Gubernur Kalbar Buka Suara Soal Tuntutan Pencopotan Kadis PPPA Herkulana

Gubernur Kalbar Buka Suara Soal Tuntutan Pencopotan Kadis PPPA Herkulana

Ocsya Ade CP - detikKalimantan
Selasa, 22 Jul 2025 19:01 WIB
Puluhan pegawai DPPPA Kalbar demo desak jabatan kadis dicopot.
Puluhan pegawai DPPPA Kalbar demo desak jabatan kadis dicopot. Foto: Dok. Forum Pegawai PPPA Kalbar
Pontianak -

Gubernur Kalimantan Barat (Kalbar) Ria Norsan akhirnya memberikan suara terkait polemik di Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (DPPPA) Kalbar. Ia menegaskan akan menyelidiki dugaan pelanggaran yang dilaporkan pegawai DPPPA Kalbar.

"Nanti kita lihat ya. Kalau memang itu sudah melanggar prosedur dan peraturan yang ada di kantor, bisa kita beri hukuman," tegas Ria Norsan kepada wartawan, Selasa (22/7/2025).

Sebelumnya, puluhan pegawai DPPPA Kalbar menggelar aksi demonstrasi di kantor mereka, Senin (21/7). Mereka menuntut Kepala DPPPA Kalbar Herkulana Mekarryani mundur dari jabatannya.

ADVERTISEMENT

SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT

Aksi damai pegawai yang tergabung dalam Forum Pegawai DPPPA dan UPT Perlindungan Perempuan Provinsi Kalbar ini diketuai Deri Octaris Cowari. Mereka juga membawa spanduk bertuliskan "Aksi damai mosi tak percaya tuntut kadis mundur". Spanduk turut ditempel di pintu masuk dan jendela kantor.

"Kami dan teman-teman menyampaikan rasa gelisah mereka, ketidaktenangan, dan masih teringat dengan sikap-sikap kadis yang arogan serta diskriminasi. Makanya, teman-teman melakukan aksi demo itu," terang Deri kepada detikKalimantan, Selasa (22/7/2025).

Deri mengatakan pada dasarnya aksi yang dilakukan ini karena ada pemanggilan atau intimidasi terhadap orang-orang yang mencoba melakukan audiensi dan pelaporan ke Pemprov Kalbar beberapa waktu sebelumnya.

"Jadi kami atau mereka yang berjuang ini dianggap menyebarkan fitnah dan provokator untuk permasalahan internal di DPPPA. Makanya dengan adanya tekanan ini dan kami dianggap tidak boleh menyampaikan aspirasi, makanya diadakan aksi demo tersebut," kata Deri.

Setelah melakukan aksi demonstrasi di halaman Kantor DPPPA Kalbar, kedua belah pihak kembali dipanggil oleh Sekretaris Daerah (Sekda) Kalbar Harisson Azroi untuk mendengarkan klarifikasi. Deri menambahkan, ada informasi bahwa rotasi jabatan paling lama pada akhir Agustus 2025 ini.

"Hasil dari pertemuan dengan Sekda, Bu Kadis PPPA dinasehati untuk tidak bersikap arogan dan tidak kasar serta tidak melakukan hal-hal yang tidak disukai bawahan. Bu Kadis juga sudah minta maaf dan bersiap melakukan perubahan serta menerima nasehat dari Sekda," jelas Deri.

Terpisah, Kepala DPPPA Kalbar Herkulana Mekarryani mengatakan aksi yang dilakukan beberapa staf ini karena tidak puas dengan gaya kepemimpinannya yang dianggap keras.

"Masalah internal ini juga sudah dimediasi pimpinan dan kami diminta introspeksi diri masing-masing. Saya juga sebenarnya sudah melakukan cooling down setelah pertemuan dengan pimpinan pada hari Jumat, 4 Juli yang lalu dan komitmen dengan apa yang telah dijanjikan di hadapan pimpinan," jelas Herkulana.




(des/des)
Berita Terkait

 

 

 

 

 

 

 

 

Hide Ads