Pemerintah 'Warning' WNI Tak Kerja di Kamboja

Pemerintah mewanti-wanti warga negara Indonesia (WNI) agar tak bekerja di Kamboja. Banyaknya korban kasus scam di Kamboja menjadi alasan pemerintah tak merekomendasikan bekerja di sana.

Menteri Koordinator Pemberdayaan Masyarakat Muhaimin Iskandar awalnya mengingatkan WNI yang hendak mengadu nasib di Kamboja agar tak asal berangkat. Dia minta agar perusahaan atau tempat tujuan bekerja itu dicek betul.

"Saya terus-menerus me-warning kepada seluruh warga bangsa, apabila memilih bekerja di luar negeri, khususnya di Kamboja, benar-benar tidak asal berangkat, cek dan pastikan," kata Cak Imin seusai acara '1 Tahun Pemberdayaan Masyarakat' di Menara Danareksa, Jakarta Pusat, dilansir detikNews, Selasa (28/10/2025).

Cak Imin kembali mengingatkan pemerintah tak memberi rekomendasi bekerja di Kamboja. "Perlu diketahui warning-nya tidak dalam rekomendasi tempat kerja," ujar Cak Imin.

Meski begitu, bagi buruh migran yang telanjur bekerja di Kamboja bakal tetap mendapatkan perlindungan. Pemerintah lewat KBRI bakal memastikan keamanan para WNI.

"KBRI kita dan beberapa langkah terakhir berhasil dan akan terus dilakukan diplomasi dan program perlindungan yang lebih utuh, termasuk yang sudah terus bekerja di sana," jelas dia.

Hal senada disampaikan Menteri P2MI Mukhtarudin. Dia tak merekomendasikan Kamboja sebagai tujuan bekerja bagi buruh migran.

"Terkait dengan masalah pekerjaan yang ada di Kamboja, jadi saya menjelaskan bahwa Kamboja itu bukan negara penempatan. Jadi pemerintah, khususnya Kabid UMI, belum pernah memutuskan menetapkan Kamboja sebagai negara penempatan pekerjaan. Jadi kelakuan yang terjadi sekarang itu adalah berangkat secara ilegal, kena TPPO dan lain-lain," tutur Mukhtarudin.

Meski begitu, ia juga memastikan negara akan tetap melindungi para WNI yang sudah telanjur terjebak di Kamboja.

"Negara tetap akan hadir memfasilitasi warga negara kita yang bermasalah di luar negeri, apa dia berangkat prosedural, non-prosedural, ilegal, negara juga harus hadir, dan kita kaitan dengan status status warga itu yang sudah kita ulangkan, tetap di depan adalah KBRI dan kami sebagai bagian daripada pemerintah bersama Kementerian Luar Negeri dan KBRI di Kamboja melakukan pemulangan dan mereka sudah pulang ke sini bertahap," tegas dia.