak Oktober 2023 lalu. Sebagian diperkirakan belum meledak. Mereka pun mendorong adanya operasi penjinakan bom dan ranjau agar tidak membahayakan warga Gaza.
"Risikonya sangat besar -- diperkirakan 70.000 ton bahan peledak telah dijatuhkan di Gaza (sejak awal perang pada Oktober 2023)," kata Direktur Handicap International, Anne-Claire Yaeesh.
ADVERTISEMENT
SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT
Selama dua tahun perang berlangsung, berbagai senjata peledak seperti bom, granat, dan peluru biasa menjadi pemandangan yang kerap ditemui di Jalur Gaza. Yaeesh menambahkan, risiko bahan peledak itu diperburuk oleh kondisi lingkungan yang "sangat kompleks" karena terbatasnya ruang di area padat penduduk.
"Lapisan-lapisan puing dan tingkat akumulasinya sangat tinggi," sebutnya.
Handicap International sendiri adalah organisasi non-pemerintah atau NGO yang memiliki spesialisasi dalam pembersihan ranjau. Mereka juga memberikan bantuan bagi korban ranjau antipersonel.
Badan Aksi Ranjau Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) atau UNMAS pada Januari 2025 lalu memperkirakan ada sekitar 5-10 persen amunisi yang ditembakkan ke Gaza tidak meledak. Kepada AFP, UNMAS mengatakan adanya pembatasan selama dua tahun terakhir membuat tim mereka tidak dapat melakukan operasi survei sekala besar di Gaza.
Karena itu, UNMAS mengakui tidak memiliki gambaran utuh tentang ancaman (alat peledak) di Jalur Gaza. Namun, mereka menekankan bahwa sejak gencatan senjata dimulai, permintaan untuk keahlian teknis meningkat. UNMAS juga telah diminta untuk berbagai misi kemanusiaan termasuk ke area-area yang tidak dapat diakses sebelumnya.
"Sebagian besar upaya akan difokuskan untuk memastikan keamanan operasi pengelolaan puing," ujar UNMAS.
Artikel ini telah tayang di detikNews.
(des/des)