Terbukanya Peluang JLFR Masuk Malioboro

Jogja Last Friday Ride (JLFR) atau kegiatan bersepeda yang digelar tiap Jumat terakhir setiap bulan berpeluang kembali masuk kawasan Malioboro. Dinas Perhubungan (Dishub) Kota Jogja menyatakan hal ini bisa dirembuk bareng.

Penjelasan Dinas Perhubungan

Dinas Perhubungan (Dishub) Kota Jogja menegaskan saat ini pihaknya masih menganalisis skema pengaturan kegiatan JLFR saat melintas di kawasan Malioboro.
Kepala Dishub Kota Jogja, Agus Arif Nugroho, mengatakan Pemkot Jogja tidak melarang kegiatan bersepeda. Namun, kegiatan JLFR yang diikuti massa dalam jumlah besar perlu diatur demi kenyamanan dan keselamatan seluruh pengguna jalan.

"Kan ini juga bagaimana menjaga keseimbangan, kenyamanan semua pihak, ya kita akan analisis. Kalau kemarin kan harapan, dan Pak Wali Kota juga sudah ngendika (bilang) tidak melarang. Nah ini kan yang jangan sampai nanti beda cerita. Melarang dengan mengatur kan itu beda. Ya kita akan menganalisis bagaimana agar semuanya nyaman," ujar Agus saat dihubungi detikJogja, Jumat (17/7/2026).

"Jadi termasuk nanti misalnya ke Malioboro atau tidak, ya ini kan perlu dianalisis karena pada saat pedestrian itu kan banyak juga masyarakat yang menikmati berjalan kaki di situ," imbuhnya.

Agus mengatakan, ketika peserta bersepeda dalam jumlah besar melintas di jalan raya, aspek keselamatan dan kenyamanan menjadi perhatian utama.

"Jadi aktivitas pada saat massa, pengguna jalan yang cukup banyak, bagaimana agar jalan semuanya nyaman, ini kan menjadi salah satu yang harus kita wujudkan. Tentu ini yang menjadi catatan dan Bapak (Wali Kota) juga sudah ngendiko (bilang) bagaimana ini bisa di rutenya ke mana, dan lain sebagainya, agar keselamatan itu juga penting," terangnya.

Agus menegaskan Pemkot Jogja mendukung berkembangnya budaya bersepeda di Kota Jogja. Menurutnya, pemerintah terbuka untuk berdiskusi dengan komunitas maupun pihak yang menginisiasi kegiatan bersepeda agar aktivitas tersebut dapat terus berkembang tanpa mengabaikan kenyamanan pengguna jalan lain.

"Saya sebenarnya berharap apa pun kegiatan atau gerakan moral bersepeda, kalau memang ada yang menginisiasi, ayo kita rembuk bareng. Bagaimana agar kegiatan bersepeda di Kota Jogja ini terus tumbuh dan berkembang, sehingga masyarakat semakin tertarik melakukan aktivitas keseharian dengan bersepeda," katanya.

"Tapi kembali lagi, mari kita jaga bersama Kota Jogja tercinta ini. Bagaimana agar nantinya aktivitas siapa pun, apa pun kegiatannya, tetap nyaman untuk semuanya," pungkasnya.

Pernyataan Wali Kota Jogja

Diberitakan sebelumnya, Pemkot Jogja mulai membatasi Jogja Last Friday Ride (JLFR) melintasi kawasan Malioboro. Para pesepeda juga diminta tak menyerbu ruang publik saat JLFR. Langkah ini ditempuh buntut ramainya pesepeda saat JLFR.

"Nah, dalam keadaan seperti ini, memang kita mengondisikan. Dalam keadaan kita malam Minggu atau malam weekend itu, kalau kita dikeroyok sepeda tanpa aturan, tidak ada koordinasi, kan sulit sekali. Maka akhirnya kita menutup jalur-jalur tertentu pada saat itu juga, gitu," ujar Walkot Jogja Hasto, Kamis (9/7/2026).

Hasto menegaskan pihaknya bukan melarang kegiatan bersepda. Hanya saja, Pemkot akan mengatur jalur-jalur tertentu saat ada kegiatan JLFR.

"Mungkin, sepeda yang dilarang itu pada saat itu, pada saat malam Jumat itu. Malam Jumat kan pengecualian bahwa di malam itu sepeda yang masuk di Kota Jogja ini eh tidak terduga, tidak terencana, tidak terprogram masuk dari segala penjuru full ke Kota Jogja sehingga sangat mengganggu lalu lintas," jelasnya.

Hasto juga berharap kegiatan ini bisa lebih terkoordinasi ke depannya. Terutama agar para pesepeda tidak memadati kawasan core zone maupun buffer zone Kota Jogja yang menjadi pusat aktivitas masyarakat.

"Saya berharap ya, meskipun komunitas ini kan tanpa bentuk ya, tidak ada ketuanya, tidak ada organisasinya, tapi saya yakin sebetulnya ada leader-nya yang bisa mengarahkan lah," katanya.

"Harapan saya itu, dan saya sampaikan kepada komunitas sepeda yang kalau enggak salah hari Jumat, Minggu keempat ya, Minggu terakhir, kami berharap untuk bersepedanya terkoordinasi dengan baik dan tidak menyerbu di ruang-ruang publik yang padat seperti di core zone dan buffer zone untuk di Kota Jogja," pungkasnya.

Jogja Last Friday Ride Buka Suara

Jogja Last Friday Ride (JLFR) sudah buka suara terkait pembatasan rute di kawasan Malioboro Jogja oleh pihak kepolisian. JLFR menilai peristiwa tersebut menjadi momentum untuk membahas kembali pemanfaatan ruang jalan yang adil bagi seluruh pengguna.

Dalam pernyataan yang diterima detikJogja, JLFR menyoroti ironi ketika kemacetan akibat dominasi kendaraan bermotor dianggap sebagai hal yang lumrah. Sebaliknya, aktivitas warga seperti bersepeda dan berjalan kaki di ruang publik justru dinilai sebagai gangguan.

"Yang ironis hari ini bukan sekadar perdebatan tentang sebuah kegiatan bersepeda, melainkan cara kita memandang ruang jalan," tulis JLFR dalam pernyataan sikapnya melalui salah satu perwakilan yang enggan disebut namanya, Kamis (9/7/2026).

JLFR menegaskan sejak awal komunitas tersebut tidak dibentuk untuk menguasai jalan atau menghambat aktivitas masyarakat. Menurut mereka, kegiatan Last Friday Ride bertujuan merayakan budaya bersepeda sekaligus mengingatkan bahwa jalan merupakan ruang publik yang seharusnya dapat dinikmati seluruh pengguna secara adil, aman, dan saling menghormati.

"Kami menyadari bahwa setiap kegiatan di ruang publik harus diselenggarakan secara tertib, menghormati aturan, serta meminimalkan dampak terhadap masyarakat. Apabila terdapat kekurangan dalam pelaksanaannya, kami terbuka terhadap evaluasi dan perbaikan," demikian bunyi pernyataan tersebut.

"Apabila terdapat kekurangan dalam pelaksanaannya, kami terbuka terhadap evaluasi dan perbaikan," lanjut pernyataan tersebut.

JLFR juga berharap pendekatan terhadap komunitas dilakukan secara proporsional, humanis, dan mengedepankan dialog. Menurut mereka, keselamatan, ketertiban, dan penghormatan terhadap hukum merupakan tujuan bersama, namun tidak semestinya menghilangkan ruang berekspresi warga yang dilakukan secara damai.

Komunitas itu berharap polemik larangan memasuki Malioboro dapat menjadi momentum bagi komunitas, pemerintah, aparat, dan masyarakat untuk berdialog mengenai pengelolaan ruang jalan yang lebih berkeadilan.

"Karena pada akhirnya, jalan bukan hanya tempat untuk berpindah, tetapi juga ruang hidup bersama," tutup pernyataan tersebut.