Sebanyak 5 ribu dapur Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) Program Makan Bergizi Gratis (MBG) diduga fiktif. Meski terdaftar, dapur-dapur MBG itu disebut tidak ditemukan bangunannya.
Hal tersebut diungkap anggota Komisi IX DPR RI Nurhadi dalam rapat kerja bersama Badan Gizi Nasional (BGN), Senin (15/9/2025). Dalam rapat, Nurhadi juga mengaku pernah melaporkan adanya oknum yang menjual lokasi titik dapur MBG kepada BGN.
"Seperti yang pernah saya laporkan ke bapak, bahwa di lapangan ada oknum yang menjual lokasi titik. Ternyata kan benar, buktinya BGN melakukan kebijakan roll back yang akhirnya alhamdulillah ditemukan sekitar 5.000 titik fiktif," kata Nurhadi, dikutip Jumat (19/9/2025).
ADVERTISEMENT
SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT
"Artinya ternyata di lapangan seperti itu, dan itu belum masalah-masalah lagi yang lain seperti keracunan yang masih sering terjadi," sambungnya.
Dalam keterangan tertulisnya, Nurhadi mengatakan temuan ini menandakan terdapat oknum yang mengetahui sistem BGN. Menurutnya, usai oknum tersebut mengunci titik-titik, kemudian titik itu dijual kepada investor.
"Jadi ada oknum yang tahu sistem BGN, tahu dia cara daftarnya seperti apa dan pakai yayasannya dia. Setelah oknum ini mengunci titiknya ternyata dia nggak bangun-bangun dapurnya, dan saat menuju 45 hari dijual-lah titik itu dengan ditawarkan ke investor," paparnya.
Nurhadi meminta agar temuan tersebut tak dipandang remeh. Sebab, dia mengatakan program MBG telah menyerap anggaran cukup besar.
"Dengan porsi anggaran sebesar itu, transparansi dan akuntabilitas mutlak diperlukan," tegasnya.
"Ribuan titik dapur yang mangkrak bukan sekadar soal teknis, melainkan menyangkut hak anak-anak Indonesia untuk mendapatkan asupan gizi yang layak sesuai mandat program," lanjutnya.
Lebih lanjut, Nurhadi meminta BGN agar memperkuat mekanisme verifikasi dan pengawasan lapangan sejak awal. Nurhadi pun mempertanyakan penjelasan BGN terkait lokasi yang belum dibangun dapur untuk program MBG, namun sudah tercatat.
"Bagaimana mungkin ribuan lokasi sudah terdaftar, tetapi tidak menunjukkan progres pembangunan meski melewati tenggat waktu 45 hari," ujarnya.
"Sistem yang longgar membuka celah terjadinya praktik percaloan, dominasi investor besar, hingga penyalahgunaan dana publik, seperti temuan dugaan 'konglomerasi yayasan' oleh lembaga pemantau independen," sambung Nurhadi.
Klarifikasi BGN ada di halaman selanjutnya...
BGN Klarifikasi
Wakil Kepala BGN Nanik S Deyang pun memberikan klarifikasi terkait dugaan dapur MBG fiktif. Menurutnya ada mekanisme pengajuan dapur MBG yang sudah berubah.
Sebelumnya, proses pengajuan itu diawali dengan membangun dapur terlebih dahulu, baru mendaftar sebagai mitra. Namun mekanismenya kini berubah jadi melakukan pendaftaran terlebih dahulu, baru membangun dapur MBG.
"Sebenarnya bukan fiktif, dulu kira-kira 3 bulan lalu, ketentuan BGN itu membangun dapur dulu, baru mendaftar. Saat itu saya belum masuk. Saya nggak tahu apa pertimbangannya sehingga diubah jadi mendaftar dulu baru, kalau disetujui, membangun dapur," kata Nanik saat dihubungi, Jumat (19/9/2025).
Dari situ lalu banyak orang yang mendaftar, sehingga mendapatkan nomor ID untuk masuk ke portal. Dari portal itu akan muncul kunci yang ditetapkan sebagai titik dapur MBG. Nanik menyebut bahkan ada 100 ribu lebih yang mendaftar.
"Akhirnya banyak orang, nggak tahu daftar, nggak tahu orang yang gambling, nggak tahu orang yang akan menjual, yang penting mereka bisa masuk dulu. Itu yang terdaftar itu mungkin sekarang sudah 100 ribu lebih, padahal yang akan kita operasikan dapur itu hanya 30 ribu," ujarnya.