Cara Cek NIK KTP Penerima Bansos 2025 dari BSU, PKH, BLT Kesra, serta BPNT

Ingin tahu apakah nama kamu masuk dalam daftar penerima bansos tahun ini, detikers? Sekarang, prosesnya jauh lebih mudah karena cukup memakai NIK KTP dan koneksi internet. Pemerintah sudah menyiapkan berbagai cara praktis untuk memastikan siapa saja yang berhak menerima bantuan sosial (bansos) di tahun 2025.

Mulai dari aplikasi resmi Cek Bansos milik Kemensos hingga laman web yang bisa diakses lewat ponsel, semuanya memudahkan masyarakat untuk memantau penyaluran bantuan. Bukan hanya satu jenis, ada beberapa program yang masih aktif cair seperti BSU, PKH, BLT Kesra, BPNT, hingga bantuan pangan beras dan pendidikan seperti PIP serta KIP Kuliah.

Nah, biar kamu tahu apakah namamu terdaftar sebagai penerima bantuan, cara lengkap cek NIK dan jenis bansos yang cair tahun 2025 bisa kamu simak di bawah ini!

Poin utamanya:

• Pemerintah menyediakan dua cara utama untuk cek penerima bansos: lewat aplikasi Cek Bansos dan situs cekbansos.kemensos.go.id.
  
• Tahun 2025, beberapa program yang masih berjalan antara lain BSU, PKH, BLT Kesra, BPNT, bantuan pangan beras, PIP, dan KIP Kuliah.
  
• Semua program bansos terhubung dengan Data Terpadu Sosial Ekonomi Nasional (DTSEN) untuk memastikan penerima tepat sasaran.

Cara Cek NIK KTP Penerima Bansos 2025

Pengecekan penerima bantuan sosial kini semakin mudah karena dapat kita akses secara online. Jadi, kita tidak harus datang ke kantor kelurahan atau desa setempat untuk memastikannya. Lantas, bagaimana prosedurnya?

A. Aplikasi

Kementerian Sosial RI menyediakan sebuah aplikasi khusus untuk memudahkan masyarakat mengecek bantuan sosial yang diterimanya. Nama aplikasi ini adalah Cek Bansos yang bisa diinstall di Android maupun iOS. Mari simak cara menggunakan aplikasi tersebut untuk mengecek NIK KTP penerima bansos!

1. Pertama, unduh aplikasi Cek Bansos di smartphone. Install melalui Play Store untuk Android dan App Store untuk iOS.
2. Jika sudah selesai menginstallnya, buka aplikasi tersebut dan pilih menu "Cek Bansos."
3. Isi data tempat tinggal secara lengkap, mulai dari provinsi, kabupaten/kota, kecamatan, hingga desa/kelurahan.
4. Kemudian masukkan nama lengkap sesuai dengan yang tertera di KTP.
5. Jawab pertanyaan verifikasi berupa soal matematika sederhana. Pastikan jawabannya benar.
6. Klik tombol "Cari Data."
7. Jika terdaftar, akan muncul nama penerima beserta jenis bansos dan periode pencairannya. Jika tidak, akan muncul notifikasi "Tidak Terdapat Peserta/PM."

B. Website

Jika detikers tidak ingin menginstall aplikasi baru di ponsel, pengecekan bansos menggunakan NIK juga bisa kita lakukan melalui laman resmi Kemensos. Cara ini lebih mudah karena kita hanya memerlukan browser, baik di smartphone maupun komputer. Mari simak tutorial lengkapnya berikut ini.

1. Pertama, buka situs resmi melalui alamat berikut https://cekbansos.kemensos.go.id.
2. Kemudian, isikan data wilayah penerima manfaat secara lengkap (provinsi, kabupaten/kota, kecamatan, desa/kelurahan).
3. Masukkan nama sesuai KTP.
4. Ketik kode captcha yang muncul di layar. Jika sulit terbaca, tekan ikon refresh berwarna biru untuk menggantinya.
5. Setelah memastikan semua data yang dimasukkan sesuai, klik tombol "Cari Data."
6. Hasil pencarian akan menampilkan nama penerima, jenis bantuan serta status penyalurannya.

Bansos Apa Saja yang Cair 2025?

1. Bantuan Subsidi Upah (BSU)

Menurut detikNews dan keterangan Kementerian Ketenagakerjaan (Kemnaker), program BSU 2025 sempat disalurkan pada periode Juni-Juli. Bantuan ini diberikan sebesar Rp 600.000 sebagai akumulasi dua bulan bantuan untuk pekerja berpenghasilan di bawah Rp 3,5 juta per bulan. Pencairannya dilakukan melalui bank Himbara (BRI, BNI, BTN, Mandiri) dan PT Pos Indonesia.

Proses penyaluran berlangsung secara bertahap karena menunggu verifikasi data antara BPJS Ketenagakerjaan dan Kemnaker. Meski awalnya diharapkan berlanjut hingga paruh kedua tahun 2025, pihak Kemenkeu menyebut bahwa BSU tidak akan cair lagi untuk pekerja umum setelah periode Juni-Juli.

Namun, BSU khusus guru PAUD nonformal tetap disalurkan sebagai bentuk perhatian pemerintah terhadap kesejahteraan tenaga pendidik. Dikutip dari detikEdu, bantuan senilai Rp 600.000 untuk dua bulan diberikan kepada lebih dari 253 ribu guru PAUD, dengan batas aktivasi rekening hingga 30 Januari 2026.

2. Program Keluarga Harapan (PKH)

Mengacu pada laman resmi Kementerian Sosial (Kemensos), PKH tahap keempat dilaksanakan untuk periode Oktober-Desember 2025, menjadi penyaluran terakhir tahun ini. Program ini ditujukan bagi keluarga miskin yang memiliki ibu hamil, balita, anak sekolah, lansia, atau penyandang disabilitas berat.

Besaran bantuannya beragam, mulai dari Rp 75.000-Rp 250.000 per bulan, tergantung komponen keluarga. Dana disalurkan melalui bank Himbara dan PT Pos Indonesia. Berdasarkan Permensos Nomor 1 Tahun 2018, penerima PKH berada pada desil 1-4 dalam Data Tunggal Sosial Ekonomi Nasional (DTSEN).

Berikut ini adalah indeks bantuan PKH per bulan:

• Ibu hamil/menyusui: Rp 250.000
• Anak usia 0-6 tahun: Rp 250.000
• Anak SD: Rp 75.000
• Anak SMP: Rp 125.000
• Anak SMA: Rp 166.666
• Disabilitas berat: Rp 200.000
• Lansia: Rp 200.000
• Korban pelanggaran HAM berat: Rp 900.000

3. Bantuan Langsung Tunai (BLT) Kesra

Dari laporan detikFinance dan Antara, pemerintah juga menyalurkan BLT Kesejahteraan Rakyat (Kesra) sebesar Rp 900.000 untuk periode Oktober-Desember 2025. Bantuan ini dicairkan sekaligus melalui PT Pos Indonesia dan bank-bank Himbara.

Menurut Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa, proses penyaluran sempat tertunda karena kendala teknis di lapangan, namun dipastikan rampung hingga November. Sasaran utamanya adalah masyarakat berpenghasilan rendah pada desil 1 dan 2, dengan kemungkinan perluasan ke desil 3 dan 4.

4. BPNT (Sembako)

Program Bantuan Pangan Non-Tunai (BPNT) atau Program Sembako juga cair untuk tahap keempat tahun 2025. Berdasarkan keterangan Kemensos, bantuan sebesar Rp 200.000 per bulan diberikan kepada keluarga miskin atau rentan miskin yang terdaftar dalam DTSEN dan memiliki Kartu Keluarga Sejahtera (KKS).

Dana dapat digunakan untuk membeli bahan pangan bergizi seperti beras, telur, daging, sayur, dan buah di e-Warong atau mitra resmi pemerintah. Program ini mencakup penerima di desil 1 hingga 5, sesuai dengan Permensos Nomor 20 Tahun 2019.

5. Bantuan Pangan Beras

Dikutip dari laporan Badan Pangan Nasional (BPN), program bantuan pangan beras kembali disalurkan pada Oktober-November 2025. Presiden Prabowo Subianto melanjutkan program ini dengan target 18,27 juta penerima dan total anggaran Rp 7 triliun.

Penyaluran difokuskan pada ketepatan sasaran, dengan pemerintah daerah dilibatkan dalam proses verifikasi data. Kepala BPN Arief Prasetyo Adi menjelaskan bahwa penerima berasal dari Data Terpadu Sosial Ekonomi Nasional (DTSEN) yang diperbarui oleh BPS dan diverifikasi di tingkat kabupaten/kota.

6. Program Indonesia Pintar (PIP)

Program PIP dari Kemendikbud bersama Kemensos tetap berlanjut hingga termin ketiga (Oktober-Desember 2025). Tujuannya membantu siswa dari keluarga miskin agar tetap bersekolah. Besaran bantuannya berbeda tergantung jenjang:

• SD/SDLB/Paket A: Rp 225.000-Rp 450.000
• SMP/SMPLB/Paket B: Rp 375.000-Rp 750.000
• SMA/SMK/SMALB/Paket C: Rp 900.000-Rp 1.800.000

Dana disalurkan melalui Bank BRI atau BNI dan digunakan untuk kebutuhan sekolah seperti seragam, alat tulis, serta biaya transportasi.

7. Kartu Indonesia Pintar (KIP) Kuliah

Dikutip dari Pedoman Pendaftaran KIP Kuliah 2025 dan Kemendikti, Program KIP Kuliah 2025 ditujukan bagi mahasiswa dari keluarga kurang mampu agar bisa melanjutkan pendidikan tinggi. Seleksi penerima berlangsung hingga 31 Oktober 2025 lalu. Program ini hadir dengan dua jenis bantuan sekaligus, yaitu biaya pendidikan dan biaya hidup bulanan.

Berikut ini merupakan rincian bantuan yang didapatkan oleh mahasiswa yang memenuhi syarat:

• Biaya pendidikan: Maksimal Rp 8 juta per semester (untuk prodi akreditasi unggul).
• Biaya hidup: Antara Rp 800.000-Rp 1.400.000 per bulan, tergantung wilayah.

Program ini memastikan mahasiswa miskin tetap bisa kuliah tanpa terbebani biaya besar, dengan pendanaan hingga 8 semester untuk program sarjana. Sementara untuk program diploma, bantuan disalurkan hingga 6 semester.

8. Kartu Jakarta Pintar (KJP) Plus

Berdasarkan dokumen resmi Pemprov DKI Jakarta, KJP Plus adalah program untuk membantu warga DKI dari kalangan tidak mampu agar bisa bersekolah hingga tamat SMA/SMK. Program ini dibiayai penuh dari APBD Provinsi DKI Jakarta. Manfaatnya meliputi peningkatan akses pendidikan, pencegahan putus sekolah, dan bantuan biaya personal seperti seragam, sepatu, tas, buku, dan konsumsi.

Berikut ini merupakan rincian bantuan KJP sesuai dengan peraturan yang berlaku.

• SD/MI: Rp 250.000 + Rp 130.000 (SPP swasta)
• SMP/MTs: Rp 300.000 + Rp 170.000 (SPP swasta)
• SMA/MA: Rp 420.000 + Rp 290.000 (SPP swasta)
• SMK: Rp 450.000 + Rp 240.000 (SPP swasta)
• Paket A/B/C (PKBM): Rp 300.000 (SPP swasta)
• LKP (Kursus): Rp 1.800.000 per semester

Program ini juga menekankan karakter penerima yang disiplin dan berperilaku baik, seperti tidak merokok atau mengonsumsi narkoba, serta menggunakan transportasi umum.

Sekarang tak perlu bingung atau menebak-nebak apakah kamu termasuk penerima bansos 2025. Coba langsung cek NIK KTP kamu lewat aplikasi atau situs resmi Kemensos. Dengan begitu, kamu bisa tahu bantuan apa saja yang sedang berjalan dan kapan pencairannya dilakukan. Semoga bermanfaat, detikers!