.webp)
Badan Perwakilan Mahasiswa (BPM) Universitas Borneo Tarakan (UBT) menyoroti lemahnya koordinasi Badan Eksekutif Mahasiswa (BEM) dalam menjalankan sejumlah aksi. Termasuk demonstrasi yang tidak dilaporkan sesuai aturan.
Ketua BPM UBT, Windi Ningsih menegaskan setiap kegiatan BEM UBT wajib diberitahukan kepada BPM, sebagai badan pengawas sesuai AD/ART dan peraturan-peraturan yang berlaku di UBT. Salah satu contohnya adalah aksi demonstrasi di Polres Tarakan pada Februari 2025, yang baru diketahui BPM pada saat kegiatan berlangsung.
"Ini menunjukkan kurangnya alur koordinasi, tidak ada pemberitahuan lisan maupun tulisan dari BEM UBT," ujar Windi kepada detikKalimantan, Selasa (23/4/2025).
ADVERTISEMENT
SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT
"Secara personal saya tahu isunya, tapi sebagai BPM, kami kurang informasi karena tidak ada laporan," tambahnya.
Masukan dari BPM UBT
BPM memberikan dua masukan utama untuk BEM. Pertama, BEM diminta mengkaji isu secara internal bersama organisasi mahasiswa (ormawa) fakultas sebelum melakukan aksi eksternal.
"BEM harus kaji isu bersama ormawa, jangan terkesan mendadak. Aksi harus berbasis data dan aspirasi mahasiswa," jelas Windi.
Kedua, BPM tengah menyusun pedoman pengawasan BEM UBT yang akan dilegalisasi oleh Wakil Rektor III Bidang Kemahasiswaan, Perencanaan dan Kerjasama. Pedoman ini bertujuan memperjelas mekanisme pengawasan, termasuk alur koordinasi dan program kerja (proker) BEM.
"Proker BEM bersifat tentatif tanpa jadwal pasti, berbeda dengan ormawa lain. Ini jadi kendala karena tidak jelas kapan waktu dan tanggal di laksanakannya," ungkap Windi.
Aksi Eksternal dan Independensi BEM
Terkait aksi demonstrasi BEM seperti isu nasional atau RUU TNI, Windi menegaskan meski bersifat kondisional dan tidak masuk proker, pemberitahuan ke BPM dan birokrat kampus tetap wajib.
"Pemberitahuan wajib ke BPM dan birokrat kampus," tegasnya.
Saat disinggung terkait dugaan aksi BEM 'ditunggangi' pihak eksternal, Windi menyatakan tidak ada data pasti karena minimnya koordinasi. Ia menekankan pentingnya kajian internal agar aksi BEM tidak kehilangan substansi.
"Jangan sampai isu internal terabaikan karena fokus ke aksi eksternal," katanya.
Harmonisasi dan Langkah ke Depan
Windi membantah adanya ketidakselarasan antara BEM dan BPM. "Kami harmonis, tapi sebagai pengawas, kami profesional. Di luar kami teman, di dalam kami jalankan tugas sesuai tupoksi masing-masing selaku badan legislatif dan eksekutif," jelasnya.
Ia menyebut miskomunikasi terjadi karena kurangnya pemahaman BEM baru terhadap aturan, berbeda dengan kepengurusan sebelumnya yang lebih lancar. Windi berharap BEM meningkatkan koordinasi dan kajian agar sinergi dengan BPM dapat membangun UBT yang lebih baik, baik dalam prestasi akademik maupun penyelesaian isu internal.
Tanggapan BEM UBT
Ketua BEM UBT, Ndaru Teguh Prakoso menerima kritik BPM dan mahasiswa bahwa BEM terlalu fokus pada isu eksternal. "Saran dari BPM, BEM harus lebih memperhatikan kondisi internal UBT, jangan terlalu asik 'main di luar'," ujar Ndaru.
Ia merujuk pada kecenderungan BEM menyoroti isu nasional atau daerah. Ndaru menegaskan BEM sebenarnya mengawal isu internal, namun komunikasinya belum optimal.
"Kami kawal isu internal, cuma belum tersampaikan saja. BPM juga menyarankan BEM merangkul mahasiswa dari fakultas dan unit kegiatan mahasiswa (UKM) untuk terlibat lebih aktif. Kami sadari itu dan jadikan evaluasi ke depan," tambahnya.
Sidang menghasilkan kesepakatan bahwa BEM akan lebih intens mengawal isu internal, seperti melalui diskusi dengan mahasiswa fakultas untuk menggali aspirasi.
"Rencana ke depan, kami evaluasi bertahap demi perbaikan," ujar Ndaru.
Sidang Pleno 1 digelar pada Jumat (18/4/2025) di Ruang Auditorium Lantai 4 Rektorat UBT dengan tema 'Optimalisasi Kinerja BEM UBT Menuju Organisasi yang Progresif dan Berdampak'. Sidang yang dihadiri perwakilan BEM, BPM, dan Wakil Rektor III bidang kemahasiswaan, perencanaan dan kerjasama, menjadi ajang evaluasi program kerja, penyampaian aspirasi mahasiswa, dan kritik tajam dari BPM terkait koordinasi BEM.
(sun/mud)
