Anggota DPR Dapil Kaltara Tak Ada, Massa Aksi Pulang dengan Kecewa

Tarakan -

Aksi demonstrasi yang digelar Aliansi Utara di depan Gedung DPRD Kota Tarakan, Kalimantan Utara Senin (1/9/2025) sempat memanas. Massa yang terdiri dari mahasiswa dan masyarakat umum mencoba mendesak masuk ke gedung DPRD, sehingga memicu ketegangan dengan aparat keamanan.

Berdasarkan pantauan detikKalimantan, aksi dimulai sekitar pukul 14.00 Wita dengan massa berkumpul di Graha KNPI. Lalu melakukan long march lebih dari satu kilometer menuju Gedung DPRD yang dijaga barisan aparat gabungan dari TNI, Polri dan Satpol PP.

Situasi memanas pascasalat magrib sekitar pukul 18.23 Wita, ketika massa berupaya mendobrak pintu gerbang DPRD. Aksi dorong-dorongan terjadi, bahkan satu pentungan dan tameng polisi sempat disita demonstran.

SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT

Pukul 18.37 Wita, massa kembali berusaha menerobos gerbang DPRD. Namun upaya mereka kembali digagalkan petugas. Mobil water cannon disiagakan untuk mengantisipasi kerusuhan. Namun massa mereda sambil membakar ban.

Wakil Koordinator Lapangan (Wakorlap) Aliansi Utara, Alif Faqlih Samudra, mahasiswa Fakultas Teknik Universitas Borneo Tarakan (UBT), menyatakan kekecewaannya atas absennya anggota DPR RI Dapil Kaltara, yaitu Hasan Saleh, Rahmawati Paliwang, dan Deddy Sitorus.

"Kami menuntut komitmen dari anggota DPR RI Dapil Kaltara, tetapi tidak diindahkan. Hanya Ketua DPRD Kota Tarakan dan Kapolres yang hadir. Karena itu, kami melayangkan mosi tidak percaya," ujar Alif.

Sementara itu, Koordinator Lapangan Aliansi Utara, A.A. Muchammad Imanullah Aziz dari Fakultas Kehutanan dan Ilmu Pendidikan UBT, menyebut massa kecewa dengan respons Ketua DPRD Kota Tarakan, Muhammad Yunus.

"Kami ingin komitmen nyata, tapi feedback dari Ketua DPRD tidak memuaskan. Kami menuntut pencopotan anggota DPR RI Dapil Kaltara dan akan berkoordinasi untuk aksi lanjutan," kata Aziz.

Menurut Aziz, aksi tersebut merupakan wujud kekecewaan terhadap DPR RI yang dianggap tidak pro-rakyat. Tuntutan utama Aliansi Utara meliputi pembatalan tunjangan DPR RI, pengesahan kebijakan pro-rakyat seperti RUU Perampasan Aset dan RUU Perlindungan Pekerja Rumah Tangga, serta reformasi Polri.

Massa sempat menandatangani dokumen sebagai simbol keseriusan menyampaikan aspirasi. Sementara itu, Ketua DPRD Tarakan, Muhammad Yunus, menyatakan kesiapannya meneruskan aspirasi massa ke DPR RI melalui tiga anggota DPR Dapil Kaltara.

Sekitar pukul 20.00 Wita, massa membubarkan diri dengan tertib. Beberapa mahasiswa dikabarkan terluka akibat gesekan dengan aparat.

Aliansi Utara berencana menggelar konsolidasi untuk menentukan langkah lanjutan, termasuk kemungkinan aksi susulan dengan massa yang lebih besar.