.webp)
Kecamatan Kayan Hulu, Kabupaten Malinau, Kalimantan Utara masih terisolasi akibat buruknya akses jalan. Apakah harus ada pemekaran?
Camat Kayan Hulu, Setim Ala mengungkapkan masyarakat Apokayan merasa belum menikmati kemerdekaan yang sejati, meski Indonesia telah merdeka hampir 80 tahun.
Buruknya infrastruktur jalan dan terbatasnya akses transportasi membuat warga bergantung pada Malaysia untuk memenuhi kebutuhan pokok.
ADVERTISEMENT
SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT
Dalam wawancara eksklusif dengan detikKalimantan, Setim Ala menuturkan perjalanan menuju kota seperti Long Ampung atau Malinau membutuhkan waktu tiga minggu hingga satu bulan. Padahal dulu hanya sehari.
"Jalan sudah ada, tapi kondisinya rusak parah. Tidak ada pemeliharaan. Mobil tidak bisa lewat, warga terpaksa gendong barang, seperti zaman dulu," ujarnya, Selasa Malam (15/4/2025).
Kondisi ini memicu kelangkaan bahan pokok. Harga gula di Apokayan mencapai Rp 34.000 per kg, beras Rp 35.000 per kg, bensin Rp 30.000 per liter, dan kopi Rp 20.000 per bungkus.
"Warga lebih memilih belanja ke Malaysia karena lebih dekat, hanya enam jam dari Long Nawang. Tapi jalan ke sana juga tidak terurus," keluh Setim.
Setim menyoroti ketergantungan warga pada produk Malaysia, dengan 90% barang di warung berasal dari negara tetangga.
"Garuda di dadaku, tapi Malaysia di perutku. Ini semboyan warga Apokayan. Kami ingin pakai produk Indonesia, tapi akses ke kota terlalu sulit," katanya.
Ia juga menyebut jaringan internet yang nihil menyulitkan pendidikan dan komunikasi, terutama untuk ujian sekolah berbasis daring.
Pemekaran Apokayan sebagai Solusi
Setim Ala mengusulkan pemekaran Daerah Otonom Baru (DOB) Apokayan sebagai solusi jangka panjang. Menurutnya, status kabupaten baru akan memungkinkan Apokayan memanfaatkan sumber daya alam lokal untuk membiayai pembangunan, termasuk perbaikan jalan dan layanan publik.
"Jika jadi kabupaten, kami bisa bangun sendiri. Sumber daya alam di sini banyak, bisa jadi pendapatan daerah," tegasnya.
Ia menambahkan jarak ke ibu kota kabupaten dan provinsi yang jauh membuat layanan pemerintah sulit diakses. Transportasi udara satu-satunya opsi ke kota besar, terbatas hanya untuk 11-12 penumpang.
"Kami tidak minta sama dengan kota, tapi setidaknya 70% dari kehidupan masyarakat kota, seperti akses jalan dan komunikasi, bisa kami nikmati," harap Setim.
Kunjungan Wagub dan Harapan Baru
Kunjungan Wakil Gubernur Kalimantan Utara bersama Forkopimda ke Apokayan pada April 2025 disambut antusias warga.
Setim menyebut ini sebagai kunjungan bersejarah, melibatkan kepala OPD terkait pembangunan.
"Kami apresiasi perhatian Pemprov. Semoga ini jadi titik balik. Anggaran provinsi terbatas, jadi kami harap pemerintah pusat turun tangan," ujarnya.
Ia berharap kunjungan ini mendorong percepatan pembangunan infrastruktur dan pemekaran Apokayan.
"PLBN di Long Nawang sudah beroperasi, tapi apa gunanya kalau akses jalan tidak ada? Jika jadi kabupaten, kami yakin jalan akan dibangun," tambahnya.
Tantangan Transportasi Air dan Darat
Selain jalan darat, transportasi air melalui Sungai Kayan juga berisiko tinggi.
Warga menggunakan longboat dari Long Ampung ke Apokayan karena jalan rusak, namun rute ini sering memakan korban jiwa akibat arus sungai yang deras.
"Jembatan dan jalan rusak, longboat hanya bisa sampai titik tertentu. Barang lalu dimuat ke mobil, itu pun memakan waktu berminggu-minggu," jelas Setim.
Setim Ala menegaskan, tanpa perbaikan infrastruktur dan pemekaran, Apokayan akan terus tertinggal.
"Kami sudah berjuang sejak zaman penjajahan Belanda, bahkan saat konfrontasi dengan Malaysia. Tapi kemerdekaan yang kami rasakan belum utuh. Pemerintah harus dengar suara kami," pungkasnya.
(sun/des)
