Bertemu Prabowo, Gibran Sampaikan Niat Mundur

Nasional

Bertemu Prabowo, Gibran Sampaikan Niat Mundur

Firda Cynthia Anggrainy - detikJogja
Selasa, 10 Nov 2026 15:36 WIB
Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka (kanan) memberi selamat kepada anggota Paskibraka usai dikukuhkan dalam Upacara Pengukuhan Paskibraka Tingkat Pusat 2026 di Istana Negara, Jakarta, Sabtu (15/8/2026). Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka mengukuhkan 76 anggota Paskibraka dari 38 provinsi di Indonesia yang akan bertugas dalam Upacara Peringatan HUT ke-81 Kemerdekaan RI di Istana Merdeka, Jakarta pada 17 Agustus 2026. ANTARA FOTO/Bayu Pratama S/wpa.
Wapres Gibran Rakabuming Raka. Foto: ANTARA FOTO/BAYU PRATAMA S
Jogja -

Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka menemui Presiden Prabowo Subianto. Istana mengungkap, Gibran menyampaikan niatnya untuk mundur.

"Pertemuan berlangsung kurang lebih 2,5 jam. Di dalam pembicaraan itu memang Bapak Wakil Presiden bersama Bapak Presiden, Bapak Prabowo Subianto, beliau menyatakan niat untuk mengundurkan diri menghadapi dinamika yang berkembang berkaitan dengan keputusan di MK maupun di MA," kata Menteri Sekretaris Negara, Prasetyo Hadi, dalam konferensi pers di Istana, Jakarta Pusat, Selasa (10/11/2026), dilansir detikNews.

SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT

Dikatakan Prasetyo Hadi, pertemuan berlangsung pada pagi tadi berlangsung sekitar 2,5 jam. Ia juga mengklarifikasi informasi yang menyebutkan Prabowo menolak niat Gibran.

"Namun sekaligus kami juga ingin meluruskan bahwa tidak benar dalam pertemuan tersebut kalau Bapak Presiden kemudian melakukan atau menyampaikan penolakan terhadap niatan tersebut," kata Prasetyo.

ADVERTISEMENT

Prasetyo menjelaskan, Prabowo memberikan sejumlah masukan kepada Gibran. Ia juga mengungkap Gibran meminta waktu kepada Prabowo untuk membuktikan keabsahan dokumen pendidikannya yang menjadi polemik saat ini.

"Namun dalam diskusi Bapak Presiden memberikan saran-saran dan Bapak Wakil Presiden, Bapak Gibran Rakabuming Raka, di dalam pertemuan tersebut juga memohon untuk diberi kesempatan untuk dapat membuktikan keabsahan keabsahan dokumen yang dimiliki melalui proses di Peradilan Tata Usaha Negara," sebut Pras.



(apu/ams)

Anda menyukai artikel ini

Artikel disimpan

Berita Terkait

 

 

 

 

 

 

 

 

Belum ada komentar.
Jadilah yang pertama berkomentar di sini
Hide Ads