.webp)
Anggota Komisi II DPR RI Deddy Sitorus memberikan klarifikasi terkait bantuan renovasi SDN 07 Liang Butan Krayan, Kabupaten Nunukan, Kalimantan Utara, senilai Rp 2,6 miliar yang hingga kini belum terealisasi. Dalam klarifikasinya, Deddy mengaku tidak mengetahui detail anggaran tersebut.
Dalam foto kegiatan peletakan batu pertama, tampak dirinya memegang plakat penyerahan bantuan simbolik pada November 2023. Deddy menjelaskan, saat itu ia hanya hadir untuk mendampingi mantan Menteri Sosial Tri Rismaharini dan Anggota DPRD Provinsi Kaltara Yakob Palung. Plakat bantuan Rp 2,6 miliar diserahkan kepadanya secara tiba-tiba, namun ia tidak memperhatikan detailnya.
"Saya nggak notice, nggak lihat plakat. Tiba-tiba diserahkan, saya pegang, lalu dikasih ke ibu di samping saya. Saya nggak hafal detailnya," ujar Deddy.
ADVERTISEMENT
SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT
Menurut Deddy, bantuan tersebut merupakan inisiatif Kementerian Sosial (Kemensos) setelah tim mereka melakukan survei di Krayan. Ia menegaskan perannya hanya memfasilitasi kehadiran Kemensos ke lokasi, tanpa mengetahui besaran anggaran atau teknis pelaksanaan.
"Saya nggak ngerti anggaran, memang saya nggak tahu. Tugas saya membawa aspirasi masyarakat, bukan mengurus detail anggaran," katanya.
Deddy juga menyebutkan kendala utama yang menyebabkan bantuan belum terealisasi adalah desain sekolah sistem bongkar pasang (knock down) yang harus diangkut dari Jakarta atau Tarakan.
"Kontraktor lokal tidak mampu mengerjakan, sehingga proses terhambat," ungkapnya.
Kini, bantuan tersebut dialihkan ke Pemerintah Daerah Nunukan untuk diupayakan melalui APBD Perubahan atau APBD Murni 2026. Namun, ketidakjelasan bantuan ini memicu kekecewaan masyarakat. Deddy menegaskan bahwa ia berjuang untuk kepentingan masyarakat Krayan tanpa motif lain.
"Saya berjuang untuk rakyat, kenapa jadi dipersoalkan? Saya nggak pernah janji soal angka, itu urusan Kemensos," tegasnya.
Sebelumnya diberitakan, Ketua Komite SDN 07 Krayan Sarau Tilo mengungkapkan kekecewaannya atas ketidakjelasan nasib bantuan renovasi senilai Rp 2,6 miliar tersebut.
"Kami sebagai warga masyarakat di pelosok hanya tahu ada bantuan, tapi sampai detik ini tidak ada kejelasan apakah dana itu dari pemerintah atau partai. Informasi dari pemerintah daerah juga nihil," ujar Sarau kepada detikKalimantan, Sabtu (3/5/2025).
(des/des)
