.webp)
Wakil Bupati Kutai Kartanegara (Kukar), Rendi Solihin mengaku telah mendengar adanya kasus dugaan pelecehan seksual yang melibatkan oknum pengurus pondok pesantren (Ponpes) di Kukar.
Ia menegaskan bahwa pemerintah daerah tidak akan tinggal diam dan siap memberikan pendampingan penuh kepada para korban maupun keluarga. Bahkan, Rendi menyebut tidak menutup kemungkinan ponpes terkait akan ditutup bila terbukti lalai dalam menjaga keamanan santrinya.
"Untuk korban, Pemkab sudah melakukan pendampingan psikologi terhadap korban, dan pendampingan hukum untuk orang tua korban yang melaporkan. Kasus ini sudah ditangani oleh Polres Kukar. Informasinya pelaku sudah dibawa ke Polres, tapi kami juga mendengar ada pelaku-pelaku baru. Ini tidak bisa dibiarkan," kata dia, Selasa (19/8/2025).
ADVERTISEMENT
SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT
Menurutnya, kondisi ini membuat ratusan santri di ponpes tersebut hidup dalam kekhawatiran. Rendi menilai, rasa takut dan trauma yang dialami para santri bisa mengganggu proses belajar mereka.
"Mereka tidak bisa belajar dengan baik kalau hatinya tidak tenang. Khawatir kejadian ini menimbulkan korban lainnya. Karena itu kami minta dinas terkait, DPRD Komisi IV, dan Kemenag segera duduk bersama memastikan ada sanksi tegas. Artinya bisa saja berujung pada penutupan ponpes ini," ucap Rendi.
Kukar Catat Angka 133 Kasus Kekerasan dan Pelecehan Anak
Rendi juga mengungkapkan bahwa kasus kekerasan dan pelecehan terhadap anak masih cukup tinggi di Kukar. Berdasarkan laporan Mall Pelayanan Perlindungan Perempuan dan Anak, sejak Januari hingga Agustus 2025 sudah tercatat ada 133 kasus.
"Artinya ini masalah serius di Kukar, di saat kita sedang sibuk membenahi dunia pendidikan dari SD, SMP, hingga ponpes. Justru terjadi kasus yang mencoreng pendidikan di Kukar," ujarnya.
Lebih jauh, Rendi menekankan perlunya ketegasan agar kasus serupa tidak kembali terulang. Ia mengingatkan bahwa ponpes seharusnya menjadi tempat melahirkan generasi unggul, bukan justru menjadi tempat santri mendapat pengalaman traumatis.
"Kita ingin semua ponpes di Kukar benar-benar bisa mencetak SDM yang baik dan berprestasi. Tapi kalau ada masalah seperti ini, harus ditindak dengan jelas," tutur Rendi.
Ia pun menegaskan pentingnya menjadikan kasus ini sebagai peringatan keras bagi semua lembaga pendidikan di Kukar, khususnya ponpes.
"Ketika ada oknum yang melakukan kekerasan atau pelecehan terhadap santri, bukan hanya oknum itu yang dijerat hukum, tapi bisa berdampak pada penutupan lembaga pendidikannya. Ini harus menjadi efek jera dan contoh bagi semua ponpes lain," sambung Rendi.
(aau/aau)
