Ketar-ketir Pemda DIY Buntut Formula UMP Tak Kunjung Diumumkan

Jogja -

Hingga pekan pertama Desember hampir usai pemerintah tak kunjung mengumumkan formula penghitungan kenaikan UMP 2026. Hal itu membuat Pemda DIY khawatir penghitungannya molor.

Hal itu disampaikan Kepala Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi (Disnakertrans) DIY Ariyanto Wibowo. Dia mengaku belum mengetahui regulasi soal formula penghitungan kenaikan UMP.

Jika hingga pekan depan formula kenaikan UMP masih belum diumumkan, ada kemungkinan penghitungan bakal molor.

SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT

"Belum ada, kita masih menunggu regulasi penghitungan UM," jelas Bowo saat dihubungi, Jumat (5/12/2025).

"Itu yang kita khawatirkan (regulasi terbit pertengahan Desember), jadi dalam penghitungan dan penetapan tentu saja akan mundur. Peran dewan pengupahan jadi kurang maksimal sambungnya.

Sebab penghitungan dan rapat dewan pengupahan provinsi paling tidak membutuhkan waktu sepekan. Setelah diumumkan, giliran dewan pengupahan kabupaten/kota untuk menghitung.

Di sisi lain, Bowo bilang, tidak mungkin UMP atau UMK diumumkan di bulan Januari. Artinya, pada bulan Desember UMP/UMK harus diumumkan agar perusahaan juga bisa bersiap.

"Sejauh pemahaman kita, tidak mungkin (UMP/UMK diumumkan Januari), karena UM diberlakukan mulai Januari," ujar Bowo.

"Penghitungan tidak lama, yang lama kesepakatan antara unsur pekerja dan unsur pengusaha, idealnya kira-kira 1 mingguan," sambungnya.

Diberitakan detikFinance, Menteri Koordinator Bidang Perekonomian, Airlangga Hartarto, mengungkapkan pembahasan terkait upah minimum provinsi (UMP) 2026 sudah selesai dibahas. Aturan terkait nasib standar upah itu bahkan sudah diteken dan tinggal diumumkan ke publik.

"Regulasi sudah diparaf (ditandatangani)," kata Airlangga di kantornya, Jakarta Pusat, Jumat (5/12).

Sayangnya, belum diketahui kapan kenaikan UMP 2026 akan diumumkan. Sebelumnya pemerintah menargetkan pengumuman akan dilakukan sebelum 31 Desember 2025.