Dishub DIY Bakal Tertibkan Maxride, Driver Bandingkan dengan Bentor

Dishub DIY Bakal Tertibkan Maxride, Driver Bandingkan dengan Bentor

Tim detikJogja - detikJogja
Kamis, 02 Okt 2025 10:49 WIB
Tampilan Bajaj Maxride di jalanan Kota Jogja, Rabu (4/6/2025).
Tampilan Bajaj Maxride di jalanan Kota Jogja, Rabu (4/6/2025). Foto: Serly Putri Jumbadi/detikJogja.
Jogja -

Dinas Perhubungan (Dishub) DIY akan menertibkan Maxride karena sampai saat ini belum juga melengkapi izin operasi. Terkait rencana itu, driver Maxride membandingkannya dengan keberadaan bentor yang juga banyak beroperasi di Jogja.

Salah seorang pengemudi Maxride asal Kota Jogja, Kukuh, berpendapat rencana penertiban itu tidak masuk akal. Menurutnya, Dishub harusnya lebih terbuka lagi terkait izin operasi Maxride di Jogja.

"(Peraturan) itu sebenarnya masih debatable, istilahnya kepolisian kan sudah mengeluarkan untuk kami STNK, SIM, dan lain-lain. Harusnya Dishub lebih terbuka, nggak usah saklek memaksakan aturan," terang Kukuh saat ditemui detikJogja di Bumijo, Jetis, Jogja, Rabu (1/10/2025).

SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT

Kukuh bila, jika nantinya dilakukan penertiban maka akan banyak pengemudi yang terdampak. Selama ini, tidak sedikit yang menjadikan Maxride sebagai salah satu mata pencarian mereka.

"Akhirnya rakyat kecil seperti kami ini jadi punya pemikiran liar. Kalau ini terkait regulasi atau peraturan, padahal di Jogja juga ada bentor (becak motor) yang harusnya ditertibkan, apalagi jelas itu safety-nya nggak ada," ungkap dia.

ADVERTISEMENT

"Ini juga bagi kami mata pencaharian kami, ini masalah perut ya," sambungnya.

Pengemudi Maxride lainnya, Iwan asal Kota Jogja turut menyayangkan jika nantinya benar dilakukan penertiban. Menurutnya, beberapa transportasi umum di Jogja juga belum berizin.

"Kalau mau ditertibkan ya semuanya harus ditertibkan. Bentor itu juga kan tidak sesuai dengan persyaratan. Malah dari segi dokumen, mungkin 80 persen (bentor) bodong semua," tegas dia.

"Tapi kalau kita (Maxride) kan enggak. Kita sudah jelas, emisi sudah layak, dan bukan model custom," imbuh Iwa.

Iwan menambahkan, penertiban Maxride tentunya bakal berdampak bagi beberapa pengemudi yang menggantungkan penghasilannya dari Maxride.

"Apalagi ini menyangkut mata pencaharian orang banyak juga. Saya tahu penghasilannya mungkin nggak seberapa, tapi ini (Maxride) kan juga membantu sekali, apalagi yang pengangguran," jelasnya.

Dia berharap bakal ada jalan tengah terkait rencana penertiban tersebut.

"Sebenarnya kita juga nggak ingin bikin macet, apalagi tahu sendiri Jogja kalau liburan padatnya seperti apa. Saya berharapnya ada jalan tengah yang sama-sama menguntungkan semua pihak saja," pungkasnya.

Sebelumnya, Dishub DIY menyebut Maxride hingga kini belum melengkapi izin beroperasi. Berkoordinasi dengan Dishub Kota Jogja, Dishub DIY pun menyiapkan langkah ini untuk menyikapi masalah Maxride ini.

"Kalau kita sudah sejak awal sudah diingatkan, tapi belum diindahkan. Ya, semestinya kalau belum ada perizinan harus dilakukan penertiban," jelas Kepala Dinas Perhubungan DIY, Chrestina Erni Widyastuti saat dihubungi, Selasa (30/9).

Untuk itu, kata Erni, pihaknya bersiap melakukan langkah penertiban. Langkah ini diambil karena mempertimbangkan beberapa faktor, seperti faktor ketertiban kendaraan angkutan umum berbasis online yang saat ini sudah marak di mana-mana.

Di satu sisi, penertiban ini menurutnya harus dilakukan lantaran kondisi lalu lintas di Kota Jogja pada umumnya dianggap sudah terlalu padat.




(apl/ahr)

Berita Terkait

 

 

 

 

 

 

 

 

Hide Ads