.webp)
Ratusan mahasiswa dari Aliansi Utara menggelar aksi penyampaian pendapat di depan kantor DPRD Kota Tarakan, Kalimantan Utara, pada Senin (1/9/2025). Aksi yang sempat diwarnai ketegangan ini mengusung tiga tuntutan utama, salah satunya reformasi Polri agar lebih profesional, akuntabel, dan tidak represif dalam menangani aksi masyarakat.
Saat dikonfirmasi, Kapolres Tarakan, AKBP Erwin S Manik menegaskan bahwa pihaknya berkomitmen menindaklanjuti aspirasi mahasiswa.
"Kami menyadari tuntutan reformasi Polri yang disampaikan kemarin. Ini menjadi poin petisi yang sudah kami tanda tangani. Kami terus evaluasi dan berkomitmen menjaga keamanan serta mendengar aspirasi masyarakat dengan lebih baik," ujar Erwin kepada detikKalimantan, Selasa (2/9/2025).
ADVERTISEMENT
SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT
Erwin menjelaskan, dalam aksi kemarin, Polres Tarakan mengerahkan 528 personel untuk mengamankan gedung DPRD dan total 720 personel di berbagai titik, termasuk persimpangan jalan untuk mengatur lalu lintas. Pengamanan melibatkan TNI, Satpol PP, serta tokoh masyarakat dan agama.
"Kami bersyukur atas dukungan tokoh agama, adat, anggota DPRD, dan instansi lain yang membuat situasi di Tarakan tetap kondusif," tambahnya.
Sementara itu, Ketua DPRD Kota Tarakan, Muhammad Yunus saat diwawancarai menyatakan pihaknya menyambut baik aspirasi mahasiswa.
"Kemarin, petisi dengan tiga tuntutan sudah kami tanda tangani bersama Pak Kapolres dan anggota DPRD lainnya. Namun, tuntutan untuk mendapat respons dari DPR RI di dapil belum terpenuhi," kata Yunus di kantor DPRD Tarakan. Selasa (2/9/2025).
Yunus menambahkan, mahasiswa meminta komitmen DPRD untuk merespons aspirasi mereka secara cepat, termasuk dalam waktu 24 jam.
"Kami siap melaksanakan komitmen ini dan sedang berkoordinasi untuk membawa aspirasi ini ke Jakarta. Kami juga menyadari adanya kekecewaan, termasuk mosi tidak percaya yang pernah dilontarkan. Ke depan, kami akan terus berkomunikasi untuk memperbaiki respons kami," jelasnya.
Yunus berharap dialog dengan mahasiswa terus berlanjut untuk menemukan solusi terbaik.
"Kami akan koordinasikan kembali, apakah melalui perwakilan atau mekanisme lain sesuai keinginan adik-adik mahasiswa," pungkasnya.
Berdasarkan pantauan detikKalimantan, aksi kemarin sempat memanas ketika massa berupaya menerobos barisan petugas di simpang jalan menuju gedung DPRD. Upaya masuk ke halaman gedung gagal karena pertahanan berlapis petugas.
Ketegangan mencapai puncak pada pukul 18.37 Wita, ditandai dorong-dorongan hingga lemparan botol minuman. Massa akhirnya membubarkan diri secara tertib pada pukul 20.00 Wita.
Sebelumnya diberitakan, 22 anggota DPRD Kota Tarakan duduk bersila di depan pintu gerbang gedung, sebagai respons atas desakan massa. Empat anggota dewan lainnya berhalangan hadir karena alasan kesehatan. Kapolres Tarakan turut mendampingi pertemuan itu sebagai bentuk mediasi antara massa dan wakil rakyat.
Dalam pertemuan tersebut, Aliansi Utara menyerahkan nota kesepakatan yang berisi komitmen moral dan politik. Nota itu berfokus pada pengawasan dan pengawalan terhadap tiga tuntutan utama, yakni:
1. Pembatalan tunjangan perumahan DPR RI sebesar Rp 50 juta per bulan yang dianggap kontroversial dan memperlebar kesenjangan sosial di tengah kesulitan ekonomi masyarakat.
2. Pengesahan kebijakan pro-rakyat, termasuk RUU Perampasan Aset, RUU Masyarakat Adat, serta kebijakan yang mendukung kesejahteraan rakyat dan sektor pendidikan.
3. Reformasi Polri agar lebih profesional, akuntabel, dan tidak represif dalam menangani aksi-aksi masyarakat.
Nota kesepakatan tersebut ditandatangani sebagai wujud komitmen bersama antara Aliansi Utara dan anggota DPRD yang hadir. Aksi ini menjadi sorotan karena menunjukkan kuatnya tekanan publik terhadap kebijakan yang dianggap tidak berpihak kepada rakyat.
(aau/aau)
