.webp)
Wali Kota Samarinda Andi Harun tampil sebagai satu-satunya kepala daerah dari Indonesia, dalam forum internasional bertema Tujuan Pembangunan Berkelanjutan atau Sustainable Development Goals (SDGs).
Dalam forum tersebut, ia menekankan penyusunan Voluntary Local Review (VLR) dan Voluntary Subnational Review (VSR) bukan sekadar kewajiban administratif, melainkan instrumen strategis untuk memperkuat tata kelola dan mempercepat pencapaian Agenda 2030 dari tingkat lokal.
Forum ini mempertemukan pemimpin kota, peneliti, serta pakar pembangunan global untuk membahas peran strategis pemerintah daerah dalam mendukung pencapaian SDGs. Samarinda menjadi satu-satunya kota dari Indonesia yang tampil aktif dalam dua sesi diskusi utama.
Pada sesi pertama yang dimoderatori Fernando Ortiz Moya dari Institute for Global Environmental Strategies (IGES), Andi Harun berbicara bersama Oliver Peters dari Jerman dan Mara Cossu dari Italia. Sesi kedua berfokus pada isu pembiayaan pembangunan subnasional dan menghadirkan perwakilan dari OECD dan Ghana.
ADVERTISEMENT
SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT
"Saya merasa terhormat mewakili Kota Samarinda dalam forum internasional ini. Ini kesempatan penting untuk menunjukkan bahwa pembangunan berbasis SDGs bisa dimulai dari level lokal dan berdampak global," ujar Andi pada Selasa (15/7/2025).
Ia memaparkan lima fokus utama SDGs yang menjadi prioritas Kota Samarinda, yakni: pengentasan kemiskinan melalui pemberdayaan ekonomi komunitas (SDGs 1), peningkatan layanan kesehatan dan akses air bersih (SDGs 3), pembangunan kota inklusif dan tangguh (SDGs 11), aksi iklim melalui pengendalian banjir dan energi terbarukan (SDGs 13), serta penguatan kemitraan lintas sektor dan internasional (SDGs 17).
Kelima prioritas itu, lanjut Andi, diterjemahkan ke dalam sepuluh program unggulan yang dirancang berbasis data dan partisipasi publik.
Salah satunya adalah skema pemberdayaan masyarakat berbasis Rukun Tetangga (RT) dengan alokasi dana sebesar Rp 100 juta per RT, untuk mendorong pembangunan skala komunitas secara langsung dan responsif. Di bidang infrastruktur, Pemerintah Kota menggulirkan program pengendalian banjir serta modernisasi sistem drainase, persoalan yang telah lama menghantui kota ini.
Transformasi kota juga dilakukan lewat penyediaan moda transportasi massal yang ramah lingkungan, sistem Nomor Jaminan Sosial Terpadu untuk integrasi layanan dasar, serta peluncuran inisiatif Smart City Plus yang menekankan efisiensi birokrasi dan penggunaan teknologi dalam pelayanan publik.
Sektor kesehatan menjadi perhatian melalui layanan 'Dokter Panggilan' bagi kondisi darurat, lansia, dan balita. Di sektor pendidikan, tersedia bantuan pendidikan 12 tahun guna menjamin akses belajar bagi seluruh anak di Samarinda.
Sementara itu, pemberdayaan ekonomi lokal digerakkan melalui pengembangan Badan Usaha Milik RT (BUM-RT), dan perwujudan kota ramah anak dilakukan dengan penyediaan ruang terbuka hijau serta taman bermain di setiap kelurahan. Tak kalah penting, pemerintah juga menargetkan penciptaan 10.000 wirausaha baru untuk mendorong ekonomi mandiri dan penciptaan lapangan kerja.
Andi Harun menekankan Samarinda menjadi salah satu dari sedikit kota di dunia yang menyusun dan melaporkan VLR secara mandiri. "Ini menunjukkan komitmen kami dalam membangun kota yang transparan dan akuntabel," katanya.
Ia juga menyoroti pentingnya digitalisasi layanan publik dan transformasi birokrasi dari tingkat kelurahan hingga kecamatan. Tujuan utamanya adalah menyederhanakan regulasi, mempercepat proses layanan, dan meningkatkan transparansi tata kelola.
"Pemerintah harus hadir secara fisik dan digital. Inilah tuntutan zaman yang kami jawab dengan semangat perubahan," pungkasnya.
(sun/des)
