.webp)
Sebanyak 30 wakil menteri (Wamen) merangkap jabatan sebagai komisaris di berbagai BUMN. Fenomena ini disoroti Anggota Komisi VI DPR RI Mufti Anam. Mufti mengaitkannya dengan kesulitan masyarakat mencari kerja.
Dilansir detikNews, Mufti menyebut bahwa rangkap jabatan bukan sesuatu yang dilarang. Namun, dia menyinggung soal etika dan kepantasan. Apalagi saat ini, banyak masyarakat kesulitan mendapat pekerjaan dan tingkat pengangguran tinggi.
"Fenomena makin banyaknya wakil menteri yang merangkap jabatan sebagai komisaris di perusahaan BUMN adalah sesuatu yang secara hukum memang tidak melanggar. Namun, jika dilihat dari kacamata etika publik, ini adalah sebuah ironi besar di tengah kenyataan pahit rakyat yang masih sulit mencari pekerjaan," kata Mufti Anam, Jumat (11/7/2025).
ADVERTISEMENT
SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT
Mufti memperjelas, persaingan pencarian kerja tidak hanya dirasakan oleh mereka yang baru lulus dari pendidikan atau fresh graduate. Melainkan juga pekerja berpengalaman yang terkena pemutusan hubungan kerja (PHK) dan harus mencari pekerjaan baru demi menghidupi keluarganya.
"Saat jutaan anak muda dan kepala keluarga mengantri lowongan, negara justru memberi ruang pada segelintir elite untuk menduduki dua bahkan tiga kursi kekuasaan sekaligus. Ini bukan soal pelanggaran hukum, tapi soal kepekaan dan rasa keadilan sosial," imbuhnya.
Mufti pun mengingatkan wamen yang merangkap menjadi komisaris agar betul-betul menunjukkan kerja nyata. Mereka diharapkan dapat membawa perubahan bagi BUMN yang belakangan ini kerap menjadi sorotan karena mengalami kerugian.
"Kami akan terus mengawasi, apakah kehadiran wamen sebagai komisaris mampu melahirkan terobosan, efisiensi, dan lompatan kinerja, atau hanya jadi ruang elitis berbagi posisi," tegasnya.
Dia juga mengingatkan wamen agar tidak meninggalkan tugas utama mereka di pemerintahan meski telah menjadi komisaris. Dia memastikan legislatif akan terus memantau dan mengevaluasi kinerja para wamen di pemerintahan.
"Kami akan terus mengawasi, apakah kehadiran wamen sebagai komisaris mampu melahirkan terobosan, efisiensi, dan lompatan kinerja, atau hanya jadi ruang elitis berbagi posisi," sambungnya.
Adapun 30 wamen yang merangkap sebagai komisaris BUMN dan anak usahanya sebagai berikut.
1. Wakil Menteri Pertanian Sudaryono - Komisaris Utama PT Pupuk Indonesia (Persero)
2. Wakil Menteri Ketenagakerjaan Immanuel Ebenezer Gerungan - Komisaris PT Pupuk Indonesia (Persero)
3. Wakil Menteri Kebudayaan Giring Ganesha - Komisaris PT Garuda Maintenance Facility Aero Asia Tbk
4. Wakil Menteri Komdigi Angga Raka Prabowo - Komisaris Utama PT Telkom Indonesia (Persero) Tbk
5. Wakil Menteri ATR/BPN Ossy Dermawan - Komisaris PT Telkom Indonesia (Persero) Tbk
6. Wakil Menteri Imigrasi dan Pemasyarakatan Silmy Karim - Komisaris PT Telkom Indonesia (Persero) Tbk
7. Wakil Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman Fahri Hamzah - Komisaris PT Bank Tabungan Negara (Persero) Tbk
8. Wakil Menteri Keuangan Suahasil Nazara - Komisaris PT Perusahaan Listrik Negara (Persero) (PLN)
9. Wakil Menteri BUMN Aminuddin Ma'ruf - Komisaris PT Perusahaan Listrik Negara (Persero) (PLN)
10. Wakil Menteri BUMN Kartika Wirjoatmodjo - Komisaris Utama PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk
11. Wakil Menteri UMKM Helvy Yuni Moraza - Komisaris PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk
12. Wakil Menteri Pekerjaan Umum Diana Kusumastuti - Komisaris Utama PT Brantas Abipraya (Persero)
13. Wakil Menteri ESDM Yuliot Tanjung - Komisaris PT Bank Mandiri (Persero) Tbk
14. Wakil Menteri Kelautan dan Perikanan Didit Herdiawan Ashaf - Komisaris Utama PT Perikanan Indonesia (Persero)
15. Wakil Menteri Perhubungan Suntana - Komisaris Utama PT Pelabuhan Indonesia (Persero) (Pelindo)
16. Wakil Menteri Kesehatan Dante Saksono - Komisaris PT Pertamina Bina Medika
17. Wakil Menteri Pertahanan Donny Ermawan Taufanto - Komisaris Utama PT Dahana
18. Wakil Menteri P2MI/Wakil Kepala BP2MI Christina Aryani - Komisaris PT Semen Indonesia (Persero) Tbk
19. Wakil Menteri Lingkungan Hidup Diaz Hendropriyono - Komisaris Utama PT Telekomunikasi Seluler
20. Wakil Menteri Desa dan Pembangunan Daerah Tertinggal Ahmad Riza Patria - Komisaris PT Telekomunikasi Seluler
21. Wakil Menteri Perdagangan Dyah Roro Esti Widya Putri - Komisaris Utama PT Sarinah
22. Wakil Menteri Investasi dan Hilirisasi/Badan Koordinator Penanaman Modal Todotua Pasaribu - Wakil Komisaris Utama PT Pertamina (Persero)
23. Wakil Menteri Kependudukan dan Pembangunan Keluarga Ratu Isyana Bagoes Oka - Komisaris PT Dayamitra Telekomunikasi Tbk
24. Wakil Menteri Sekretaris Negara Juri Ardiantoro - Komisaris Utama PT Jasa Marga (Persero) Tbk
25. Wakil Menteri Komdigi Nezar Patria - Komisaris Utama PT Indosat Tbk
26. Wakil Menteri Perempuan dan Perlindungan Anak Veronica Tan - Komisaris di PT Citilink Indonesia
27. Wakil Menteri Pemuda dan Olahraga (Wamenpora) Taufik Hidayat - PT PLN Energi Primer Indonesia (PT PLN EPI).
28. Wakil Menteri Luar Negeri Arif Havas Oegroseno - Komisaris PT Pertamina International Shipping (PIS).
29. Wakil Menteri Koperasi (Wamenkop) Ferry Juliantono - Komisaris PT Pertamina Patra Niaga
30. Wakil Menteri Pendidikan Tinggi, Sains, dan Teknologi Stella Christie - Komisaris PT Pertamina Hulu Energi (PHE).
Artikel ini telah tayang di detikNews.
(des/des)
