SDN 07 Liang Butan Krayan, Kabupaten Nunukan, Kalimantan Utara (Kaltara) belum mendapat bantuan pembangunan senilai Rp 2,6 miliar yang disampaikan sebelum Pemilihan Presiden (Pilpres) 2024. Tepatnya saat peletakan batu pertama renovasi sekolah.
Untuk diketahui, peletakan batu pertama yang dilakukan oleh mantan Menteri Sosial Tri Rismaharini bersama anggota DPR RI Deddy Sitorus dan anggota DPRD Provinsi Yakob Palung dari Fraksi PDIP pada November 2023 lalu. Penyampaian bantuan dilakukan secara simbolis di hadapan kepala komposisi kecamatan, termasuk Krayan Induk dan Krayan Barat.
Ketua Komite SDN 07 Krayan, Sarau Tilo, mengungkapkan kekecewaannya atas ketidakjelasan nasib bantuan tersebut.
"Kami sebagai warga masyarakat di pelosok hanya tahu ada bantuan, tapi sampai detik ini tidak ada kejelasan apakah dana itu dari pemerintah atau partai. Informasi dari pemerintah daerah juga nihil," ujar Sarau kepada detikKalimantan, Sabtu (3/5/2025).
ADVERTISEMENT
SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT
Mantan pengawas sekolah di dinas pendidikan setempat ini menyebutkan bahwa gedung SDN 07 Krayan masih menggunakan struktur kayu dari era pemerintahan Presiden RI Ke-2 Soeharto.
"Ada tiga ruang belajar yang sudah tidak layak pakai. Padahal, dalam program SBE (Sekolah Berstandar Nasional), seharusnya ada revitalisasi," katanya.
Selain bantuan untuk SDN 07 Krayan, ada pula janji bantuan Rp 100 juta untuk satu ruang belajar di SMP 2 Krayan Barat dan Rp 100 juta untuk rehabilitasi rumah adat di Krayan Barat.
"Yang menjanjikan dari Ibu Menteri, Pak Deddy Sitorus, dan Pak Yakob. Tapi sampai sekarang tidak ada kabar," ungkapnya.
Baru-baru ini, Sarau Tilo mendapat informasi bahwa ada konsultan yang mengukur lokasi SDN 07 Krayan untuk pembangunan dua ruang kelas. Padahal, menurut dia, kebutuhan sekolah adalah tiga ruang kelas dan satu ruang guru.
"Mereka bilang hanya bangun dua lokal. Ini kan sekolah dengan enam kelas," katanya.
Terpisah, Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Nunukan Akhmad mengatakan bahwa pihaknya tidak dilibatkan dalam peletakan batu pertama renovasi maupun pemberian bantuan oleh Kemensos.
"Kami dengar saja saat itu mantan Mensos ke Krayan dan melakukan peletakan Batu pertama untuk SDN 07, namun setelah itu tidak ada kabarnya," singkat Akhmad.
Sementara itu, anggota Komisi II DPR RI Deddy Sitorus menjelaskan bahwa Kementerian Sosial sempat berdialog dengan kontraktor di Krayan. Namun, tidak ada yang mampu mengerjakan karena desain sekolah sistem knockdown harus diangkut dari Jakarta atau Tarakan.
"Sampai Mensos selesai menjabat, tidak ada yang sanggup. Sekarang proses pengambilalihan oleh Pemda Nunukan, diupayakan lewat APBD Perubahan Nunukan atau APBD Murni 2026," ujar Deddy.
(des/des)