BPS Jelaskan soal Desil ke Pemda DIY: Bukan Label Mutlak Kaya-Miskin

Pemerintah Daerah Istimewa Yogyakarta (DIY) dan Badan Pusat Statistik (BPS) DIY mengadakan pertemuan untuk membahas perubahan desil di DIY. BPS memberi penjelasan.

Diketahui pertemuan dilakukan usai Pemda DIY melayangkan protes terkait penentuan desil oleh BPS. Sebab, ada warga Jogja yang dalam kategori miskin masuk desil tinggi atau dalam kategori sejahtera.

Plt Kepala BPS DIY, Endang Tri Wahyuningsih, menjelaskan DTSEN mengambil sumber data seperti Regsosek, DTKS, dan P3KE yang diperkaya dengan data PLN, BPJS Kesehatan, dan lain-lain. Kemudian dipadankan dengan data administrasi kependudukan.

Data itu kemudian diklasifikasi sesuai tingkat kesejahteraan relatif. Kemudian dilakukan pemeringkatan dan dibagi ke dalam 10 kelompok yang disebut dengan desil.

"Penentuan posisi desil mempertimbangkan sebanyak 41 variabel masukan yang dikelompokkan ke dalam keterangan Identitas Keluarga, Keterangan Perumahan (kondisi dan kualitas tempat tinggal), Kepemilikan Aset dan Keterangan Anggota Keluarga (pendidikan, pekerjaan, pendapatan, penyandang disabilitas, dan penyakit kronis)," paparnya melalui keterangan tertulis, Kamis (20/8/2026).

Ia menegaskan penentuan desil bukan berdasar dari besaran pendapatan dan tidak menjadi label mutlak yang menyatakan seseorang kaya atau miskin.

"Sehingga desil tidak dapat disamakan dengan besaran pendapatan maupun menjadi label yang secara mutlak menyatakan seseorang kaya atau miskin," sambung Endang.

Data DTSEN juga terus mengalami pembaruan dan hasilnya tersedia setiap tiga bulan. Sehingga posisi desil juga dapat berubah mengikuti pembaruan serta pemutakhiran data.

"Yang paling penting adalah bagaimana kita bersama-sama menjaga kualitas data sehingga bisa saling melengkapi," ujar Endang.

Endang juga menyebut masyarakat bisa melakukan pemutakhiran mandiri jika merasa kondisi ekonomi tak sesuai dengan posisi desil. Misalnya melalui aplikasi Cek Bansos atau Kanal Cek DTSEN.

Namun, pengajuan tidak serta merta mengubah desil karena data harus melalui proses verifikasi dan validasi terlebih dahulu.

Pemda DIY Punya Kriteria Kemiskinan Sendiri

Sekda DIY, Ni Made Dwi Panti Indrayanti, menyatakan pihaknya bertemu dengan BPS karena perlu memahami kriteria dan dasar pengelompokan desil agar data yang digunakan dalam penanganan kemiskinan dapat dipahami secara utuh dan selaras dengan kondisi masyarakat di daerah.

"Data-data itu data-data dari pusat, bukan kita yang menentukan. Tinggal bicaranya adalah kriteria, dia sampai di mana. Nah ini bagaimana mereka memuat, mengklasifikasikan itu kan yang juga kita harus bertanya kepada BPS," jelas Made melalui keterangan tertulis yang diterima detikJogja, Kamis (20/8/2026) malam.

Made bilang, Pemda DIY sebenarnya juga memiliki data yang dikembangkan melalui kolaborasi bersama pemerintah kabupaten/kota. Data tersebut terintegrasi dalam Satu Data Kemiskinan dan memberikan gambaran kondisi masyarakat secara rinci.

"Jadi sebenarnya dengan satu data itu, akhirnya kita bisa memantau. Itu sudah sangat-sangat detail dalam artian kemiskinannya dalam golongan apa, dapat bantuan apa, jenisnya apa. Itu sudah terlihat di situ," ujarnya.

Pertemuan ini, kata Made, juga dalam rangka menyelaraskan dan bukan membandingkan data yang dimiliki pemerintah daerah dengan data pemerintah pusat.

"Bukan kita mau, apa ya, istilahnya membandingkan data ya. Tapi menyelaraskan data," tegas Made.

Pemda DIY Protes Perubahan Data Desil

Sebelumnya diberitakan, Pemda DIY mempertanyakan data pengelompokan tingkat kesejahteraan masyarakat atau desil yang dikeluarkan Badan Pusat Statistik (BPS). Pasalnya, data desil tersebut banyak yang berubah hingga menuai protes dari masyarakat.

Sekda DIY, Ni Made Dwipanti Indrayanti mengatakan, protes yang muncul di masyarakat adalah berubahnya desil dari yang rendah menjadi tinggi. Hal ini lah yang membuat angka kemiskinan menjadi seolah menurun.

"Desil banyak yang protes itu, nah ini kemarin saya sudah protes juga ke Bu Endang, kok bisa gitu. Apa kemudian dari sisi supaya terjadi pengurangan beban apa ya, jadi semuanya dinaikan istilahnya," ujar Made saat ditemui di kompleks kepatihan, Kota Jogja, Rabu (19/8).

Mendata Hingga Ujung Negeri: Potret Sensus Ekonomi di Wilayah 3T

Mendata Hingga Ujung Negeri: Potret Sensus Ekonomi di Wilayah 3T