3 Kepala Daerah di Jatim Kena OTT KPK, Ini Kata Gubernur Khofifah

Gubernur Jawa Timur, Khofifah Indar Parawansa ditemui di UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta, Minggu (12/4/2026). (Foto: Adji G Rinepta/detikJogja)

Jogja -

Sudah ada tiga kepala daerah di Jawa Timur (Jatim) periode 2025-2030 terjaring operasi tangkap tangan (OTT) KPK. Ketiganya yakni Bupati Ponorogo, Wali Kota Madiun, dan terbaru Bupati Tulungagung. Gubernur Jawa Timur, Khofifah Indar Parawansa pun angkat bicara terkait hal itu.

Ditemui usai Peringatan Hari Lahir (Harlah) Muslimat NU ke 80 oleh PW Muslimat NU DIY di UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta, Minggu (12/4), Khofifah mengaku menyayangkan tiga kepala daerahnya yang tersandung kasus rasuah.

Ketua Umum Dewan Pembina Pimpinan Pusat (PP) Muslimat NU untuk periode 2025-2030 itu mengatakan sebenarnya para kepala daerah di Jatim sudah pernah dipanggil KPK agar mereka bisa menjaga integritas.

SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT

"Kita semua sebetulnya melakukan koordinasi cukup intensif ya, ada grup (WhatsApp) kepala daerah, dengan tim KPK juga ada. Dan sebetulnya kabupaten kota sudah pernah diajak untuk saling mencari solusi oleh KPK, tinggal ini Pemprovnya," ujarnya saat ditemui di UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta, Minggu (12/4).

"Jadi sebetulnya semua kabupaten-kota sudah pernah dipanggil satu per satu, harapan kita tentu semua bisa menjaga pemerintahan yang bersih, tata kelola yang baik," sambung Khofifah.

Kini, Khofifah menyerahkan seluruh proses hukum ketiga kepala daerahnya itu kepada KPK. "Jadi kalau yang sudah terjadi seperti ini pasti kira menyerahkan kepada aspek hukum, kepada KPK untuk mencari format, ini kan kewenanganya di KPK, kira kira begitu," tegasnya.

Diberitakan detikJatim, sejak dilantik pada Kamis, 20 Februari 2025, tercatat sudah ada tiga bupati dan wali kota di Provinsi Jawa Timur terjaring operasi OTT KPK. Para kepala daerah periode 2025-2030 itu yakni Bupati Ponorogo, lalu Wali Kota Madiun, dan terbaru adalah Bupati Tulungagung.

Pertama, Bupati Ponorogo, Sugiri Sancoko terkena OTT KPK pada Jumat, 7 November 2025. Ia ditangkap bersama 12 orang lainnya. Penangkapan tersebut terkait suap pengurusan jabatan dan proyek di RSUD Dr Harjono Ponorogo.

Dalam OTT ini, KPK diduga menyita sejumlah uang tunai sebagai bukti dan mengamankan total 13 orang, termasuk Sugiri dan pejabat terkait.

Pada Minggu (9/11/2025), KPK pun resmi menahan dan menetapkan Sugiri sebagai tersangka. Sugiri ditetapkan sebagai tersangka bersama tiga orang lainnya dalam kasus dugaan suap pengurusan jabatan, proyek di RSUD dr Harjono, serta gratifikasi.

Kedua, ada Wali Kota Madiun Maidi terjaring operasi senyap KPK pada Senin, 19 Januari 2026. Dalam operasi ini sebanyak 15 orang diamankan. KPK menyebut kasus yang menyeret Maidi terkait pemerasan dana CSR dan penerimaan lainnya di Pemkot Madiun.

Selain itu KPK juga menemukan adanya dugaan tindak pidana korupsi berupa permintaan fee penerbitan izin di lingkungan Pemkot Madiun, terutama kepada pelaku usaha seperti hotel minimarket hingga waralaba.

Terbaru, Bupati Tulungagung, Gatut Sunu Wibowo tejerat OTT KPK bersama 15 orang lainnya pada Jumat (10/4) malam. 12 orang kemudian diterbangkan ke Jakarta menyusul Gatut.

Dalam keterangannya, KPK menyebut kasus yang menjerat Gatut terkait pemerasan. Meski demikian KPK tak menjelaskan secara detail karena masih diselidiki.