.webp)
Ratusan driver ojek online (ojol) Maxim menggelar aksi unjuk rasa di depan Kantor Gubernur Kalimantan Timur (Kaltim), Jalan Gajah Mada, Samarinda, Senin (4/8). Mereka menuntut pemerintah membuka kembali kantor Maxim yang sebelumnya disegel pada Jumat (1/8).
Koordinator aksi, Tajuddin Ayuc, mengatakan bahwa penutupan kantor Maxim dilakukan sepihak dan tanpa dasar hukum yang jelas. Ia menegaskan aksi ini bukan untuk menolak SK Gubernur atau kebijakan tarif dari pemerintah daerah.
"Kami hanya minta kantor Maxim dibuka kembali supaya bisa cari nafkah dengan normal. Kalau kantor tutup, aplikasi terganggu dan keluhan mitra tidak bisa diselesaikan. Ini seperti premanisme berkedok regulasi," ujar Tajuddin di lokasi aksi, Senin (4/8/2025)
ADVERTISEMENT
SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT
Menurut Tajuddin, seharusnya pemerintah membuka ruang dialog dengan seluruh aplikator ojek online untuk mencari solusi bersama, bukan langsung menyegel.
"Kalau memang ada pelanggaran, sampaikan saja ke pusat berdasarkan data dan fakta. Bukan langsung tutup kantor. Coba tanya, bisa enggak Pak Seno (Wagub Kaltim) buka lapangan kerja sebanyak Maxim? Jangan sampai malah bikin banyak yang kena PHK," tambahnya.
Di sisi lain, pihak manajemen Maxim menyebut bahwa mereka sudah berkoordinasi dengan Satpol PP dan Dinas Perhubungan Kaltim untuk menyelesaikan persoalan tersebut.
"Kami berterima kasih atas dukungan para mitra. Kantor Maxim di Samarinda akan kembali dibuka penuh hari ini. Evaluasi akan terus kami lakukan bersama pemerintah provinsi untuk mencari solusi terbaik," kata Government Relation Specialist Maxim Indonesia, Muhamad Rafi Assegaf.
Hal senada juga disampaikan Kepala Bidang Ketertiban Umum dan Ketentraman Masyarakat Satpol PP Kaltim Edwin Noviansyah Rachim. Ia memastikan kantor Maxim akan dibuka usai demo sekitar pukul 16.00 Wita.
"Hari ini kantor Maxim akan dibuka kembali. Sudah ada kesepakatan, PT Maxim akan taat pada SK Gubernur. Pelaksanaan aturan ini juga akan dievaluasi secara berkala agar tetap relevan," ujar Edwin.
Ia menambahkan, Maxim juga telah menyatakan kesediaan untuk menaati ketentuan batas bawah pendapatan mitra pengemudi yang diatur dalam SK Gubernur Kaltim.
"Intinya, PT Maxim akan patuh pada aturan yang ada, dan pelaksanaannya akan dievaluasi secara berkala," tutup Edwin.
(des/des)
