Demo Aliansi Utara di DPRD Tarakan, Ini 3 Tuntutan Massa

Tarakan -

Massa yang tergabung dalam Aliansi Utara menggelar demo di depan Gedung DPRD Kota Tarakan, Kalimantan Utara, Senin (1/9/2025). Aksi berlangsung panas saat massa menembus barisan aparat keamanan untuk menyampaikan tuntutan mereka.

Berdasarkan pantauan detikKalimantan, demonstrasi diawali dengan orasi dan pembakaran ban di depan gedung DPRD. Massa kemudian bergerak mendesak barisan petugas keamanan yang berjaga di akses menuju pintu masuk gedung.

Meski sempat terjadi aksi dorong-dorongan, namun tidak memicu gesekan fisik. Massa menembus pertahanan petugas sepanjang 500 meter hingga mendekati gedung DPRD.

SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT

Sementara itu, 22 anggota DPRD Kota Tarakan duduk bersila di depan pintu gerbang gedung, sebagai respons atas desakan massa. Empat anggota dewan lainnya berhalangan hadir karena alasan kesehatan. Kapolres Tarakan turut mendampingi pertemuan itu sebagai bentuk mediasi antara massa dan wakil rakyat.

Dalam pertemuan tersebut, Aliansi Utara menyerahkan nota kesepakatan yang berisi komitmen moral dan politik. Nota itu berfokus pada pengawasan dan pengawalan terhadap tiga tuntutan utama, yakni:

Pembatalan tunjangan perumahan DPR RI sebesar Rp 50 juta per bulan yang dianggap kontroversial dan memperlebar kesenjangan sosial di tengah kesulitan ekonomi masyarakat.
Pengesahan kebijakan pro-rakyat, termasuk RUU Perampasan Aset, RUU Masyarakat Adat, serta kebijakan yang mendukung kesejahteraan rakyat dan sektor pendidikan.
Reformasi Polri agar lebih profesional, akuntabel, dan tidak represif dalam menangani aksi-aksi masyarakat.

Nota kesepakatan tersebut ditandatangani sebagai wujud komitmen bersama antara Aliansi Utara dan anggota DPRD yang hadir. Aksi ini menjadi sorotan karena menunjukkan kuatnya tekanan publik terhadap kebijakan yang dianggap tidak berpihak kepada rakyat.

Saat ini, situasi di depan Gedung DPRD Tarakan kondusif, meski massa masih bertahan untuk memastikan tuntutan mereka didengar.