.webp)
Polemik penjualan pupuk subsidi oleh Gapoktan Kampung Enam, Kecamatan Tarakan Timur yang diakui ketuanya Feri Simon, mendapat tanggapan tegas dari Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian Kota Tarakan.
Kepala Bidang Pertanian, Nur Rahmi Majid menegaskan pupuk yang diterima dan dijual kelompok Feri bukan pupuk bersubsidi. Melainkan pupuk non-subsidi dari pokok pikiran (pokir) anggota DPRD Kota Tarakan.
"Saya luruskan, itu bukan pupuk subsidi yang kami awasi," ujar Nur Rahmi saat diwawancara detikKalimantan, Senin (24/3/2025).
ADVERTISEMENT
SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT
Nur Rahmi juga menjelaskan pupuk yang diterima Gapoktan Kampung Enam berasal dari aspirasi anggota DPRD melalui daerah pemilihan (dapil) setempat. "Itu hibah dari pokir, bukan ranah pengawasan dinas karena bukan subsidi," katanya.
Ia menegaskan pengaturan ketat hanya berlaku untuk pupuk bersubsidi, sementara pupuk non-subsidi tidak diatur mekanismenya oleh dinas. "Ketika non-subsidi, kami tidak punya kewenangan seperti apa penggunaannya," tambahnya.
Menanggapi keluhan Feri bahwa bantuan tidak sesuai kebutuhan, Nur Rahmi menyebut pihaknya memiliki data bantuan yang pernah diberikan.
"Seingat saya, Feri sebagai Ketua Poktan dan Gapoktan pernah dapat gerobak 84 unit, handsprayer 18 unit, keranjang panen 45 unit, dan pupuk 500 kg. Jangan bilang tidak dapat, nanti saya balikkan ke Feri," tegasnya.
Ia juga menyoroti bahwa Kampung Enam, sebagai sentra sayuran, selalu mendapat perhatian karena kontribusinya terhadap pengendalian inflasi.
Aturan Hibah dan Verifikasi Ketat
Nur Rahmi menjelaskan mekanisme hibah memiliki aturan jelas sesuai Perwali Tarakan. "Pemberian bantuan tidak boleh dua tahun berturut-turut. Kalau sudah dapat tahun ini, tahun depan ditahan, dan baru bisa ajukan lagi setelahnya dengan verifikasi kebutuhan," ujarnya.
Usulan bantuan bisa berasal dari musrenbang atau pokir DPRD, yang sering kali merefleksikan janji politik anggota dewan kepada konstituen.
"Karena Kampung Enam sentra sayuran, bantuan biasanya alat produksi pertanian," tambahnya.
Namun, ia mengakui bantuan pemerintah bersifat pendukung, bukan utama. "Petani punya ladang sendiri. Kami bantu secara suporting, tidak bisa selamanya. Di Tarakan ada hampir 150 poktan, tidak mungkin semua dapat tiap tahun," katanya.
Ia mencontohkan bantuan seperti gerobak atau handsprayer tidak diberikan per individu, melainkan per lokasi atau lahan untuk dimanfaatkan bersama.
"Tugas Ketua Gapoktan mengelola agar merata," tegasnya.
Terkait pengakuan Feri yang menjual pupuk non-subsidi karena tidak sesuai kebutuhan, Nur Rahmi menyayangkan langkah tersebut. "Petani Kampung Enam memang tidak terlalu butuh NPK atau urea, tapi kalau dasarnya kulit udang, itu hak mereka. Yang kami atur hanya pupuk subsidi," ujarnya.
Ia menambahkan, untuk pupuk subsidi, ada syarat ketat seperti lahan minimal 2 hektare dan komoditas tertentu seperti cabai. Sementara itu, sayuran tidak termasuk.
"Makanya mereka dapat non-subsidi," jelasnya.
Namun, ia menegaskan penjualan bantuan menjadi catatan serius. "Kalau pupuk non-subsidi dijual, kami jadikan daftar blacklist. Jangan sampai dijual tanpa sepengetahuan anggota. Ini evaluasi buat kami," katanya.
Nur Rahmi berharap Ketua Gapoktan seperti Feri lebih peka terhadap kebutuhan anggota. "Pasti ada yang tanam tomat, terong, atau timun yang butuh NPK. Seharusnya tidak semua dijual," tambahnya.
Tanggapan soal Masalah Komunikasi
Menjawab keluhan Feri soal komunikasi yang tersendat, Nur Rahmi menjelaskan tugas pembinaan petani ada pada penyuluh pertanian lapangan (PPL). Sementara itu, untuk pupuk subsidi, pihaknya memiliki tim pengawasan bersama Polres Tarakan, Kejaksaan, dan Bagian Ekonomi.
"Dinas fokus meningkatkan produksi dan memberi bantuan sarana-prasarana. Bertemu petani langsung adalah tugas PPL untuk edukasi," ujarnya.
"Akhir 2024, pengawasan terpadu berjalan lancar, tidak ada kasus," tegasnya.
Namun, ia menegaskan pengawasan tidak mencakup pupuk non-subsidi. Nur Rahmi menekankan bahwa bantuan pemerintah tidak dimaksudkan sebagai ketergantungan.
"Manfaatkan saat kami bisa bantu. Hasil panen bisa diputar jadi modal agar petani mandiri," katanya.
Ia mencontohkan produksi cabai, sayuran, dan buah di Tarakan yang kini meningkat. "Kami senang kalau bantuan termanfaatkan. Dulu susah dapat bantuan, sekarang DPRD bantu lewat pokir. Jangan sia-siakan," harapnya.
(sun/mud)
