.webp)
Masyarakat Krayan, Kabupaten Nunukan, Kalimantan Utara (Kaltara) mengkritik kedatangan pemerintah pusat ke kawasan perbatasan. Mereka menilai kunjungan tersebut hanya seremonial belaka.
Kritik disampaikan oleh mantan kepala adat Krayan Hulu, Lewi G Paru, usai kunjungan Sekretaris Badan Nasional Pengelola Perbatasan (BNPP) RI Makhruzi Rahman ke Krayan pada Rabu (7/5) lalu. Dalam potongan video berdurasi 30 menit yang dilihat detikKalimantan pada Senin (12/5), Lewi menyatakan rasa tidak percaya terhadap kegiatan pemerintah pusat.
"Siapa yang belum pernah ke Krayan? Dari pejabat pemerintah, panglima, menteri, bahkan mantan presiden Jokowi pun sering datang ke perbatasan Krayan. Tapi kami tidak percaya lagi," ujar Lewi.
ADVERTISEMENT
SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT
Ia mempertanyakan peran BNPP yang berkantor di Nunukan dan Tanjung Selor yang kurang dirasakan kehadirannya oleh warga perbatasan. Ia menegaskan masyarakat Krayan membutuhkan tindakan nyata, bukan sekadar kunjungan.
"Sejauh ini, kami belum merasakan dampak signifikan dari kunjungan-kunjungan ini," katanya.
Reaksi masyarakat itu mendapat respons Ketua Komisi III DPRD Nunukan Riyan Antoni. Riyan menyebut sikap skeptis warga sebagai hal yang wajar dan sah mengingat lambatnya pembangunan di Krayan. Namun, ia menegaskan bahwa anggaran negara telah banyak mengalir ke wilayah tersebut.
"Kalau dikatakan tidak ada perkembangan sama sekali, itu bohong. Banyak anggaran negara yang masuk untuk jalan dan fasilitas umum di Krayan," ujarnya kepada detikKalimantan, Senin (12/5/2025).
Riyan menjelaskan bahwa kunjungan Sekretaris BNPP merupakan tindak lanjut dari koordinasi yang dilakukan DPRD Nunukan, Bupati Nunukan, dan Gubernur Kalimantan Utara dengan BNPP RI di Jakarta beberapa waktu lalu.
"Terbukti, setelah koordinasi, Sekretaris BNPP langsung meninjau ke Krayan. Ini menunjukkan perhatian pemerintah pusat," katanya.
Riyan memaklumi kekecewaan masyarakat sebagai akibat dari lambatnya pembangunan. Namun, ia berharap masyarakat juga tidak menutup diri ketika ada perhatian dari pemerintah pusat.
"Saya juga bagian dari masyarakat Krayan yang merasakan lambatnya pembangunan, tapi saya tidak berdiam diri. Saya terus menyuarakan aspirasi ini. Jangan sampai saat perhatian datang, kita malah menutup diri," tegas Riyan.
(des/des)
