Perbatasan Kalbar-Kalteng Rawan Narkoba, Wabup Lamandau Usul Pos Jaga

Perbatasan Kalbar-Kalteng Rawan Narkoba, Wabup Lamandau Usul Pos Jaga

Ayuningtias Puji Lestari - detikKalimantan
Kamis, 29 Mei 2025 07:01 WIB
Rapat RPJMD 2025-2029 Provinsi Kalteng.
Rapat RPJMD 2025-2029 Provinsi Kalteng. Foto: Ayuningtias Puji Lestari/detikKalimantan
Palangka Raya -

Wakil Bupati Lamandau Abdul Hamid mengusulkan pembangunan pos jaga dan rest area di gerbang perbatasan Kalimantan Barat (Kalbar) dan Kalimantan Tengah (Kalteng). Usulan tersebut disampaikan dalam rapat Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) 2025-2029 di Kantor Gubernur Kalimantan Tengah.

Letak gerbang perbatasan ini berada di Kecamatan Delang, Kabupaten Lamandau, Kalteng yang menghubungkan langsung ke Kabupaten Ketapang, Kalbar. Hamid menilai bahwa area gerbang tersebut menjadi bagian dari citra kedua provinsi.

"Untuk gerbang perbatasan Kalbar-Kalteng itu, Pak, minta tolong agar dapat direnovasi. Gerbang perbatasan Kalbar-Kalteng ini merupakan wajah dari Kalteng dan Kalbar," ujar Hamid, Rabu (28/5/2025).

Sayangnya, menurut Hamid, area tersebut rawan digunakan untuk pengedaran narkoba karena minim pengawasan. Untuk itu, dia mendorong didirikannya pos jaga agar pengawasan lebih ketat.

"Dan ini rawan narkoba. Jadi sangat berharap dibangun rest area dan pos jaga, disamping renovasi, jadi lebih ketat," tegasnya.

Wakil Gubernur Kalteng Edy Pratowo menanggapi seluruh usulan yang disampaikan. Dia menekankan hal pertama yang diperlukan yakni adanya sinergi dan kolaborasi dari berbagai pihak.

"Target RPJMD 2025, semuanya bergulat dari kekuatan fiskal. Maka perlu dibikin rencana. Rencana satu tahun kedepan, dua tahun, tiga tahun hingga lima tahun," ujar Edy.

Selain itu, Edy juga menyampaikan bahwa baik provinsi, kota, maupun kabupaten memiliki prioritasnya masing-masing. Untuk anggaran, Edy menyebut dapat dikolaborasikan dengan perusahaan swasta.

"Bagaimana kita harus melihat kepada upaya-upaya konsistensi kita untuk program ini. Pentingnya kita mengatur strategi itu mesti kita pilah. Jadi harus ada prioritas daerah-daerah. Apakah semua harus dari pemerintah, tidak juga. Kita bisa kerjasama dengan swasta. Dengan sistem B2B, Business to Business," pungkasnya.




(des/des)

Hide Ads