Universitas Sanata Dharma Bantah Terlibat Program Ferienjob ke Jerman

Wakil Rektor Bidang Akademik, Prof. Ir. Sudi Mungkasi, Ph.D. Foto: Dok. Sanata Dharma

Jogja -

Universitas Sanata Dharma (USD) merespons dugaan keterlibatan tindak pidana perdagangan orang (TPPO) melalui Program Ferienjob ke Jerman. Pimpinan USD menyatakan USD tidak bekerja sama dalam program magang Ferienjob ke Jerman.

"Kami konfirmasi bahwa USD tidak terlibat dalam Program Ferienjob di Jerman. USD tidak pernah melakukan kerja sama dalam bentuk apapun dengan pihak manapun dalam rangka Ferienjob," kata Wakil Rektor Bidang Akademik, Prof Sudi Mungkasi dalam keterangan tertulis, Rabu (3/4/2024).

Sudi menambahkan pernah ada satu perusahaan yang menawari proposal kerja sama tersebut, namun pihak kampus tidak menindaklanjutinya.

SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT

"Ada perusahaan yang menawarkan proposal kerja sama kepada USD pada 10 Februari 2023 dalam rangka Ferienjob bagi mahasiswa USD, tetapi USD tidak pernah menindaklanjutinya dalam kerja sama bentuk apapun, mengingat banyak ketidakjelasan isi proposal tersebut jika dikaitkan dengan visi dan misi USD," jelasnya.

Hal senada disampaikan, Kepala Humas USD Antonius Febri Harsanto. Febri menjelaskan pihaknya memastikan USD tidak pernah melakukan kerja sama terkait program tersebut.

"Kami sungguh menyayangkan kemunculan nama USD dalam daftar yang muncul di berbagai media, tanpa ada konfirmasi terlebih dahulu kepada kami," sesal Febri.

Merespons hal tersebut, USD memilih menunggu langkah dari lembaga yang berwenang terkait masalah ini. Seperti diketahui, usai munculnya masalah ini, Direktorat Jenderal Pendidikan Tinggi Kemendikbudristek berupaya menjalin komunikasi dengan perguruan tinggi guna melakukan mitigasi penanganan serta klasifikasi bagi perguruan tinggi dan mahasiswa peserta Program Ferienjob. Setidaknya ada 32 perguruan tinggi yang disurati oleh Dirjen Dikti terkait masalah ini.

"Meski kami tidak termasuk daftar 32 perguruan tinggi tersebut, namun kami siap berkomunikasi dengan Kemendikbudristek melalui Dirjen Dikti, jika diperlukan. Sejauh ini kami belum dihubungi," tutup Anton.