.webp)
Polemik di Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (DPPPA) Kalimantan Barat (Kalbar) masih belum selesai. Kini forum pegawai menyerahkan bukti-bukti kepada Gubernur dan Sekda Kalbar.
Ketua Forum Pegawai DPPPA dan Unit Pelaksana Teknis Perlindungan Perempuan dan Anak Provinsi Kalbar, Deri Octaris Cowari mengumpulkan semua bukti dugaan kezaliman dan pelanggaran yang dilakukan Kepala DPPPA Kalbar, Herkulana Mekarryani.
Menurutnya, bukti-bukti yang disusun rapi itu sudah diserahkan ke Gubernur Kalbar Ria Norsan dan Sekretaris Daerah (Sekda) Provinsi Kalbar Harisson Azroi.
ADVERTISEMENT
SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT
"Gubernur sudah terima data-data dari kami, kalau tidak salah saya hari Jumat, 4 Juli, setelah salat subuh. Beliau menyampaikan terima kasih dan data-data ini akan tindaklanjuti," kata Deri kepada detikKalimantan, Selasa (15/7/2025).
Kemudian, pada sore Jumat itu, Deri dipanggil Sekda Harisson untuk menyampaikan klarifikasi dan bukti-bukti. Penyampaian bukti inipun diterima langsung diterima oleh Sekda secara resmi. Hasilnya, dalam waktu dekat akan ada rotasi kepemimpinan.
"Jadi Sekda mengatakan bahwa ini akan adanya mutasi jabatan, khusus untuk pejabat, ya saya langsung khususkan, pejabat tertinggi itukan Kadis. Mungkin September itu paling lama kita sudah dapat pengganti," katanya.
Saat penyampaian klarifikasi dan bukti-bukti itu, dalam ruang Sekda terdapat beberapa pihak dari Inspektorat, Badan Kepegawaian Daerah (BKD), dan Satpol PP. Deri mengaku tidak memahami kenapa pihak-pihak tersebut dilibatkan.
"Saat penyampaian bukti-bukti ini, disaksikan oleh sekitar sepuluh orang yang di ruangan itu, termasuk para-para pejabat, baik itu dari Inspektorat, baik itu dari BKD, Satpol PP juga. Saya pun kurang paham sampai pejabat-pejabat itu banyak dilibatkan," akunya.
Ia menduga ada kaitannya dengan barang bukti SPJ fiktif yang dilampirkan dalam laporan tersebut. Seperti nama seorang pegawai yang digunakan untuk perjalanan dinas, namun yang bersangkutan sama sekali tidak pernah berangkat ke tempat tujuan.
"Kami memang kasihkan berkas yang salah satu SPJ fiktif. Ada salah satu rekan kami yang tidak berangkat, tapi dibilang berangkat sehingga ada pencairan anggaran. Dia merasa hanya namanya dipakai," bebernya.
Selain bukti SPJ fiktif, absensi kehadiran pegawai sejak Februari hingga Juni 2025 juga dilampirkan dalam laporan tersebut. Termasuk tangkapan layar percakapan Kadis meminta uang ke para Kabid, kejahatan verbal, pengancaman hingga rasisme.
Selanjutnya, tanggapan Sekda..
Saat dikonfirmasi, Sekda Harisson belum bisa mengomentari terkait rotasi jabatan di DPPPA Kalbar. Namun ia membenarkan bahwa sudah menerima laporan dari beberapa pegawai DPPPA Kalbar dan saat ini sedang menunggu proses.
"Beberapa teman-teman dari DPPPA, kemarin memang ada menyampaikan beberapa permasalahan di dinasnya. Saya kira itu sebagai bagian dari dinamika organisasi. Saya sudah minta semua untuk introspeksi dan kembali bekerja bersama supaya yang menjadi indikator dan tugas DPPPA ini dapat benar-benar tercapai dengan baik," kata Harisson.
Kepala DPPPA Kalbar Herkulana Mekarryani sebelumnya menyebut tuduhan itu adalah fitnah dan menegaskan siap memberi klarifikasi ke Gubernur Kalbar maupun DPRD Kalbar.
Ia juga membantah berbagai tudingan yang menyebutkan kerap melakukan kekerasan verbal, pilih kasih, hingga penghinaan terhadap pegawai. Menurutnya, selama ini ia hanya menjalankan pembinaan terhadap pegawai yang tidak disiplin. Ia pun memperlakukan bawahan selayak sebagai pimpinan pada umumnya.
"Saya bekerja pakai ini, seorang leader itu harus berani mengambil risiko. Nah, dalam kondisi kami harus meningkatkan kinerja kelembagaan, ya kita harus mengambil risiko," tegasnya.
