.webp)
Sejumlah partai politik di DPR meminta Wapres Gibran Rakabuming Raka berkantor di Ibu Kota Nusantara (IKN). Namun sebelum itu, muncul juga wacana Gibran akan berkantor di Papua, berdasarkan UU Otonomi Khusus Papua yang mengatur mengenai percepatan pembangunan Papua dipimpin atau diketuai oleh Wapres.
Menanggapi hal tersebut, ia ngaku masih menunggu perintah Presiden Prabowo Subianto untuk berkantor di Ibu Kota Nusantara (IKN), Kalimantan Timur, maupun di Provinsi Papua. Gibran menanggapi dengan santai soal akan berkantor di IKN.
"Kemarin nyuruh saya berkantor di Papua, sekarang di IKN, pindah-pindah terus," kata Wapres Gibran dilansir detikNews dari Antara, Senin (28/7/2025).
ADVERTISEMENT
SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT
Mengingat posisinya sebagai pembantu Presiden, Gibran menegaskan bahwa ia siap untuk ditugaskan di mana saja.
"Yang jelas ini, saya sebagai pembantu Presiden, siap ditugaskan di mana saja, di Papua, di IKN, kami menunggu perintah Presiden. Dan sebagai pembantu Presiden, harus siap," kata Wapres.
Mantan Wali Kota Solo itu menambahkan dirinya bisa berkantor di mana saja. Gibran kerap turun ke lapangan untuk memastikan program prioritas Presiden Prabowo berjalan dengan baik.
"Sudah saya tegaskan ya, saya bisa berkantor di mana saja, karena saya lebih sering di lapangan, memastikan program-program, visi misi Pak Presiden tereksekusi dengan baik," tambah Gibran.
Mensesneg Prasetyo Hadi sebelumnya menanggapi usulan NasDem yang salah satunya agar Wapres Gibran Rakabuming berkantor di IKN demi mengoptimalkan progres pembangunan. Prasetyo memastikan pemerintah menerima semua masukan, tapi sejauh ini tidak ada rencana mengirim Wapres Gibran ke IKN.
"IKN kita terima semua masukan, tapi tidak ada rencana seperti itu (Wapres berkantor di IKN)," kata Mensesneg Prasetyo Hadi kepada wartawan di kompleks Istana Kepresidenan, Jakarta, Jumat (25/7).
(aau/aau)
