.webp)
Kementerian Sosial (Kemensos) RI dikabarkan telah menghubungi DPRD Nunukan, Kalimantan Utara (Kaltara) terkait pembangunan infrastruktur. Salah satunya renovasi SDN 07 Liang Butan Krayan yang sebelumnya dijanjikan bantuan Rp 2,6 miliar.
Wakil Ketua Komisi I DPRD Nunukan, Saddam Hussein menyebut akses transportasi yang sulit dan biaya operasional yang tinggi menjadi hambatan utama, meski dana Rp 2,6 miliar sempat dijanjikan beberapa tahun lalu.
"Mereka baru mengecek kronologi karena ini sudah beberapa tahun. Waktu itu, kita sudah follow up, bahkan hampir diberi cek Rp 2,6 miliar untuk proyek itu. Tapi, biaya transportasi ke Krayan yang hanya bisa diakses pesawat terlalu besar," ujar Saddam kepada detikKalimantan, Senin (5/5/2025).
ADVERTISEMENT
SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT
Menurut Saddam, Kemensos sempat meminta Pemkab Nunukan memfasilitasi kontraktor untuk mengerjakan proyek tersebut. Namun, setelah Rencana Anggaran Biaya (RAB) ditunjukkan, semua kontraktor yang direkomendasikan menyatakan ketidaksanggupan karena anggaran tidak mencukupi.
"Kontraktor tidak mampu dengan dana segitu. Jadi, proyek terhenti sampai sekarang," katanya.
Saddam mengungkapkan bahwa solusi terbaru yang dibahas bersama Bupati Nunukan dan Anggota Komisi VI DPR RI Deddy Sitorus adalah mengupayakan anggaran melalui APBD Perubahan Nunukan 2026.
"Kemarin, Deddy Sitorus dan Bupati diskusi. Kalau APBD Perubahan lebih cepat, kita ke arah situ. Tapi, belum pasti apakah untuk perencanaan atau langsung eksekusi. Bagi Bupati, ini prioritas untuk tingkatkan kualitas pendidikan di wilayah terluar seperti Krayan. Tapi, kita lihat nanti situasinya," tambahnya.
Soal bahan material, Saddam menyebut Pemkab Nunukan masih mempertimbangkan opsi, termasuk kemungkinan mendatangkan dari Malaysia, seperti praktik selama ini.
"Kalau bisa pakai kayu lokal, mungkin memungkinkan. Tapi, kalau harus semen, kita lihat kemampuan daerah dan pengusaha lokal. Bahan dari Malaysia sering dipakai, tapi harus ada skema legal agar tidak melanggar aturan," ujarnya.
Ia juga menyoroti masalah akses jalan yang belum tuntas, seperti jalur Malinau-Krayan, yang memperumit distribusi material. Menurutnya, Krayan sebagai wilayah terisolasi dengan infrastruktur minim, termasuk jalan, jembatan, dan pelayanan kesehatan.
"Ini bukan salah siapa-siapa, tapi situasi sulit. Pemerintah pusat harus buka mata untuk wilayah perbatasan yang masih terisolasi setelah 78 tahun merdeka," tutupnya.
(des/des)
