.webp)
Masyarakat Kalimantan Utara (Kaltara) yang tergabung dalam Aliansi Utara terus menuntut kedatangan anggota DPR Deddy Sitorus di Kaltara. Sempat dijadwalkan pada Minggu (7/9), pertemuan Deddy Sitorus dengan masyarakat itu belum juga terwujud.
Wakil Ketua II DPRD Tarakan Edi Patanan mengungkap alasan Deddy belum dapat hadir secara langsung di daerah pemilihannya. Edi menyebut Deddy berhalangan hadir karena ada agenda di DPR yang harus diikuti.
ADVERTISEMENT
SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT
"Ada agenda tanggal 8-10 di DPR RI," jelas Edi kepada detikKalimantan melalui pesan singkat, Minggu (7/9/2025).
Edi turut mengirimkan potongan jadwal resmi DPR kepada detikKalimantan. Pada Senin (8/9), Deddy dijadwalkan menghadiri rapat kerja dengan Menteri ATR/BPN, Selasa (9/9) ada RDP dengan Sekjen Kemendagri, Dirjen Otonomi Daerah, dan Dirjen Pemerintahan Desa, sementara Rabu (10/9) ada rapat kerja dengan Mendagri, BNPP, dan DKPP.
Deddy Sitorus dituntut menemui masyarakat langsung usai pernyataannya yang kontroversial. Meski Deddy sudah memberikan klarifikasi melalui telepon maupun media, masyarakat belum puas selama Deddy belum menandatangani MoU mengenai tuntutan masyarakat kepada semua anggota DPR Dapil Kaltara.
Klarifikasi Deddy Sitorus Soal Pernyataan
Masyarakat menilai pernyataan Deddy tidak seharusnya dilontarkan seorang wakil rakyat. Dua pernyataan yang dimaksud yakni 'saya tidak tahu kalian kenal saya atau tidak', dan 'jangan bandingkan kami dengan rakyat jelata'.
"Saya sudah bertahun-tahun bekerja untuk Kaltara, maka saya bertanya, apakah kalian 'mengenal saya'? Maksud saya di situ, kalau kenal, pasti tahu kalau saya selalu bersedia berdialog dan bertemu siapapun," jelas Deddy beberapa hari lalu.
Sementara pernyataan soal rakyat jelata itu disampaikannya pada Desember 2024. Deddy menjelaskan konteks ketika mengucapkan hal tersebut. Pembawa acara televisi waktu itu membandingkan gaji anggota DPR dengan pekerja berpenghasilan UMR. Ia kemudian menilai itu tidak setara.
"Saya bilang gaji DPR tidak bisa dibandingkan dengan 'gaji' rakyat jelata atau pekerja UMR. Kalau mau dibandingkan, ya dengan sesama lembaga tinggi negara seperti kementerian, BPK, KPK, atau BUMN. Itu baru adil karena diatur UU," bebernya.
Respons Aliansi Masyarakat
Koordinator Lapangan Aliansi Utara AA Muchammad Imanullah Aziz mengaku kecewa karena pertemuan dengan Deddy Sitorus dibatalkan lagi.
"Kami dari aliansi merasa sangat kecewa sekali terkait pembatalan janji oleh Pak Dedy Sitorus untuk hadir di tengah masyarakat dan menandatangani MoU sebagai bentuk komitmen moral mengawal tuntutan kami," katanya kepada detikKalimantan, Minggu (7/9/2025).
Imanullah menambahkan, dua dari tiga tuntutan aliansi sudah mendapat respons dari DPR RI. Namun, satu tuntutan terkait reformasi Polri masih belum jelas tindak lanjutnya.
"Kalau memang ada perubahan atau pembatalan kebijakan yang sudah diklarifikasi DPR RI, kami akan diskusikan lagi untuk menentukan langkah selanjutnya, termasuk kemungkinan aksi jilid II," tegasnya melalui pesan singkat.
(des/des)
