Efisiensi Anggaran ala Menkeu Purbaya: Nggak Mampu, Coret!

Foto: Menkeu Purbaya Yudhi Sadewa (Anggi/detikcom)

Jogja -

Efisiensi Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) dipastikan berlanjut tahun depan di bawah kepemimpinan Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa. Tapi cara yang dipakai Purbaya beda dengan Menkeu sebelumnya, Sri Mulyani.

Dilansir dari detikFinance, Purbaya memilih untuk memastikan semua anggaran dibelanjakan sesuai peruntukan. Tidak efsiensi dengan blokir atau memotong anggaran.

"Jadi efisiensinya adalah yang ada dipastikan dibelanjakan sesuai dengan peruntukannya, tepat waktu dan nggak dikorup," tegas Purbaya dalam konferensi pers di kantornya, Jakarta Pusat, Selasa (7/10/2025) dilansir dari detikFinance.

SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT

Dia menjelaskan realokasi yang dilakukan bukan berarti menambah anggaran, tapi penempatannya saja yang berbeda karena tidak terpakai. Menurutnya anggaran belanja pemerintah yang menganggur atau tidak terserap akhirnya hanya menjadi beban bagi pemerintah karena harus membayar bunga penempatan dananya.

"Saya bukan spending free, efisiensi saya nggak motong (anggaran). Anggarannya sama, sama (seperti) yang kemarin. Tapi impact-nya akan beda kalau Anda lebih pintar, kalau kita pintar-pintar me-manage uang. Ini cash management," jelas Purbaya.

"Kalau (uang negara) besar-besar nganggur, saya ambil!" imbuhnya.

Mantan Ketua LPS itu menjamin tidak ada lagi pemblokiran anggaran di 2026. Hanya saja dirinya tidak akan ragu untuk langsung mencoret program jika kementerian/lembaga (K/L) terkait tidak mampu menjalankannya.

"Nanti kalau nggak mampu, coret saja sekalian, nggak usah bintang-bintangan," tandas Purbaya.

Untuk diketahui, efisiensi anggaran merupakan arahan langsung Presiden Prabowo Subianto. Tahun ini merupakan implementasi tahun pertama dengan target penghematan Rp 306,69 triliun dari pemotongan belanja K/L Rp256,1 triliun dan penyesuaian alokasi dana transfer ke daerah (TKD) senilai Rp50,59 triliun.

Akan tetapi, efisiensi APBN di era Sri Mulyani menimbulkan gejolak. Para K/L banyak yang mengeluh karena sejumlah programnya diklaim tidak bisa berjalan imbas anggaran mereka 'dibintangi' oleh Kementerian Keuangan.