Kemendukbangga Targetkan TAMASYA Tak Cuma untuk Korporasi

Menteri Wihaji saat launching Tamasya di Kutai Timur. Foto: Muhammad Budi Kurniawan/detikKalimantan

Kutai Timur - Kementerian Kependudukan dan Pembangunan Keluarga (Kemendukbangga) atau BKKBN resmi meluncurkan program Taman Asuh Sayang Anak (Tamasya). Program ini tidak hanya menyasar korporasi besar, tapi juga mulai diperluas ke sektor pemerintahan dan swasta.

Peluncuran dilakukan secara serentak di seluruh Indonesia dan dipusatkan di Tempat Penitipan Anak (TPA) Tunas Harapan milik PT Dharma Satya Nusantara Tbk (DSN) di Kutai Timur, Kalimantan Timur (Kaltim) pada Selasa (27/5/2025). Tamasya disebut sebagai langkah konkret pemerintah untuk meningkatkan partisipasi kerja perempuan sekaligus menjawab tantangan bonus demografi.

Dari data kependudukan Kemendukbangga, diketahui sebanyak 72.182.781 juta keluarga yang terdata di tahun 2025 diantaranya 40.434.011 juta merupakan pasangan usia subur, 11.539.365 juta keluarga dengan kepala keluarga perempuan, 3.564.378 juta keluarga memiliki anak usia 0-23 bulan, serta 8.801.625 juta keluarga memiliki anak usia 24-59 bulan.

"Harapan saya, pekerja perempuan yang punya anak bisa tetap bekerja. Jangan sampai setelah menikah atau punya anak justru berhenti kerja. Itu menurunkan angka produktivitas," ujar Menteri Wihaji, Selasa (27/5/2025)

Program Tamasya, Jawaban atas Bonus Demografi dan Ketimpangan Gender

Menurut Menteri Wihaji, program Tamasya lahir dari kebutuhan untuk menjaga keseimbangan antara peran perempuan dalam dunia kerja dan dalam keluarga. Ia menyebut, target partisipasi angkatan kerja perempuan Indonesia ditingkatkan menjadi 70%, sekaligus menekan angka stunting hingga 5% di tahun 2045.

Tamasya juga didesain untuk menyokong program Presiden Prabowo Subianto dan Wapres Gibran Rakabuming Raka, terutama dalam dua aspek: pengembangan sumber daya manusia dan pengentasan kemiskinan.

"Saya menjalankan Asta Cita Pak Presiden. Tugas saya dua, meningkatkan SDM dan penataan kemiskinan," tambahnya.

Didukung 6 Kementerian, Tak Hanya untuk Korporasi

Program ini tak hanya digagas oleh Kemendukbangga/BKKBN, tapi juga didukung oleh enam kementerian lainnya: Kemendagri, KemenPPPA, Kemendikbud, Kemensos, dan Kemenaker. Seluruh kementerian telah menerbitkan Surat Edaran Bersama (SEB) terkait pembentukan dan penyelenggaraan TPA di berbagai sektor, termasuk BUMN dan swasta.

"Dengan layanan pengasuhan anak yang aman, terjangkau, dan berkualitas, pekerja terutama perempuan bisa fokus bekerja tanpa mengorbankan peran mereka sebagai ibu," katanya.

Pemilihan Kutai Timur sebagai lokasi peluncuran bukan tanpa alasan. PT DSN telah memiliki 91 TPA aktif dengan 1.860 anak dan 186 tenaga pengasuh.

"Ini contoh ideal. Ibunya bisa kerja dengan tenang, anaknya dapat pengasuhan yang layak. Harapan kami, korporasi lain meniru langkah ini," tutur Wihaji.

Selain itu, TFR (Total Fertility Rate) di Kalimantan Timur tercatat menurun dari 2,18 pada 2022 menjadi 2,17 di 2024-menunjukkan arah pertumbuhan penduduk yang mulai stabil.

Program Tamasya merupakan implementasi dari UU No. 4 Tahun 2024 tentang Kesejahteraan Ibu dan Anak pada 1.000 Hari Pertama Kehidupan, serta selaras dengan UU Ketenagakerjaan No. 13 Tahun 2003.

Tak hanya regulatif, program ini juga menjadi penjabaran dari misi keempat dan keenam Asta Cita Presiden yakni penguatan SDM dan pembangunan dari desa untuk pemerataan ekonomi.

"Kami ingin Tamasya jadi inspirasi, terutama di daerah yang punya perusahaan besar. Karena dari karyawan itu, ada anak-anak kita yang akan jadi generasi berikutnya," pungkasnya.