Peneliti UGM Ungkap Permukaan Tanah Kulon Progo Turun 2 Cm dalam 6 Tahun

Kulon Progo -

Departemen Teknik Geodesi Fakultas Teknik Universitas Gadjah Mada (UGM) menyerahkan hasil riset kolaboratif berupa lima peta pemetaan strategis kepada Pemerintah Kabupaten Kulon Progo. Salah satu hasil risetnya adalah turunnya permukaan tanah sebanyak 2 sentimeter dalam kurun waktu 6 tahun.

Ketua tim peneliti dari Departemen Teknik Geodesi UGM, Prof Leni Sophia Heliani, menjelaskan bahwa kegiatan hibah kolaborasi ini bertujuan mendukung pembangunan berkelanjutan di Kulon Progo melalui data spasial yang akurat. Hasil riset ini mencakup pemetaan potensi alam, risiko bencana, hingga deteksi perubahan ketinggian tanah di kawasan infrastruktur vital.

"Kami melaksanakan lima kegiatan utama, mulai dari pemetaan potensi SDA dan pariwisata, pemetaan ortofoto dengan drone untuk pendaftaran tanah, hingga pemetaan risiko bencana khususnya di Kapanewon Samigaluh yang rawan longsor dan kekeringan akibat perubahan iklim," ujar Prof. Leni saat ditemui usai paparan di Kantor Pemkab Kulon Progo, Senin (22/12/2025).

SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT

Selain pemetaan wilayah, UGM juga melakukan penelitian khusus terhadap stabilitas infrastruktur di wilayah selatan, termasuk kawasan Bandara Internasional Yogyakarta (YIA). Menggunakan teknologi satelit InSAR (Interferometric Synthetic Aperture Radar), tim berhasil mendeteksi adanya perubahan ketinggian tanah di wilayah tersebut.

"Kami melihat ada perubahan ketinggian (tanah). Ini sedang didiskusikan apakah karena beban infrastruktur atau pengaruh pengambilan air tanah (groundwater). Ini krusial untuk memastikan keberlanjutan infrastruktur primer kita," tambah Leni.

Leni menyebut ketinggian tanah berubah sekitar 1-2 cm berdasarkan data ascending InSAR tahun 2017-2023. Adapun data ini masih perlu dikonfirmasi ulang dengan data descending InSAR agar lebih valid.

"Data dari 2017 sampai 2023 perubahannya sekitar 1 sampai 2 cm dari data ascending InSAR, hanya masih perlu dikonfirmasikan dengan data descending InSAR untuk memastikan kebenarannya," ucapnya.

Di sisi ekonomi, tim Geodesi UGM juga memberikan rekomendasi titik lokasi pengembangan industri garam rakyat di pesisir Kulon Progo untuk menekan angka impor garam nasional.

"Kami juga melihat bahwa ada potensi di pesisir Kulon Progo ini, yaitu potensi untuk optimalisasi atau pengembangan industri garam rakyat. Seperti kita ketahui bahwa kebutuhan garam nasional kita itu senantiasa meningkat ya, dan saat ini garam itu masih diakomodasi dengan garam yang kita impor dari luar," ujarnya.

Sedangkan untuk potensi bencana, Leni menyoroti Samigaluh, yang masuk wilayah rawan bencana kategori tinggi. Pasalnya, Samigaluh berada di area perbukitan yang bisa sewaktu-waktu dilanda bencana alam terutama saat musim penghujan.

"Salah satu wilayah yang kemudian menurut kami memiliki potensi risiko yang tinggi itu adalah Kapanewon Samigaluh, di mana kalau dilihat itu kita melihat dari potensi bencana alam untuk tanah longsor dan kemudian juga kekeringan. Di mana kedua bencana itu merupakan bencana yang saat ini terjadi paling sering ya dibandingkan dengan bencana-bencana yang lainnya," ujarnya.

"Ini seiring dengan perubahan iklim yang sangat drastis saat ini sehingga kemudian bencana hidrometeorologi itu lebih sering terjadi di kita ya, dan terutama ini kami lihat di wilayah Kapanewon Samigaluh," tambah Leni.

Menanggapi hasil riset tersebut, Bupati Kulon Progo, Agung Setyawan, menyambut baik dan menyebut data ini sebagai aset berharga bagi pemerintah daerah. Ia mengakui bahwa riset dengan teknologi tinggi seperti yang dilakukan UGM sangat berat jika dilakukan sendiri oleh Pemda secara mandiri.

"Saya gembira sekali. Kulon Progo sangat memerlukan kajian akademik sebagai rujukan membuat landasan hukum dan aturan investasi. Terutama peta kerawanan bencana, ini adalah wujud tanggung jawab moral akademisi," kata Agung.

Agung menegaskan pihaknya akan segera menindaklanjuti hasil riset tersebut. Data ortofoto drone, misalnya, akan digunakan untuk memperbarui data peruntukan bidang tanah yang diharapkan mampu mendongkrak Pendapatan Asli Daerah (PAD).

"Kajian yang bisa langsung diimplementasikan akan segera kami tindak lanjuti. Untuk yang butuh penguatan regulasi, akan kami jadwalkan berdasarkan skala prioritas," ucapnya.