.webp)
Ratusan peserta aksi yang tergabung dalam Aliansi Utara menggelar aksi demonstrasi di depan Gedung DPRD Kota Tarakan, Kalimantan Utara, pada Senin (1/9/2025).
Aksi ini memanas setelah massa mendesak penandatanganan nota kesepakatan, diikuti ketegangan akibat penolakan negosiasi oleh sebagian demonstran.
Pantauan detikKalimantan, demonstrasi berlangsung di depan gerbang Gedung DPRD Kota Tarakan. Massa mendesak anggota DPRD dan Kapolres Tarakan untuk menandatangani nota kesepakatan berisi komitmen moral dan politik terkait pengawasan dan pengawalan tiga tuntutan utama Aliansi Utara.
ADVERTISEMENT
SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT
- Pembatalan tunjangan perumahan DPR RI sebesar Rp50 juta per bulan yang dianggap kontroversial dan memicu kesenjangan sosial di tengah kesulitan ekonomi masyarakat.
- Pengesahan kebijakan pro-rakyat oleh DPR RI, termasuk RUU Perampasan Aset, RUU Masyarakat Adat, serta kebijakan yang mendukung kesejahteraan rakyat dan sektor pendidikan.
- Reformasi Polri agar lebih profesional, akuntabel, dan tidak represif dalam menangani aksi-aksi masyarakat.
Hasilnya, Ketua DPRD Kota Tarakan, 22 anggota DPRD, dan Kapolres Tarakan menandatangani nota kesepakatan tersebut sebagai wujud komitmen terhadap tuntutan massa.
Namun, pasca-penandatanganan, situasi memanas kembali. Salah seorang demonstran berteriak menolak negosiasi dengan anggota DPRD Kota Tarakan. Massa pun bertahan di depan gedung, menuntut kehadiran DPR RI Dapil Kalimantan Utara untuk memberikan komitmen serupa terkait nota kesepakatan.
Hingga berita ini ditayangkan, situasi di depan Gedung DPRD Tarakan masih tegang. Massa tetap bertahan untuk memastikan tuntutan mereka didengar.
(des/des)
