.webp)
Komite Madrasah Aliyah Negeri (MAN) 2 Bantul tetap melanjutkan iuran dari wali murid untuk mendukung pengembangan madrasah meski hal itu jadi viral di media sosial. Alasannya, iuran itu bersifat sukarela dan sudah tercapai kesepakatan dalam rapat.
"Berlanjut, karena itu kesanggupan semua, ya kan? Kesanggupan ketika rapat mereka siap, lalu dipersilakan mengisi. Jadi kita tunggu pengembalian dari mereka," kata Ketua Komite MAN 2 Bantul, Atmaturida kepada wartawan di MAN 2 Bantul, Kamis (1/10/2026) sore.
Atmaturida mengatakan, saat ini sudah ada 193 dari 585 wali murid yang mengembalikan formulir berupa surat pernyataan kesediaan dukungan pengembangan madrasah. Menurut dia, wali murid tidak wajib mengisi nominal hingga Rp 4 juta.
SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT
"Mereka kan punya kesanggupan, ketika rapat mereka semua bersedia, hanya penyerahannya itu tidak serempak dan itu bersifat sukarela," ujarnya.
Atmaturida berharap semua wali murid sesuai dengan kesepakatan bersama bahwa mereka ingin menitipkan anaknya ke MAN 2 Bantul dan maju bersama-sama meningkatkan kualitas pendidikan. Terlebih, tidak semua program kegiatan mendapatkan suntikan dana dari pemerintah.
"Karena itu peran orang tua, peran masyarakat, diharapkan secara ikhlas memberikan prioritas kepada putra-putrinya untuk pengembangan kualitas akademik sehingga nanti ke depan jadi orang yang lebih bermanfaat," ucapnya.
Pria berkacamata ini menyebut program-program pembelajaran dan peningkatan anak di bidang pendidikan itu tidak boleh berhenti. Menurut dia, semua itu untuk bekal anak ke jenjang kuliah maupun dunia kerja.
"Dengan dana yang ada kita akan terus berjalan, karena pikiran kita itu ingin memajukan anak-anak supaya lebih bagus, punya keterampilan, punya keahlian, sehingga bisa kuliah atau kerja setelah lulus sekolah," kata dia.
Diberitakan sebelumnya, postingan bernarasi dugaan penarikan biaya pendidikan yang dilakukan MAN 2 Bantul hingga jutaan rupiah ramai di media sosial (medsos). Komite sekolah menyebut semua itu merupakan kesepakatan bersama untuk meningkatkan kualitas pendidikan yang tidak didanai pemerintah dan bersifat sukarela.
"Dugaan penarikan biaya pendidikan di MAN 2 Bantu menjadi sorotan setelah seorang wali murid mengaku menerima surat terkait 'dukungan kesiapan pengembangan madrasah'. Dalam dokumen yang diterima, orang tua/wali murid diminta menyatakan kesediaan memberikan sumbangan pendidikan," kata akun Instagram @moodpendidikan.co seperti dilihat detikJogja hari ini.
"Surat tersebut menggunakan istilah 'sukarela, ikhlas dan tanpa paksaan', namun pada bagian nominal terdapat ruang pengisian jumlah sumbangan dan rincian pembayaran. Menurut keterangan pelapor, nominal yang dibahas dalam rapat bersama komite disebut mencapai Rp 4,2 juta, kemudian wali murid diberikan surat untuk pembayaran yang dapat dicicil sebanyak tiga kali, 'Sukarela tapi dipatok nominal. Kami dikasih surat perjanjian, jadi bahasanya tidak wajib, namun karena ada surat seperti ada penekanan,' ujar wali murid kepada pelapor," lanjut akun tersebut.
Ketua Komite MAN 2 Bantul, Atmaturida mengatakan, bahwa awalnya menerima rancangan program kegiatan MAN Bantul untuk peningkatan kualitas pembelajaran. Di mana dari beberapa kegiatan ternyata tidak mendapat suntikan dana dari pemerintah.
"Lah, yang tidak dibiayai oleh anggaran pemerintah itu kepala madrasah menyampaikan kepada komite untuk disampaikan kepada wali murid," katanya kepada wartawan di MAN 2 Bantul, Kamis (1/10/2026).
Selanjutnya, komite mengundang wali murid untuk berembug pada Agustus 2026. Dalam rembugan itu, komite mengajak untuk meningkatkan kualitas anak didik MAN 2 Bantul.
"Lah mereka kita tawarkan program itu yang disampaikan madrasah ke komite, mereka setuju. Kemudian, dengan setuju program itu disepakati, monggo kita berikan blangko kosong untuk diisi," ujarnya.
Sedangkan untuk nominal Rp 4,2 juta merupakan rencana penggunaan dana komite. Selain itu, jika setiap wali murid setuju dengan nominal itu maka semua program berjalan dengan baik.
"Tapi karena ini kita musyawarah, kita memenuhi azas kebersamaan, mungkin wali itu ya tidak sama kemampuan dan penghasilannya. Karena itu kita tawarkan, mereka kita beri formulir kosongan, kemudian mereka mengisi dengan perkiraan kemampuan masing-masing dan kerelaannya," ucapnya.
Atmaturida menegaskan tidak ada paksaan kepada wali murid untuk membayar Rp 4,2 juta. Atmaturida juga menunjukkan beberapa formulir berupa surat pernyataan kesediaan dukungan pengembangan madrasah.
"Isian itu kemudian seperti tadi bisa kita bisa lihat sebagian kalau ada yang satu juta sekian, dua juta, hingga tiga juta. Nah, dengan dana itulah kita serahkan kepada madrasah untuk dikelola dalam upaya peningkatan kualitas pendidikan agar program-program ekstra seperti les, seperti kursus, seperti keterampilan yang tidak didanai oleh negara bisa berjalan dengan baik," kata dia.
