.webp)
Dalam 6 bulan terakhir, ada 20 Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) guru di Blitar, Jawa Timur yang mengajukan izin cerai. Masalah ekonomi diduga menjadi penyebab keretakan rumah tangga.
"Memang yang mengajukan kebanyakan PPPK wanita, dan usia pernikahan rata-rata lebih dari 5 tahun. Kemudian suami atau pasangannya bukan pekerja tetap atau di sektor formal yang secara nominal tidak bisa dipastikan penghasilannya. Mungkin itu juga (jadi penyebabnya)," ujar Kabid Pengelolaan SD Disdik Kabupaten Blitar, Deni Setiawan kepada detikJatim, Jumat (18/7/2025).
Fenomena permohonan izin cerai tersebut, menurut Disdik Kabupaten Blitar, perlu menjadi perhatian. Untuk itu masing-masing lembaga pendidikan diharapkan dapat menjalin sinergi dan membangun lingkungan kerja yang harmonis.
ADVERTISEMENT
SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT
Dengan begitu, diharapkan permasalahan keluarga yang dihadapi para guru jadi berkurang. Selain itu, penguatan mental dan pembinaan terhadap guru juga akan dimasifkan.
"Harapannya kami sebenarnya seluruh guru dapat bekerja dengan nyaman maka proses belajar dengan siswa berjalan lancar. Kami juga terus ingatkan bahwa keluargalah yang dari awal mendukung profesi atau karier sekarang, jangan sampai merasa glamor dan melupakan keluarga terdekat," terangnya.
Deni mengakui permohonan izin cerai merupakan hak masing-masing individu. Namun, ia mengingatkan para PPPK dan ASN dapat mematuhi peraturan maupun mekanisme yang ada pada pemerintahan. Sebab, proses perceraian harus mendapat izin dari kepala daerah.
"Apabila PPPK sebelum ada izin dari Bupati, jangan ada keputusan pengadilan agama. Artinya kalau sudah ada putusan, tapi izinya (cerai) belum turun maka dipastikan masuk ranah inspektorat terkait sanksi kepegawaian yang akan didapatkan," tutupnya.
Baca selengkapnya di sini.
(sun/des)
