Catatan Hasto-Rocky Gerung soal Pendidikan: Defisit Nilai-Tak Sentuh Masalah

Jogja -

Wali Kota Jogja Hasto Wardoyo, Rocky Gerung, dan ekonom UGM Rimawan Pradiptyo mengisi diskusi publik dalam forum Public Lecture Series 002 yang digelar oleh Pandu Negeri di Embung Giwangan. Mereka memberikan sejumlah catatan terhadap kondisi pendidikan di Indonesia mulai dari defisit nilai hingga tidak menyentuh permasalahan.

Dalam diskusi yang digelar pada Senin (16/2/2026) itu, Hasto menyampaikan banyaknya inovasi yang dilahirkan hanya keilmuan umum atau normal science sehingga tidak mengubah pola pikir.

"Banyak inovasi yang kita banggakan hari ini sebenarnya hanya Just Normal Science. Kerjanya memang terlihat cepat, seperti cetak Akta hari ini juga, tapi tidak menyentuh akar masalah yaitu perubahan pola pikir (change of mindset)," tegas Hasto seperti dalam keterangan tertulis yang diterima detikJogja, Selasa (17/2/2026).

SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT

Hasto mengungkapkan, tantangan terberat pemimpin adalah menjembatani jarak antara pengetahuan dan perilaku nyata di lapangan, di mana masyarakat sering kali paham secara kognitif tetapi gagal dalam implementasi nilai.

Rocky pun memperdalam pernyataan Hasto tersebut melalui kacamata filsafat pendidikan. Dia menilai kegagalan perubahan pola pikir terjadi karena sistem pendidikan nasional saat ini lebih berorientasi pada 'produksi ijazah' daripada 'produksi nilai'.

"Pendidikan itu, mengutip Socrates, adalah Maieutike Techne-teknik kebidanan untuk mengeluarkan janin pikiran guna menghidupkan harapan. Namun yang kita lihat sekarang adalah surplus ijazah namun defisit value," ujar Rocky.

Rocky mengatakan, kebijakan pendidikan yang bersifat teknokratis saat ini kerap hanya menjadi pembenaran bagi kekuasaan, bukan menjadi alat kritis untuk membela hak generasi masa depan.

Rocky juga menyoroti bagaimana 'rayuan material' membobol integritas akademik yang mendahului pertahanan epistemik. Menurutnya, fenomena tersebut menyebabkan lulusan perguruan tinggi terjebak dalam teknostruktur yang tidak berfungsi sebagai pemikir, melainkan sekadar instrumen kebijakan yang sering kali mengabaikan etika lingkungan dan kemanusiaan.

Melengkapi pernyataan Rocky, Rimawan Pradiptyo membedah kandasnya pola pikir dan kebijakan di tengah jalan. Hal tersebut terjadi, lanjut Rimawan, lantaran adanya fenomena institutional decay atau pembusukan kelembagaan, di mana sistem insentif yang ada justru seringkali mematikan inisiatif-inisiatif berbasis data yang sukses.

"Kita sering bicara Evidence Based Policy (Kebijakan Berbasis Data), tapi faktanya banyak Satgas yang sangat berhasil secara data justru tidak diteruskan karena alasan politik. Ini menunjukkan bahwa cara berpikir merdeka belum benar-benar menjadi fondasi dalam pengelolaan negara kita," jelas Rimawan.

Sebab itu, Rimawan mendorong adanya ruang bagi 'keadilan epistemik', di mana institusi akademik harus mulai mengakui pengetahuan yang dimiliki masyarakat akar rumput. Dia pun menantang para pengajar untuk mengubah paradigma evaluasi dari sekadar pilihan ganda (multiple choice) menjadi tantangan analisis dan sintesis yang memicu originalitas berpikir mahasiswa.