.webp)
Kementerian Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan (Kemenko Polkam) menggelar Rapat Koordinasi (Rakor) di Swiss Belhotel Tarakan, Kalimantan Utara (Kaltara) pada Rabu (30/7).
Rakor yang dipimpin oleh Deputi V Bidang Koordinasi Komunikasi dan Informasi, Marsekal Muda TNI Eko D Indarto bertujuan mempercepat pembangunan infrastruktur internet dan penguatan keamanan siber, khususnya di wilayah perbatasan seperti Krayan. Ia menekankan pentingnya kolaborasi lintas sektor untuk mengatasi tantangan digital di Kaltara.
"Kami dari Kemenko Polkam hadir untuk melakukan koordinasi dan sinkronisasi bersama Kementerian Komunikasi dan Digital, Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN), pemerintah daerah, operator telekomunikasi, akademisi, media, dan masyarakat," ujarnya kepada awak media di Lantai II Hotel Swiss-Belhotel Tarakan.
ADVERTISEMENT
SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT
Eko pun menyoroti urgensi peningkatan kapasitas internet di daerah, sekaligus memperkuat literasi digital guna menghadapi ancaman siber yang kian kompleks.
"Rakor ini juga membahas permasalahan blank spot, yakni wilayah yang belum terjangkau sinyal internet, khususnya di Krayan dan daerah perbatasan lainnya," ucapnya.
Eko mengungkapkan bahwa pihaknya bekerja sama dengan Dinas Komunikasi dan Informatika (Diskominfo) Kaltara untuk memetakan wilayah-wilayah blank spot.
"Kami mengajak industri penyedia layanan internet untuk memprioritaskan daerah-daerah yang masih terbatas aksesnya," tambahnya.
Menurut Eko, pemerintah daerah memiliki peran kunci dalam merumuskan peta jalan pembangunan infrastruktur digital. "Target utama adalah mendukung program prioritas pemerintah untuk meminimalkan keterbatasan akses internet, sehingga masyarakat dapat memanfaatkannya untuk komunikasi, pendidikan, dan pembangunan," jelasnya.
Ia juga menegaskan pentingnya membangun budaya literasi digital yang baik agar masyarakat terhindar dari ancaman siber, seperti penyebaran hoaks atau serangan siber.
Kesepakatan yang dihasilkan mencakup tiga langkah prioritas, percepatan pembangunan infrastruktur digital dan kelistrikan hingga ke desa-desa terpencil, pembentukan Tim Tanggap Insiden Siber (TTIS) untuk deteksi dan respons cepat terhadap ancaman siber, serta penguatan kebijakan antar-pemerintah untuk transformasi digital yang inklusif dan aman.
"Kami berharap kebersamaan ini dapat mempercepat penyelesaian masalah blank spot di Kaltara, khususnya di wilayah strategis seperti perbatasan, demi mendukung kedaulatan digital nasional," tutup Eko.
Sebagai informasi, rakor ini dihadiri oleh perwakilan dari pemerintah pusat, pemerintah daerah, asosiasi telekomunikasi seperti APJII, ATSI, APJATEL, dan ASPIMTEL, serta operator telekomunikasi nasional.
(des/des)
