.webp)
Kondisi jalan yang memprihatinkan di Kecamatan Krayan Timur, Kabupaten Nunukan, Kalimantan Utara kembali menjadi sorotan setelah iring-iringan pengantaran jenazah almarhum Pdt. Henri mengalami kesulitan.
Jarak 6,36 kilometer dari Pa'rayah ke Long Umung, yang merupakan link jalan provinsi, menjadi bukti nyata buruknya infrastruktur di wilayah perbatasan ini. Itu memicu kemarahan dan kekecewaan masyarakat setempat yang telah lama menanti perbaikan jalan.
Menurut Camat Krayan Timur, Liantoni, kondisi jalan yang berlumpur dan rusak parah menyulitkan aksesibilitas. Terutama dalam situasi darurat seperti pengantaran jenazah.
ADVERTISEMENT
SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT
"Kondisi yang begini nih yang perlu dilihat oleh pimpinan kita sebenarnya. Ini bukan kali pertama terjadi, sudah seringkali masyarakat kesulitan karena jalan yang tidak kunjung diperbaiki," ujarnya kepada detikKalimantan, Minggu (1/6) melalui pesan singkat.
Perjalanan sejauh 6,36 kilometer dari Pa'rayah ke Long Umung, yang seharusnya dapat ditempuh dengan mudah, menjadi perjuangan berat bagi warga. Jalan tanah yang berubah menjadi lumpur saat hujan membuat iring-iringan jenazah harus berjuang keras untuk sampai ke rumah duka.
"Mau minta ambulans, jalannya saja berlumpur. Yang kami butuhkan adalah jalan yang layak," keluh Camat Krayan Timur.
Kekecewaan masyarakat Krayan Timur kian memuncak di tengah duka. "Kami sudah muak dengan respons pemerintah yang sangat lamban. Kalau kondisi ini terus berlanjut, bisa dipastikan akan ada aksi jilid dua, bahkan boikot HUT RI ke-80 dengan mengibarkan bendera setengah tiang sebagai tanda akal sehat pemerintah sudah mati," tegas seorang warga, Rian.
Diperkirakan, dibutuhkan anggaran Rp 5 triliun untuk memperbaiki jalan dari Krayan menuju Malinau, namun hingga kini belum ada tindakan nyata. Warga Krayan Timur, di tengah rasa haru dan dukacita atas kepergian almarhum Pdt. Henri, hanya bisa berharap. Mereka mendesak pemerintah untuk segera melakukan perbaikan infrastruktur jalan secara permanen dan berkelanjutan.
"Kami ingin hidup layak, akses yang terjamin dalam situasi apa pun. Jangan sampai kesulitan seperti ini terus berulang," tutur Rian.
Kondisi ini bukanlah hal baru. Sebelumnya, Badan Pengelola Perbatasan (BNPP) Republik Indonesia dan Pemerintah Provinsi Kalimantan Utara telah meninjau akses jalan dan jembatan yang rusak di Kecamatan Krayan pada Mei 2025.
(sun/des)
