.webp)
Kelompok Hamas menegaskan pihaknya tidak akan memegang kendali dalam pemerintahan Jalur Gaza setelah perang usai. Namun Hamas memastikan Gaza tetap menjadi "bagian fundamental" dari struktur Palestina.
Hal ini diungkapkan oleh seorang sumber Hamas, yang dekat dengan komite negosiasi kelompok tersebut, saat berbicara kepada AFP pada Minggu (12/10) waktu setempat. Sumber ini meminta untuk tidak disebut namanya karena membahas hal-hal sensitif.
Hamas dan Israel sebelumnya telah membahas implementasi 20 poin rencana perdamaian yang diusulkan Presiden Amerika Serikat (AS) Donald Trump untuk mengakhiri perang.
ADVERTISEMENT
SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT
"Bagi Hamas, pemerintahan Jalur Gaza merupakan isu yang sudah diselesaikan. Hamas tidak akan berpartisipasi sama sekali dalam fase transisi, yang berarti telah melepaskan kendali atas Jalur Gaza, tetapi tetap menjadi bagian fundamental dari struktur Palestina," kata sumber Hamas itu kepada AFP, dikutip detikNews.
Berbeda dengan kelompok militan lainnya yang lebih berpengaruh di kawasan tersebut, kepemimpinan Hamas di masa lalu terpecah-belah dalam isu-isu penting, termasuk mengenai pemerintahan Gaza di masa depan.
Namun, untuk kali ini, menurut sumber Hamas yang dikutip AFP, tampaknya tidak ada perpecahan di antara para anggota senior Hamas, termasuk dalam hal perlucutan senjata, yang sejak lama digambarkan oleh kelompok tersebut sebagai red line.
"Hamas menyetujui gencatan senjata jangka panjang, dan senjatanya tidak akan digunakan sama sekali selama periode ini, kecuali jika terjadi serangan Israel terhadap Gaza," ucap sumber Hamas tersebut.
Baca artikel selengkapnya di sini.
(nvc/bai)
