.webp)
Ratusan masyarakat dari berbagai kalangan menggelar aksi unjuk rasa menolak program transmigrasi di Gedung DPRD Kalimantan Barat (Kalbar) di Pontianak, Senin (21/7). Mengatasnamakan Aliansi Kalimantan Barat, mereka mendesak program pemindahan penduduk dari luar daerah ke Kalbar segera dihentikan.
Koordinator Lapangan Aliansi Kalimantan Barat Endro Ronianus menyatakan kekecewaan terhadap pemerintah pusat yang dianggap tidak transparan. Dalam orasinya, dia menyebut pemerintah telah berbohong menghentikan program transmigrasi ke Kalbar.
"Kami dibohongi. Ternyata di-website masih ada program transmigrasi yang aktif dan difasilitasi negara. Mereka diberi tanah dan fasilitas, sementara masyarakat lokal tak pernah mendapat perhatian serupa. Bahkan desa-desa kami malah masuk kawasan hutan lindung atau taman nasional," ucap Endro.
ADVERTISEMENT
SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT
Menurutnya, ketimpangan ini sangat menyakitkan bagi masyarakat lokal yang selama ini justru menjaga kelestarian hutan dan wilayah adat mereka. Endro juga menyinggung banyaknya masyarakat lokal yang harus bekerja ke luar negeri seperti Malaysia demi bisa membeli tanah di negeri sendiri.
"Sedangkan pendatang datang langsung diberi lahan secara cuma-cuma," kesalnya.
Aliansi Kalimantan Barat menuntut agar program transmigrasi dialihkan menjadi program revitalisasi berbasis masyarakat lokal. Khususnya bagi mereka yang tinggal di kawasan yang kini berstatus kawasan hutan atau konservasi.
"Kami bukan menolak pembangunan, tapi tolong prioritaskan masyarakat lokal terlebih dahulu. Kalau tuntutan kami tidak direspons dalam dua minggu ke depan, kami akan datang lagi menuntut keadilan," tegasnya.
Dalam penyampaian orasi, Aliansi Masyarakat Kalbar bahkan melontarkan desakan agar Menteri Transmigrasi dicopot jika tidak ada tindak lanjut dari aspirasi yang disampaikan. Mereka menilai kebijakan pemerintah pusat selama ini tidak berpihak kepada rakyat asli Kalbar.
"Kami sudah cukup sabar, tapi jangan anggap kami tidak tahu apa yang terjadi. Kami tidak mau jadi korban kebohongan kebijakan yang hanya menguntungkan pendatang," tegasnya.
Orasi disudahi dengan penandatanganan petisi penolakan program transmigrasi. Petisi ini ditandatangani pihak massa dan DPRD Kalbar.
Ketua DPRD Kalbar Aloysius menyambut kedatangan massa. Ia menyatakan bahwa pihaknya akan segera menyampaikan tuntutan masyarakat ke pemerintah pusat. Khususnya ke Kementerian Transmigrasi dan DPR RI.
"Kami sangat memahami dan merespon apa yang disampaikan masyarakat. Petisi dan tuntutan ini akan kami kirim secara resmi. Harus ada hitam di atas putih, tidak bisa hanya janji. Sebagai lembaga, DPRD Kalbar akan menyampaikan penolakan ini secara formal," kata Aloysius.
Ia juga mengingatkan bahwa program transmigrasi jangan sampai memindahkan penduduk sekaligus memindahkan masalah baru ke Kalbar. Menurutnya, masih banyak masyarakat lokal yang hingga kini belum memiliki lahan atau akses pembangunan yang layak.
"Masalah kita sendiri belum selesai, jangan ditambah masalah dari luar. Jangan sampai pemindahan transmigrasi justru menambah beban bagi masyarakat lokal," tegasnya.
Diketahui sebelumnya, berdasarkan dokumen resmi dari Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi (Kemendes PDTT), Kalimantan Barat termasuk dalam salah satu provinsi tujuan transmigrasi dalam program pengembangan kawasan transmigrasi nasional.
Program ini masih tercantum dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) 2020-2024 dan diperpanjang ke dalam agenda pembangunan berbasis Ibu Kota Nusantara (IKN).
Beberapa kabupaten di Kalbar masih memiliki kawasan transmigrasi aktif dan menjadi lokasi pengembangan permukiman baru. Kondisi inilah yang kini memicu penolakan dari warga dan tokoh adat, yang menilai kebijakan transmigrasi lebih banyak menguntungkan pendatang daripada masyarakat lokal yang sejak lama mendiami kawasan tersebut.
Aksi tersebut ditutup dengan penyerahan petisi kepada DPRD Provinsi Kalbar dan seruan moral agar kebijakan pembangunan nasional lebih adil, inklusif, dan berpihak kepada masyarakat lokal. Massa kemudian bergeser menyampaikan tuntutan ke Kantor Gubernur Kalbar.
