Kenapa Tidak Semua Kapal Bisa Lewat Selat Hormuz? Ini Penyebabnya

Krisis di Selat Hormuz telah mencapai titik didih sejak meletusnya konflik antara Amerika Serikat dan Israel melawan Iran pada akhir Februari lalu. Sebagai jalur nadi utama yang mengalirkan sekitar 20 persen pasokan minyak dan gas dunia, penutupan de facto oleh Teheran telah memicu salah satu krisis energi terburuk dalam beberapa dekade terakhir. Fenomena ini memicu pertanyaan besar di masyarakat: Kenapa tidak semua kapal bisa lewat Selat Hormuz? Ini penyebabnya berkaitan erat dengan strategi geopolitik Iran yang menjadikan selat ini sebagai alat tawar menawar dalam peperangan.

Banyak pihak yang terkejut melihat ribuan kapal terdampar di kedua sisi selat yang sempit tersebut, sementara beberapa kapal lainnya justru tampak melenggang bebas. Situasi ini menciptakan ketidakpastian ekonomi global yang sangat tinggi, di mana para ahli mulai memperingatkan adanya ancaman resesi. Memahami alasan di balik tidak semua kapal bisa lewat Selat Hormuz menjadi sangat krusial, mengingat jalur ini adalah "katup jantung" produksi global yang tidak hanya membawa energi, tetapi juga bahan baku pupuk hingga komponen semikonduktor.

Hambatan ini bukan sekadar masalah keamanan fisik akibat peperangan, melainkan adanya mekanisme kendali baru yang sangat ketat dan bersifat diskriminatif. Laporan terbaru menunjukkan adanya sistem birokrasi militer yang menentukan nasib setiap kargo yang mencoba melintas. Untuk menjawab rasa penasaran publik mengenai kenapa tidak semua kapal bisa lewat Selat Hormuz, kita perlu membedah aturan main baru yang diterapkan oleh otoritas Iran serta daftar negara mana saja yang mendapatkan "keistimewaan" di jalur perdagangan paling vital di dunia ini.

Sistem "Toll Booth" dan Verifikasi Militer

Menurut laporan Al Jazeera pada Kamis (26/3/2026), penyebab utama hambatan ini adalah penerapan sistem "Toll Booth" (pos tol) oleh Korps Garda Revolusi Islam (IRGC). Meskipun Parlemen Iran masih memfinalisasi undang-undang resmi, IRGC sudah menjalankan skema pemeriksaan (vetting scheme) yang ketat.

Ketua Komite Urusan Sipil Parlemen Iran, Mohammadreza Rezaei Kouchi, sebagaimana dikutip dalam laporan Al Jazeera pada Kamis (26/3/2026) dari kantor berita Tasnim dan Fars, menyatakan:

"Menurut rencana ini, Iran harus memungut biaya untuk menjamin keamanan kapal yang melewati Selat Hormuz. Ini sepenuhnya alami. Sama seperti di koridor lain, ketika barang melewati suatu negara, bea dibayarkan. Selat Hormuz juga merupakan koridor. Kami menjamin keamanannya, dan wajar jika kapal dan tanker membayar bea kepada kami."

Kapal yang ingin melintas wajib menghubungi perantara IRGC dan menyerahkan data sensitif (nomor IMO, dokumen kargo, hingga daftar kru). Jika lolos, kapal diberikan kode klirens dan instruksi rute khusus.

Daftar Negara yang Diizinkan Melintas (Friendly Nations)

Berdasarkan laporan Hindustan Times pada Sabtu (28/3), Iran menerapkan kebijakan pilih kasih yang hanya menguntungkan negara-negara yang mereka anggap sebagai "sahabat". Menteri Luar Negeri Iran, Abbas Araghchi, dalam pernyataannya yang dikutip pada Kamis (26/3) menegaskan:

"Kami mengizinkan lintasan melalui Selat Hormuz bagi negara-negara sahabat termasuk Tiongkok, Rusia, India, Irak, dan Pakistan."

Berikut detail negara-negara yang dilaporkan masih bisa melintas dalam laporan Hindustan Times dan Al Jazeera:

1. India: Dianggap sebagai mitra strategis. Kapal pengangkut LPG seperti BW Tyr, BW Elm, Pine Gas, Jag Vasant, Shivalik, dan Nanda Devi, serta tanker minyak Jag Laadki telah berhasil melintas. Pejabat India, Rajesh Kumar Sinha, menegaskan bahwa tidak ada pembayaran upeti resmi yang dilakukan New Delhi.
2. Tiongkok: Menjadi pengguna utama jalur ini. Setidaknya dua kapal terpantau membayar biaya transit menggunakan mata uang Yuan melalui perantara perusahaan jasa maritim Tiongkok.
3. Rusia: Mendapatkan akses prioritas sebagai sekutu utama Iran.
4. Pakistan & Irak: Secara resmi disebut oleh otoritas Iran sebagai negara yang diizinkan melintas melalui koordinasi ketat.
5. Malaysia & Thailand: Kedua negara ini mengklaim telah mendapatkan jaminan dari Iran bahwa kapal mereka diizinkan melintas.

Siapa yang Dilarang?

Larangan keras berlaku bagi kapal-kapal yang berafiliasi dengan musuh Iran. Berdasarkan surat Iran kepada International Maritime Organization (IMO) yang dilaporkan Al Jazeera pada Selasa (24/3), pihak yang dilarang adalah:

Amerika Serikat, Israel, dan sekutunya: Kapal yang dianggap berpartisipasi atau mendukung tindakan agresi terhadap Iran tidak diberikan izin lintas damai.

Kapal yang Gagal Protokol: Berdasarkan laporan Al Jazeera pada Selasa (24/3), komandan angkatan laut IRGC, Alireza Tangsiri dalam akun X miliknya, mengonfirmasi kapal kontainer Selen dipaksa putar balik karena "gagal mematuhi protokol hukum dan kurangnya izin."

Dampak Sistemik: Bukan Sekadar Minyak

Data Al Jazeera pada Kamis (26/3) menunjukkan dampak mengerikan dari blokade selektif ini. Selain 20% pasokan energi dunia, selat ini membawa 50% pasokan urea dunia (pupuk) dan sepertiga pasokan helium untuk teknologi medis (MRI). Sultan al-Jaber, CEO ADNOC, dalam pidatonya di AS pada Kamis (26/3) menyatakan:

"Ketika Iran menyandera Hormuz, setiap bangsa membayar tebusannya di pom bensin, di toko kelontong, dan di apotek. Tidak ada negara yang boleh dibiarkan mengguncang ekonomi global dengan cara seperti ini."

Penutupan ini membuktikan ketergantungan dunia pada satu jalur sempit sepanjang 39 km adalah risiko sistemik yang nyata. Bagi detikers yang memantau kenaikan harga kebutuhan pokok, situasi di Hormuz adalah penentu utama stabilitas ekonomi global di bulan-bulan mendatang.

Blokade selektif di Selat Hormuz ini menjadi pengingat pahit bagi dunia bahwa keamanan jalur perdagangan global sangatlah rapuh. Dengan statusnya sebagai "katup jantung" ekonomi, gangguan sekecil apa pun di jalur sepanjang 39 km ini akan langsung terasa di meja makan dan tangki bensin kita. Ketegasan Iran dalam menerapkan sistem "pos tol" dan memilah negara mana yang boleh melintas bukan sekadar masalah navigasi, melainkan taktik perang ekonomi yang terstruktur.

Al Jazeera melaporkan jika situasi ini terus berlanjut, dunia akan menghadapi tantangan yang jauh lebih besar daripada sekadar kenaikan harga BBM. Krisis pangan akibat terhentinya pasokan pupuk dan kelumpuhan industri teknologi tinggi akibat kelangkaan helium sudah di depan mata. Ketidakpastian ini diperparah dengan lumpuhnya sistem asuransi maritim yang membuat kapal-kapal komersial tidak memiliki perlindungan finansial untuk melintas.

Kini, mata dunia tertuju pada bagaimana komunitas internasional merespons tindakan Iran ini. Apakah akan ada resolusi multilateral untuk menjamin keamanan Hormuz sebagai infrastruktur kritis global, ataukah dunia harus mulai terbiasa dengan tatanan ekonomi baru yang ditentukan oleh siapa yang memegang kendali atas gerbang laut sempit ini? Bagi detikers yang terus memantau dinamika ini, satu hal yang pasti: apa yang terjadi di Selat Hormuz hari ini adalah penentu wajah ekonomi dunia di masa depan.

Artikel ini ditulis oleh Shakti Brammaditto Widya Fachrezzy peserta Program MagangHub Bersertifikat dari Kemnaker di detikcom