.webp)
Warga Krayan Selatan, Kabupaten Nunukan, Kalimantan Utara, mengeluhkan kondisi sejumlah Base Transceiver Station (BTS) yang tidak berfungsi secara optimal, menyebabkan akses internet tersendat. Menanggapi hal ini, Pemerintah Provinsi (Pemprov) Kalimantan Utara menyurati Kementerian Komunikasi dan Digital (Komdigi) serta Badan Aksesibilitas Telekomunikasi dan Informasi (BAKTI).
Kepala Bidang Aplikasi Informatika Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik, dan Persandian (DKISP) Kaltara, Deddy Harryady, menjelaskan bahwa sejumlah BTS yang dikelola BAKTI mengalami kendala operasional.
"Beberapa tower memang di-terminasi karena kasus di Komdigi sebelumnya dan efisiensi anggaran," ujar Deddy, Rabu (11/6/2025).
ADVERTISEMENT
SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT
Menurut Deddy, pada 2023, BAKTI telah membangun lima tower BTS di wilayah Kaltara. Namun, beberapa di antaranya tidak aktif karena permasalahan teknis dan anggaran.
"Kami mendapat informasi dari BAKTI bahwa penyebab terminasi ini terkait kasus di Komdigi dan efisiensi anggaran," tambahnya.
Untuk mengatasi masalah ini, Gubernur Kaltara Zainal A. Paliwang telah mengirim surat ke Komdigi dan BAKTI, dengan tembusan kepada Presiden Republik Indonesia pada 2025. Surat tersebut meminta pengaktifan kembali tower yang dihentikan serta pemanfaatan tower milik Pemerintah Daerah (Pemda) untuk meningkatkan konektivitas di wilayah perbatasan.
Permintaan ini mendapat respons dari Komdigi. Staf ahli kementerian telah melakukan audiensi dengan Penjabat (Pj) Sekretaris Daerah (Sekda) Provinsi Kaltara untuk membahas solusi.
"Kami berharap langkah ini dapat segera mengatasi keluhan warga, terutama di Krayan Selatan, agar akses internet kembali lancar," kata Deddy.
Deddy menegaskan bahwa Pemprov Kaltara terus berkoordinasi dengan pihak terkait untuk memastikan infrastruktur telekomunikasi, khususnya di wilayah 3T (Terdepan, Terluar, Tertinggal), berfungsi optimal.
(des/des)
