Mengenal Konsep Berpikir Diakronik: Pengertian, Ciri-ciri, hingga Contohnya

Diakronik adalah salah satu metode atau cara berpikir untuk memahami sejarah. Berikut ini serba-serbi konsep berpikir diakronik mulai dari pengertian, ciri-ciri, hingga contohnya.

Dikutip dari laman resmi Sampoerna University, konsep berpikir diakronik bukan hanya menghafal elemen penting, nama, waktu dan tempat. Cara berpikir ini mampu membawa seseorang merasakan pengalaman yang lebih nyata dari adanya peristiwa masa lalu.

Proses pemahaman terkait sejarah memang memerlukan rekonstruksi yang objektif, karena itu diperlukan pengkajian terlebih dahulu memakai metode cara berpikir diakronik. Selain itu juga diperlukan sinkronik, untuk membuat seluruh peristiwa yang muncul bisa dipahami secara komprehensif karena itulah tujuan yang ingin dicapai dengan menggunakan diakronik.

Konsep Berpikir Diakronik

Mengutip jurnal Pendalaman Materi Sejarah Indonesia Kemendikbud Ristek yang berjudul Berpikir Kronologis, Sinkronik, Diakronik, Ruang, dan Waktu Dalam Sejarah karya Andy Suryadi, cara berpikir diakronik mengajarkan kita untuk lebih teliti dalam mengamati fenomena tertentu dalam peristiwa sejarah. Berpikir diakronik menuntun kita dalam melihat suatu peristiwa sejarah dari waktu ke waktu. Dalam berpikir diakronik, diperlukan konsep periodisasi dan kronologi.

Selain itu, cara berpikir diakronik mengajarkan kita untuk lebih teliti dalam mengamati gejala atau fenomena tertentu, terhadap peristiwa atau kejadian pada waktu tertentu. Model diakronik sendiri berarti merupakan model dinamis, sebab memandang peristiwa dalam sebuah transformasi atau gerak sepanjang waktu.

Pengertian Diakronik

Mengutip dari Modul Pembelajaran SMA SEJARAH INDONESIA Kelas X, diakronik adalah suatu konsep berpikir dengan secara runtut atau kronologis di dalam menganalisa atau meneliti suatu hal tertentu. Istilah dari kata diakronik sendiri berasal dari istilah bahasa Yunani, yaitu Dia dan Chronoss. Dia berarti sebagai melampaui, melalui, atau melintas. Sementara Chronoss memiliki arti sebagai waktu. Jadi, dapat disimpulkan diakronik merupakan suatu hal yang melalui, melampaui, dan melintas batasan waktu tertentu.

Berpikir diakronik adalah salah satu komponen dari berpikir sejarah. Konsep berpikir diakronik memandang masyarakat sebagai sesuatu yang terus bergerak, berproses dalam hubungan kausalitas atau sebab akibat, dengan secara kronologis dalam menganalisa suatu hal tertentu.

Dengan kata lain, berpikir diakronik menganggap kehidupan sosial sebagai sesuatu yang selalu bergerak dan mengalami perubahan seiring berjalannya waktu secara terus-menerus. Sebagai contoh, ketika seorang peneliti menulis tentang sejarah masyarakat suku Tengger, dia akan menguraikan dengan urutan waktu bagaimana suku Tengger terbentuk, dimulai dari saat keruntuhan Majapahit hingga perkembangan masyarakat Tengger yang berasal dari sisa-sisa masyarakat Hindu pada masa Majapahit.

Ciri-Ciri Diakronik

Adapun beberapa ciri-ciri diakronik adalah sebagai berikut:

1. Memanjang, berdimensi waktu
2. Terus bergerak, hubungan kausalitas
3. Sifatnya naratif, berproses serta bertransformasi
4. Dinamis
5. Lebih menekankan pada proses durasi
6. Digunakan di dalam ilmu sejarah

Konsep Diakronik dalam Sejarah

Masih mengutip sumber yang sama, konsep diakronik merupakan sebuah peristiwa sejarah yang diuraikan dengan prinsip memanjang dalam waktu, tetapi menyempit dalam ruang. Dalam arti, konsep diakronik tidak terlalu mementingkan pembahasan yang mendalam terhadap suatu aspek peristiwa, akan tetapi lebih difokuskan pada urutan peristiwa sejak awal sampai akhir.

Contoh Diakronik

Berikut contoh peristiwa yang dibatasi oleh waktu dengan konsep pemikiran diakronik:

1. Masa pemerintahan Raja Hayam Wuruk berlangsung antara tahun 1350-1389.
2. Perang Diponegoro (Perang Jawa) berlangsung antara tahun 1825-1830.
3. Penjajahan Jepang di Indonesia berlangsung antara tahun 1942-1945.
4. Belanda menyerah kepada Jepang di Kalijati, Subang, Jawa Barat, pada 8 Maret 1942.

Contoh Penerapan Konsep Berpikir Diakronik dalam Peristiwa Sejarah

Tanam Paksa (1830-1870)

Pada tahun 1830 saat pemerintah belanda hampir bangkrut setelah terlibat Perang Diponegoro (1825-1830), kondisi ini diperparah dengan pecahnya Perang Belgia (1830 - 1831).

Untuk menyelamatkan Negeri Belanda dari kebrangkrutan, kemudian Johannes van den Bosch diangkat sebagai gubernur jenderal di Indonesia dengan tugas pokok mencari dana semaksimal mungkin untuk mengisi kas negara yang kosong, membiayai perang serta membayar utang. Untuk menjalankan tugas yang berat tersebut, Gubernur Jenderal Van den Bosch memfokuskan kebijaksanaannya pada peningkatan produksi tanaman ekspor.

Oleh karena itu, Van den Bosch mengerahkan rakyat jajahannya untuk melakukan penanaman tanaman yang hasilnya dapat laku di pasaran ekspor. Van den Bosch menyusun peraturan-peraturan pokok yang termuat pada lembaran negara (Staatsblad) Tahun 1834 No.22 sebagai berikut:

1. Persetujuan-persetujuan akan diadakan dengan penduduk agar mereka menyediakan sebagian tanah milik mereka untuk penanaman tanaman dagangan yang dapat dijual di pasar Eropa.
2. Bagian tanah tanah pertanian yang disediakan penduduk untuk tujuan ini tidak boleh melebihi seperlima tanah pertanian yang dimiliki oleh penduduk di desa.
3. Pekerjaan yang diperlukan untuk menanam tanaman dagang tidak boleh melebihi pekerjaan yang diperlukan untuk menanam padi.
4. Bagian tanah yang disediakan untuk menanam tanaman dagangan dibebaskan dari pembayaran pajak tanah.
5. Tanaman dagang yang dihasilkan di tanah-tanah yang disediakan wajib diserahkan kepada pemerintah Hindia Belanda jika nilai hasil-hasil tanaman dagangan yang ditaksir melebihi pajak tanah yang harus dibayar rakyat, selisih profitnya harus diserahkan kepada rakyat.
6. Panen tanaman dagangan yang gagal harus dibebankan kepada pemerintah, sedikit-dikitnya jika kegagalan ini tidak disebabkan oleh kurang rajin atau ketekunan dari pihak rakyat.
7. Penduduk desa mengerjakan tanah-tanah mereka di bawah pengawasan kepala-kepala mereka, sedangkan pegawai-pegawai Eropa hanya membatasi diri pada pengawasan apakah membajak tanah, panen, dan pengangkutan tanaman-tanaman berjalan dengan baik dan tepat pada waktunya.

Tanam paksa sendiri diterapkan secara perlahan mulai tahun 1830 sampai 1835. Menjelang tahun 1840 sistem ini telah berjalan sepenuhnya di Jawa. Pada tahun 1843, padi pun dimasukkan dalam sistem tanam paksa sehingga pada tahun 1844 timbul paceklik di Cirebon, Demak, Grobogan yang menyebabkan ribuan rakyat mati kelaparan.

Setelah peristiwa tersebut antara tahun 1850-1860 muncul perlawanan secara gencar dari kalangan orang Belanda sendiri seperti L. Vitalis (Inspektur Pertanian), dr. W. Bosch (Kepala Dinas Kesehatan), dan W. Baron Van Hoevell (kaum Humanis) untuk menuntut dihapuskannya Tanam Paksa. Selain tokoh tokoh tersebut pada tahun 1860 seorang mantan Asisten Residen di Lebak, Banten yaitu Eduard Douwes Dekker (Multatuli) menulis buku berjudul Max Havelaar yang berisi kritik tajam atas pelaksanaan Tanam Paksa yang tidak manusiawi. Dengan kritikan ini perhatian terhadap kondisi di Indonesia menjadi semakin luas di kalangan masyarakat Belanda, mereka menuntut agar sistem tanam paksa yang sudah melanggar Hak asasi Manusia ini dihapuskan.

Sistem tanam paksa yang kejam ini, akhirnya dihapus pada tahun 1870 setelah memperoleh protes keras dari berbagai kalangan di Belanda, meskipun pada kenyataannya Sistem Tanam Paksa untuk tanaman kopi di luar Jawa masih berjalan hingga tahun 1915. Program tersebut (Sistem Tanam Paksa) dijalankan dengan nama sistem sewa tanah dalam UU Agraria 1870.

Artikel ini ditulis oleh Steffy Gracia peserta program Magang Bersertifikat Kampus Merdeka di detikcom.

Penerima Anugerah Adiluhung

Penerima Anugerah Adiluhung