.webp)
Lagu kebangsaan diklaim komersial oleh Lembaga Manajemen Kolektif Nasional (LMKN). Mensesneg Prasetyo Hadi mengatakan pemerintah masih mencari jalan keluar mengenai polemik royalti.
"Justru di situ harus kita cari jalan keluarnya, Indonesia Raya setiap dinyanyikan di tempat mana pun di event apa pun, kemudian di situ ada kewajiban royalti kan tampaknya agak sulit juga," kata Prasetyo setelah menghadiri sidang tahunan di kompleks parlemen, Senayan, Jakarta, Jumat (15/8/2025).
Dikutip detikNews, Prasetyo menyebut perlu rumusan yang bijak dalam memutuskan perihal royalti. Ia mengatakan pemerintah akan terus berupaya mencari rumusan tersebut.
ADVERTISEMENT
SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT
"Ya mengenai royalti, teruslah kita berdiskusi intens dengan Kemenkum, yang membawahi LMKN, kita cari jalan keluar terbaiknyalah, supaya apa yang tadi terjadi di PSSI tentunya harus kita cari jalan keluar," ujarnya.
Dikutip detikSport, PSSI menyatakan keberatan dengan klaim komersial lagu kebangsaan oleh LMKN. Sebab, lagu-lagu seperti Indonesia Raya, Tanah Pusaka, atau Tanah Airku dinilai sebagai pemersatu bangsa. Itu seperti yang disampaikan Sekjen PSSI Yunus Nusi.
"Bahwa lagu-lagu kebangsaan ini menjadi perekat dan pembangkit nasionalisme serta menjadi pemicu rasa patriotisme bagi anak-anak bangsa ketika menyanyikan lagu ini menggema di Stadion GBK dengan puluhan ribu suporter/penonton menyanyikan lagu ini. Ada yang merinding, bahkan ada yang menangis. Itulah nilai-nilai dari lagu kebangsaan ini," kata Yunus Nusi dalam pernyataan tertulisnya.
"Sang pencipta lagu ini dengan ikhlas mempersembahkan dan menciptakan lagu ini di tengah bangsa kita berjuang untuk memerdekakan diri dari belenggu penjajah. Kami yakin tidak ada terbersit dari benak sang pencipta agar lagu ini kelak dibayar bila setiap individu atau elemen apa pun menyanyikan lagu ini. Mereka ikhlas. Ini lagu-lagu perjuangan yang ditujukan untuk anak bangsa. Sang pencipta lagu tidak berharap imbalan," sambungnya.
Baca selengkapnya di sini.
(sun/des)
