.webp)
Program transmigrasi ke Kalimantan Barat (Kalbar) dibatalkan setelah mendapat penolakan berbagai pihak setempat. Termasuk Wakil Gubernur (Wagub) Kalbar Krisantus Kurniawan. Dia menilai program transmigrasi dapat menambah masalah di wilayah Kalbar, salah satunya kemiskinan.
Ditemui detikcom di DPD PDI Perjuangan Bali pada Kamis (31/7), Krisantus membeberkan sejumlah alasan transmigrasi ditolak di Kalbar. Kekhawatiran utamanya adalah kemiskinan yang bisa semakin meningkat di provinsi Seribu Sungai ini.
"Karena kalau ditambah lagi dengan program pemerintah pusat sama saja kita menambah kemiskinan, memindahkan masalah, memindahkan kemiskinan," tegas Krisantus dilansir detikBali.
ADVERTISEMENT
SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT
Krisantus berpendapat akan lebih baik jika dana program yang sudah direncanakan langsung disampaikan saja ke pemerintah daerah terkait, tidak melalui transmigrasi. Sebab, menurutnya, masih banyak PR yang perlu diselesaikan pemda untuk warga yang sudah ada di sana.
"Saya duitnya mau, tapi untuk merelokasi masyarakat di sana yang belum punya lahan, belum ada pekerjaan, belum ada rumah," ujar Wakil Ketua PDIP Kalbar itu.
Saat ini, dari 5,6 juta jiwa penduduk di Kalbar, sebanyak 15 persen di antaranya adalah transmigran. Krisantus mengatakan mereka tidak lagi dibedakan menjadi pendatang dan sudah dianggap sebagai putra daerah.
"Dan itu sekarang mereka putra daerah juga. Jadi saya memutus opini yang mengatakan asli dan pendatang, putra daerah dan nonputra daerah, keturunan, nonketurunan," jelasnya.
Namun demikian, dia berharap ke depannya transmigrasi tidak dilanjutkan lagi. Dia mengaku tidak pernah meminta ada transmigrasi penduduk ke Kalbar.
"Sekarang sudah diputuskan bahwa Kalbar tidak ada program transmigrasi," tegasnya.
Tak Ada Penempatan Transmigran Baru di Kalimantan Barat
Kementerian Transmigrasi menegaskan tidak ada program penempatan transmigran baru di wilayah Kalimantan Barat. Baik transmigran lokal maupun pendatang.
"Program transmigrasi yang saat ini berlangsung di Kalimantan Barat semata-mata berupa revitalisasi kawasan transmigrasi, yaitu pembangunan dan penataan infrastruktur jalan, serta fasilitas pendidikan seperti rehabilitasi sekolah dan toilet," tegas Menteri Transmigrasi, M. Iftitah Sulaiman Suryanagara dalam Rapat Kerja Kementerian Transmigrasi di Denpasar, Bali, Selasa (29/7/2025).
Iftitah menambahkan penempatan transmigran hanya dapat dilakukan atas dasar permintaan resmi dari pemerintah daerah. Karena tidak ada permintaan dari Pemprov Kalimantan Barat, maka penempatan transmigran baru di wilayah tersebut tidak dimungkinkan.
"Kementerian Transmigrasi tidak dapat menempatkan transmigran ke suatu wilayah tanpa permintaan resmi dari pemerintah daerah. Sesuai dengan amanat Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2009, penempatan harus bersifat bottom-up," ungkapnya.
Menurut Iftitah, tantangan terbesar Kementerian Transmigrasi saat ini adalah mengubah persepsi masyarakat terhadap program transmigrasi lama, yang hanya dipandang sebagai upaya memindahkan penduduk dari wilayah padat ke wilayah yang jarang penduduk.
"Inilah tantangan terbesar kami. Hari ini, transmigrasi bukan hanya sekadar perpindahan penduduk, tetapi juga penciptaan lapangan kerja melalui industrialisasi, hilirisasi, dan investasi. Utamanya, dengan mengutamakan pembangunan manusia dan distribusi SDM unggul," tutupnya.
Artikel ini telah tayang di detikBali.
(des/des)
