.webp)
Program transmigrasi ke Kalimantan Barat (Kalbar) dibatalkan setelah mendapat penolakan berbagai pihak setempat. Termasuk Wakil Gubernur (Wagub) Kalbar Krisantus Kurniawan. Dia menilai program transmigrasi dapat menambah masalah di wilayah Kalbar, salah satunya kemiskinan.
Ditemui detikcom di DPD PDI Perjuangan Bali pada Kamis (31/7), Krisantus membeberkan sejumlah alasan transmigrasi ditolak di Kalbar. Kekhawatiran utamanya adalah kemiskinan yang bisa semakin meningkat di provinsi Seribu Sungai ini.
"Karena kalau ditambah lagi dengan program pemerintah pusat sama saja kita menambah kemiskinan, memindahkan masalah, memindahkan kemiskinan," tegas Krisantus dilansir detikBali.
ADVERTISEMENT
SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT
Krisantus berpendapat akan lebih baik jika dana program yang sudah direncanakan langsung disampaikan saja ke pemerintah daerah terkait, tidak melalui transmigrasi. Sebab, menurutnya, masih banyak PR yang perlu diselesaikan pemda untuk warga yang sudah ada di sana.
"Saya duitnya mau, tapi untuk merelokasi masyarakat di sana yang belum punya lahan, belum ada pekerjaan, belum ada rumah," ujar Wakil Ketua PDIP Kalbar itu.
Saat ini, dari 5,6 juta jiwa penduduk di Kalbar, sebanyak 15 persen di antaranya adalah transmigran. Krisantus mengatakan mereka tidak lagi dibedakan menjadi pendatang dan sudah dianggap sebagai putra daerah.
"Dan itu sekarang mereka putra daerah juga. Jadi saya memutus opini yang mengatakan asli dan pendatang, putra daerah dan nonputra daerah, keturunan, nonketurunan," jelasnya.
Namun demikian, dia berharap ke depannya transmigrasi tidak dilanjutkan lagi. Dia mengaku tidak pernah meminta ada transmigrasi penduduk ke Kalbar.
"Sekarang sudah diputuskan bahwa Kalbar tidak ada program transmigrasi," tegasnya.
Artikel ini telah tayang di detikBali.
(des/des)
