.webp)
Puluhan warga yang tergabung dalam Koalisi Masyarakat Sipil Kaltim berdemonstrasi di depan kantor Gubernur Kaltim pada Selasa (15/4/2025) siang. Mereka berasal dari elemen berbeda. Ada dari organisasi masyarakat sipil, mahasiswa hingga warga Muara Kate, Kecamatan Muara Komam, Kabupaten Paser.
Mereka menuntut pemerintah mengusut tuntas kematian Rusel, warga Muara Kate yang tewas dibunuh pada 15 November 2024 atau lima bulan lalu. Dari informasi yang dihimpun, Rusel dan lima kawannya diserang sejumlah orang tak dikenal. Petaka berdarah itu terjadi saat dini hari kala warga tertidur lelap.
Rusel dan lima orang kawannya diserang di posko aksi penolakan jalur truk pengangkut batu bara. Rusel kehilangan nyawa. Ada pula Anson yang mengalami luka serius dalam peristiwa tersebut.
ADVERTISEMENT
SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT
Bulan bersalin bulan, hingga kini belum ada tersangka. Penyelidikan disebut jalan di tempat. Itu sebabnya warga menuntut kejelasan dari pemerintah.
"Tidak ada tindakan tegas yang diambil oleh para pemangku kebijakan. Akibat pembiaran ini, masyarakat terus menjadi korban dari dampak buruk aktivitas pertambangan," ujar Irfan Ghazi, pengacara LBH Samarinda yang juga pendamping hukum korban dan warga Muara Kate, kepada detikKalimantan.
Menurut Irfan, aksi yang dilakukan warga merupakan puncak kemarahan yang telah lama dipendam. Mereka mempertanyakan peran pejabat publik dan aparat penegak hukum, yang seharusnya melakukan perlindungan dan memastikan rasa aman bagi warga Kaltim.
"Ini sudah masuk hari ke-150. Kasus pembunuhan Paman Rusel belum ada titik terang. Padahal dia berjuang menolak aktivitas hauling ilegal perusahaan tambang," sebutnya.
Irfan menambahkan kekesalan warga memuncak setelah seorang pendeta, Pronika Fitriani tewas terlindas truk batu bara di Desa Muara Langon, Kabupaten Paser pada 26 Oktober 2024. Jauh sebelum itu, warga kerap kali memperingatkan lewat sejumlah aksi penolakan penggunaan jalan umum oleh truk batu bara sejak Desember 2023.
"Aksi ini masih berlanjut sampai sekarang. Warga masih melakukan perlawanan menolak truk pengangkut batu bara melintas di jalan umum," tegasnya.
Ia berharap agar pemerintah bisa mengambil sikap tegas. Dengan demikian tidak ada korban lagi. Sebab larangan truk hauling melintasi jalan umum di Kaltim sudah tegas diatur dalam Peraturan Daerah (Perda) Provinsi Kaltim Nomor 10 Tahun 2012, tentang Penyelenggaraan Jalan Umum dan Jalan Khusus Untuk Kegiatan Pengangkutan Batubara dan Kelapa Sawit.
Pada Pasal 6 ayat (1) Perda 10 Tahun 2012 menegaskan setiap angkutan batu bara dan hasil perusahaan perkebunan kelapa sawit dilarang melewati jalan umum. Tapi, kata Irfan, fakta yang terjadi tidak demikian. Truk masih melenggang bebas di jalan umum. Keberpihakan pemerintah pada kepentingan industri tambang telah menciptakan bencana nyata bagi kehidupan warga Benua Etam.
"Sungguh ironi, masyarakat terus berada di garis depan melawan kejahatan lingkungan dibiarkan berjuang sendiri tanpa perlindungan memadai dari negara," pungkasnya.
(sun/des)
